Sudah setengah abad lebih Papua kembali ke Indonesia (1 Mei 1963-1 Mei 2020) kendati masih banyak masyarakat khususnya di Papua mempertanyakan proses ini, dan mempersoalkan pengabaian hak mereka untuk menentukan nasib sendiri (the right for self determination).

Dalam Piagam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, namun keresidenan Nieuw Guinea (Papua) sesuai Pasal 2 KMB masih tetap di bawah kekuasaan Belanda dengan alasan keresidenan Papua memiliki karakteristik sosio-kultural dan geografis yang berbeda dari Indonesia, sehingga diberi status quo dan akan dibahas satu tahun kemudian.

Sepanjang tahun 1950-an, Presiden Soekarno mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar Belanda ditekan untuk menyerahkan Papua kepada Indonesia, namun tidak berhasil. Pada 5 Desember 1957, Bung Karno mengambil tindakan represif dengan mengusir semua warga negara Belanda dari Indonesia serta menasionalisasi perusahaan Belanda. (Justus M. Van Der Kroef, 1958: hal.1).

Dengan tekanan yang juga dilakukan pemerintah AS, Belanda akhirnya menyerahkan Papua kepada PBB melalui New York Agreement, 15 Agustus 1962. Pada 1 Mei 1963, PBB melalui UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) menyerahkan Papua Ab initio (sesuai semula/from the beginning) ke pemiliknya yang sah yaitu Hindia Belanda (Nederlands-Indië) yang dimerdekakan sebagai Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 yang diwakili 1.026 orang, Papua dikukuhkan sebagai bagian dari NKRI dan kemudian disahkan pada 19 November 1969 dalam Sidang Umun PBB melalui resolusi No. 2504 (XXIV). Saat itu 80 negara mendukung (termasuk Belanda) dan 30 negara tidak memberi suara (abstain), dan 12 negara tidak hadir.

Fernando Ortiz Sanz, yang mewakili Sekjen PBB U Thant untuk UNRWI (United Nation Representative in West Irian), dengan tugas khusus memonitor dan mengawasi pelaksanaan Pepera, saat di Manokwari, 29 Juli 1969, mengatakan: “Irian Barat seperti kanker yang sedang tumbuh dalam tubuh negara-negara anggota PBB dan tugas saya adalah mengoperasi untuk menghilangkannya” (John Saltford, The United Nations and The Indonesian Take Over of West Papua, 1962-1969, London, 2003: hal.163).

Dengan ditandatanganinya New York Agreement pada 15 Agustus 1962, atas perintah Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Presiden Sukarno seluruh Operasi Mandala dihentikan.

Sepanjang periode 1950-1959 secara sistematis Belanda semakin mengukuhkan kekuasaannya atas Papua. Belanda terus menebar janji tentang “zelf beschikking recht” (right to self-determination) bagi rakyat Papua. Diperkuat juga dengan pidato Ratu Belanda Juliana pada 20 September 1960 sebagai berikut: ” Di tahun mendatang Nederlands Nieuw Guinea akan memasuki fase baru yang penting dalam pembangunannya menuju penentuan nasib dirinya…” (sumber: Information Department of the Netherlands Ministry for the Interior-March 1961).

Selanjutnya dilaksanakan pemantapan pengembangan sistem politik, partai politik dan pemerintah beserta aparaturnya. (Papuans building their future, March 1961: hal.17). Belanda juga membangun infrastruktur fisik di Papua dalam rangka menumbuh kembangkan pola pikir, sikap dan tindak perilaku rakyat serta para elit politik Papua yang pro-Belanda agar semakin anti-Indonesia (politik devide et impera).

Sejarah membuktikan bahwa persepsi tentang “Negara Papua” yang dibuat Belanda, berhasil mempengaruhi AS dan PBB serta membuat Pemerintah Indonesia ikut terperangkap di dalamnya dan menganggap “Negara Papua” dan atribut-atributnya adalah musuh yang harus dibasmi. Padahal, sumber konflik yang sebenarnya adalah pengembalian keresidenan Nieuw Guinea sebagai koloni (bukan suatu negara) dari kesatuan wilayah jajahan Hindia Belanda yang dimerdekakan sebagai Negara Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, sesuai piagam KMB 27 Desember 1949.

Presiden Soekarno merasa dikhianati, karena Belanda tidak menepati perjanjian KMB 27 Desember 1949. Hal inilah yang kemudian membuat Bung Karno “berang” dan merespons taktik-taktik Belanda tersebut dengan mengobarkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA).

Amerika Serikat (AS) meragukan kelayakan dan kebijaksanaan posisi Belanda, mengingat prioritas AS dalam menghadapi perang dingin yang ada (termasuk di kawasan Asia), disamping hasil pantauan intelejen AS bahwa sejak 1957, Soekarno menerima bantuan senjata secara masif dan dukungan diplomatik dari Uni Soviet dalam rangka pengembalian Irian Barat ke Indonesia (Peter King, West Papua & Indonesia since Suharto, Independence, Autonomy or Chaos?, Sydney, 2004:hal.21).

Disamping itu Uni Soviet memperbantukan 10 (sepuluh) kapal selamnya dengan Komandan dan seluruh awak (crew) kapal berkebangsaan Rusia (Dirk Vlasblom, Papoea-Een geschiedenis, Amsterdam, 2004: hal.328).

Setelah Bung Karno kobarkan semangat TRIKORA 19 Desember 1961, didukung fakta pertempuran Laut Arafura 15 Januari 1962 antara Belanda dan Indonesia, dimana Komodor Yos Soedarso gugur bersama awak KRI Macan Tutul meyakinkan Presiden Kennedy bahwa Indonesia sangat serius untuk mengembalikan Papua ke Indonesia “at any cost”.

Buat Presiden Sukarno, kembalinya Papua ke pemiliknya yang sah merupakan “point of no return” (tidak ada titik balik). Atas dasar pertimbangan inilah Kennedy membuat nota rahasia kepada Perdana Menteri Belanda Dr. J.E. de Quay tanggal 2 April 1962 yang intinya bila terjadi perang, Belanda maupun pihak Barat secara akal sehat tidak dapat memenangkannya, hanya pihak komunis yang mendapat manfaat sebesar besarnya dari konflik Belanda-Indonesia tersebut.

PBB di dalam beberapa Sidang Umum yang dilakukan berkaitan dengan konflik Belanda dan Indonesia melihat fakta bahwa banyak negara-negara anggota PBB mendukung Indonesia dalam rangka pengembalian koloni Papua kepada pemiliknya yang sah secara Ab initio, yaitu Indonesia (William Henderson, West New Guinea, The Dispute and Its Settlement, Seton Hall University Press,1972: hal 2). Hampir 2/3 negara-negara di dunia mendukung Indonesia. (Prof. B.V.A. Roling, Nieuw Guinea-wereldprobleem! ,Assen, 1957 : hal.10).

John Saltford dalam bukunya The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969- The Anatomy of Betrayal (2003, hal.8) mengatakan: “Oleh karena itu dibawah prinsip uti possidetis juris WNG (West New Guinea) milik Indonesia. Jika Belanda memberikan WNG kemerdekaannya, akan menjadi tindakan separatisme terhadap Indonesia.”

Belanda berhasil dalam politik adu dombanya dimana persepsi awal tentang keresidenan Nieuw Guinea dinaikan statusnya menjadi Provinsi Nederlands Nieuw Guinea kemudian menjadi “Negara Papua” ternyata dalam perjalanan waktu 50-an tahun lebih menjadi malapetaka dan bencana bagi masyarakat Papua.

Papua telah menjadi korban sejarah yang dimanipulasi oleh Belanda, dimana AS dan PBB ikut terpengaruh secara politik. Ironisnya, pihak Indonesia menerima dan terperangkap didalamnya sebagai suatu politik Belanda yang harus dihadapi dengan kekerasan. Peribahasa: “Gajah bertarung lawan gajah, semut pasti mati terinjak”, bila terjadi peperangan antara Indonesia dan Belanda, orang Papua yang tidak bersalah pasti ikut menjadi korban (mati).

Jakarta perlu membangun suatu kepercayaan kembali (trust building), agar Orang Asli Papua (OAP) lebih percaya kepada pemerintah Indonesia dibandingkan para oknum “provokator” yang menjanjikan Papua merdeka. Karena mereka tidak memahami substansi sejarah awal keresidenan Papua secara benar dan bijak.

Integrasi politik / nasional, pada hakekatnya bersifat dinamis dan selalu mengikuti arus perubahan sosial apalagi di era globalisasi dewasa ini. Dengan demikian masalah Papua tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang “taken for granted” (terima apa adanya) tetapi butuh perubahan mindset (cara berfikir) dan way of acting (cara bertindak) baik di Jakarta maupun masyarakat Papua sendiri dalam menilai perkembangan yang ada sebagai suatu keniscayaan untuk meraih Indonesia yang lebih aman, damai, adil, sejahtera, demokratis dan menghormati HAM sesuai harapan Presiden Jokowi.

Selama ini Papua juga sudah meraih banyak kemajuan termasuk “privilege” sebagai daerah Otonomi Khusus sesuai Undang-Undang Nomor.21 tahun 2001, namun pelaksanaannya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belum sesuai harapan masyarakat Papua. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi – Ma’ruf Amin, diharapkan dapat membuat Road Map untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua secara permanen dan tuntas sebagai suatu legacy bagi tanah Papua.

 

Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi

Sesepuh Masyarakat Papua

Gubernur Irian Jaya (April 1998 – 15 April 2000)

Menteri Perhubungan (22 Oktober 2009 – 19 Oktober 2011)

Menteri Kelautan dan Perikanan (21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (28 Oktober 1999 – 29 Agustus 2000)