Presiden Jokowi Minta Selama 2 Minggu Pengendalian Covid-19 di Jatim Dilakukan Bersama dan Terintegrasi
Surabaya – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dalam waktu 2 (dua) minggu pengendalian penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur (Jatim) dilakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi.
“Baik itu di Gugus Tugas, baik itu di provinsi, kota dan kabupaten, seterusnya sampai ke rumah sakit, kampung, desa, semuanya ikut bersama-sama melakukan manajemen krisis sehingga betul-betul kita bisa mengatasinya dan menurunkan angka positif,” tutur Presiden Jokowi saat memberikan arahan di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis (25/6).
Menurut Presiden, yang paling penting ada kerja sama baik, sinergi antarmanajemen-manajemen. Ia melihat memang yang paling tinggi adalah di Surabaya Raya karena ini adalah wilayah aglomerasi yang harus dijaga dan dikendalikan terlebih dahulu.
“Enggak bisa Surabaya sendiri, enggak bisa. Gresik harus dalam satu manajemen, Sidoarjo harus dalam satu manajemen, dan kota/kabupaten yang lain, karena arus mobilitas itu yang keluar masuk adalah dari bukan hanya Surabaya tapi dari daerah juga ikut berpengaruh terhadap naik dan turunnya angka Covid-19,” jelas Presiden.
Untuk itu, Presiden menitipkan agar koordinasi antarmanajemen betul-betul dilakukan. “Sehingga hari ini, saya tadi sudah meminta kepada Pangkogabwilhan 2 untuk membantu secara penuh terutama dalam menyinergikan, menangani langsung rumah sakit darurat dan menyinergikan dengan rumah sakit-rumah sakit rujukan,” ungkap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden meminta untuk dipilahkan kategori berat dan ringan, serta penempatannya di rumah sakit (RS) mana sehingga semua tidak masuk ke dalam satu titik serta tidak dipisah-pisahkan, juga tidak menumpuk pasien di satu RS sementara lainnya masih banyak yang kosong.
Krisis Kesehatan dan Ekonomi
Kepala Negara juga mengingatkan kepada semua agar memiliki sebuah perasaan yang sama bahwa saat ini sedang menghadapi sebuah krisis kesehatan dan juga sekaligus ekonomi.
“Jangan sampai ada yang masih memiliki perasaan kita normal-normal saja, berbahaya sekali. Dan ini tidak (hanya) dialami oleh negara kita Indonesia tetapi 215 negara mengalami hal yang sama,” kata Presiden.
Sekali lagi, Presiden minta semua memiliki perasaan yang sama bahwa sekarang berada pada posisi krisis kesehatan itu dan ditambah dengan krisis ekonomi.
“Sehingga kita mengajak ke masyarakat juga sama, agar memiliki perasaan yang sama bahwa kita masih memiliki sebuah masalah yaitu urusan Covid-19 ini,” ungkap Presiden.
Ia mengingatkan jangan sampai ada masyarakat yang memiliki perasaan masih normal-normal saja sehingga ke mana-mana tidak pakai masker, lupa cuci tangan sehabis kegiatan, masih berkumpul di dalam kerumunan-kerumunan yang tidak perlu.
“Saya juga ingin mengingatkan yang berkaitan dengan urusan ekonomi. Kemarin saya mendapatkan informasi bahwa krisis ekonomi global itu betul-betul nyata, ada bener, dan semua merasakan,” tandas Presiden.
International Monetary Fund (IMF), lanjut Presiden, memprediksi bahwa tahun 2020 Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya akan -8%, Jepang akan -5,8%, Inggris akan -10,2%, Perancis akan -12,5%, Italia akan -12,8%, Spanyol akan -12,8%, Jerman -7,5% yang artinya demand akan terganggu.
“Kalau demand terganggu suplainya akan terganggu, kalau suplainya terganggu artinya produksi juga akan terganggu. Artinya, demand, suplai, produksi semuanya rusak dan terganggu,” jelas Presiden.
Inilah, menurut Presiden, yang harus diketahui bersama, bahwa Pemerintah dalam proses mengendalikan Covid-19, urusan kesehatan, tetapi juga memiliki masalah lain yaitu urusan ekonomi.
“Indonesia, 1,5 bulan yang lalu saya telepon kepada Managing Director-nya IMF, Ibu Kristalina, dan dia mengatakan bahwa betul-betul dunia global berada pada posisi krisis ekonomi yang tidak mudah, yang lebih berat dari depresi besar 1930,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Presiden sampaikan dalam mengelola manajemen krisis ini, rem dan gas harus betul-betul seimbang.
Diingatkan Kepala Negara bahwa tidak bisa mengegas urusan ekonomi tetapi kesehatannya menjadi terabaikan, tidak bisa juga konsentrasi penuh di urusan kesehatan namun ekonominya menjadi sangat terganggu.
“Gas dan rem inilah yang selalu saya sampaikan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, ini harus pas betul, ada balance, ada keseimbangan sehingga semuanya dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan,” katanya.
Meski sebagaimana disampaikan oleh Gubernur, selaku Ketua Gugus Tugas bahwa angka positif yang terkena Covid-19 di Jawa Timur ini 183 dan terbanyak di Indonesia, Presiden sampaikan perlu menumbuhkan optimisme karena angka kesembuhan juga berada pada posisi lumayan, yaitu 31%.
Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi, juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur, Wagub, beserta seluruh Bupati dan Wali Kota, serta Gugus Tugas, seluruh jajaran rumah sakit, dokter, perawat, seluruh tokoh masyarakat, seluruh relawan, dan juga yang membantu dengan sekuat tenaga, jajaran TNI dan Polri yang telah bekerja keras, yang telah penuh dengan dedikasi bersama-sama mengendalikan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur.
Turut hadir dalam agenda tersebut Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Seskab Pramono Anung, Menparekraf Wishnutama, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
(chrst)
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
