Ahli Epidemiologi: Angka Kasus COVID-19 Melonjak Bukan Berarti Keadaan Semakin Buruk
Jakarta – Meningkatnya angka kasus COVID-19 yang dilaporkan setiap harinya belum tentu kemudian dapat diartikan bahwa keadaan semakin buruk dan perjuangan dalam melawan pandemi gagal. Ahli Epidemiologi dan Informatika Penyakit Menular dari Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional), Dewi Nur Aisyah mengatakan bahwa kenaikan angka kasus COVID-19 dipengaruhi oleh banyak faktor.
“Kita harus melihat penambahan jumlah itu karena apa,” jelas Dewi
Menurut Dewi, meningkatnya penambahan kasus positif yang paling mudah dilihat adalah dari faktor adanya penambahan pemeriksaan.
“Yang paling mudah kita lihat sekarang adalah penambahan kasus positif bertambah tinggi, karena jumlah pemeriksaan juga bertambah tinggi,” jelas Dewi.
Dalam hal ini, hasil jumlah pemeriksaan terhadap orang yang diperiksa mempengaruhi angka kasus rata-rata penambahan positif setiap harinya. Dengan kata lain, apabila angka positivity rate menunjukkan hasil yang sama, berarti tidak ada perbedaan meski jumlahnya bertambah.
“Kalau dalam istilahnya adalah kita melihat positivity rate, berapa persen orang yang positif dari jumlah orang yang diperiksa. Kalau jumlahnya kurang lebih sama, berarti tidak ada perbedaan walaupun angkanya bertambah besar,” kata Dewi.
Sebagai contoh sederhana, ketika awalnya dilakukan pemeriksaan dengan target 10.000 lalu kemudian naik menjadi 20.000 perhari, maka hasilnya juga berpotensi akan mengalami peningkatan.
“Misal di awal kita punya target pemeriksaan 10.000 per hari, sekarang naik jadi 20.000 perhari, maka kita akan melihat lonjakan jumlah kasus positifnya,” jelas Dewi.
Oleh sebab itu, Dewi meminta masyarakat untuk tidak kemudian mengartikan bahwa penambahan angka kasus positif tersebut berarti kondisi semakin buruk dan perjuangan melawan COVID-19 selama ini menjadi sia-sia.
“Ketika kita melihat angka, maka jangan dilihat secara bulat,” ujar Dewi.
Angka Kasus COVID-19 Sangat Dinamis
Dalam kesempatan yang sama, Dewi juga menjelaskan bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang dinamis. Adapun keadaan dinamis tersebut juga mempengaruhi berubahnya angka kasus.
Menurutnya, seseorang berpotensi mengalami perubahan status dari Orang Dalam Pemantauan (ODP) menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP), kemudian berubah lagi positif hingga negatif setelah melalui rangkaian isolasi mandiri dan dua kali melakukan tes swab.
Tentunya perubahan tersebut yang kemudian mempengaruhi data laporan kasus setiap harinya.
“Mungkin hari ini ada orang yang statusnya Orang Dalam Pemantauan (ODP) lalu kemudian setelah dites swab hasilnya positif, maka status berubah. Kemudian nanti selang dua minggu kemudian melakukan tes swab ulang sebanyak dua kali negatif, sembuh statusnya,” jelas Dewi.
“Jadi yang tadi statusnya ODP, berubah menjadi positif berubah menjadi sembuh,” imbuhnya.
Gambaran tersebut juga sekaligus dapat dipahami bahwa satu orang dapat berpindah status dan masuk dalam akumulasi data laporan, sehingga inilah yang kemudian disebut bahwa COVID-19 adalah penyakit yang dinamis.
Melihat beberapa faktor yang mempengaruhi data perubahan angka kasus tersebut, Dewi juga mengatakan bahwa dalam hal ini infrastruktur dan kapasitas tenaga medis serta komponen terkait penanganan COVID-19 harus lebih ditingkatkan lagi. Terlebih ketika jumlah pemeriksaan sampel semakin meningkat, sebagai upaya tracing yang lebih agresif dalam menemukan kasus baru.
Selain itu, Dewi juga meminta agar masyarakat dapat lebih meningkatkan lagi upaya pencegahan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan meningkatkan imunitas dengan menjaga gizi seimbang, tidur yang cukup dan berolahraga secara teratur.
(zico)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
