R&D dan Inovasi Memainkan Peranan Terpenting untuk Masa Depan Sektor Farmasi Indonesia
Jakarta – Ikatan Alumni Farmasi ITB (Institut Teknologi Bandung) menggelar webinar seri pertama “Kesiapan Kemandirian Industri Farmasi dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19” yang berfokus pada Inovasi dan Research and Development (R&D), pada Sabtu (13/6).
Webinar yang diikuti hampir 500 peserta ini menghadirkan Prof. Bambang Brodjonegoro, SE, MUP, Phd. (Menteri Riset dan Teknologi), Drs. Rizman Abudaeri, Apt. (Praktisi Industri Farmasi), Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc. (Deputi Kemenko Maritim dan Investasi/Ketua Ikatan Alumni ITB), Dr. Rizka Andalusia, MARS, Apt (Perwakilan BPOM), juga didukung oleh Ikatan Alumni ITB dan Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT).
Dalam webinar tersebut para pemantik membahas bagaimana pandemi COVID-19 menyebabkan kepanikan di seluruh dunia karena tidak ada satu negara pun yang benar-benar siap menghadapinya. Kesiapan Industri Farmasi menjadi kunci untuk menangani pandemi ini. Dalam hal ini, R&D dan inovasi memainkan peranan terpenting untuk masa depan sektor strategis ini.
Untuk itu perbaikan ekosistem R&D dan inovasi di sektor farmasi menjadi kunci meningkatkan kemampuan sebuah negara yang meliputi iklim bisnis farmasi yang kondusif, kebijakan dan regulasi yang mendukung dan perbaikan ekosistem RnD.
Dalam kesempatan ini, Prof. Bambang Brodjonegoro, Menteri Riset dan Teknologi menyampaikan bahwa obat merupakan program riset nasional sehingga dengan COVID-19 seharusnya menjadi titik balik kebangkitan nasional Indonesia lewat roadmap industri kimia hulu pendukung seperti petrokimia, dan juga pengembangan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI).
“Oleh karena itu perlu dilakukan penellitian yang serius melalui uji klinik sehingga herbal-herbal Indonesia dari biodiversitas kita yang begitu besar dapat memiliki nilai tambah,” papar Bambang.
“Penguasaan teknologi pembuatan bahan baku kimia farmasi harus dimulai untuk kemandirian farmasi nasional. Perlu dilakukan pembuatan daftar prioritas bahan baku yang sudah mencukupi keekonomian untuk diproduksi lokal. Hanya dengan cara ini, maka investasi bahan baku di Indonesia akan bertahan bahkan berkembang,” lanjutnya.
Narasumber berikutnya praktisi industri farmasi Drs. Rizman Abudaeri, Apt menyampaikan bahwa market farmasi secara global sangat besar berkisar Rp 12.100 triliun pertahun sedangkan market farmasi di Indonesia berkisar Rp 83 triliun. Peluang bisnis farmasi di luar Indonesia sangat besar terbuka untuk pelaku industri farmasi di Indonesia mengambil peluang.
“Inovasi dan R&D di bidang farmasi Indonesia, berdasarkan data survey, dianggap kurang kompetitif, oleh karena itu kita harus membangun world class pharma environtment, di mana salah satu pilarnya ekosistem inovasi R&D, khususnya uji kllinik. Di dunia pengeluaran untuk R&D di dunia mencapai Rp 2.200 triliun dimana 65% adalah untuk uji klinik yang sayangnya belum berkembang di Indonesia untuk mendapatkan peluang,” tutur Rizman.
“Salah satu keuntungan pengembangan kemampuan uji klinik dengan standar internasional di Indonesia adalah potensi pengurangan medical tourism ke negara tetangga. Selama ini Indonesia telah kehilangan potensi pendapatan di dalam negeri di bidang farmasi sebesar 10-20 triliun per tahun karena pengeluaran kesehatan oleh sebagian segmen masyarakat yang berobat ke luar negeri,” imbuhnya.
Dalam mendukung upaya-upaya Innovasi dan R&D khususnya upaya yang dilakukan oleh kementerian riset dan teknologi, BPOM yang diwakili oleh Dr. Rizka Andalusia, MARS, Apt. menyampaikan bahwa saat ini BPOM secara intensif melakukan pendampingan sejak awal uji praklinik, uji klinik, dan juga asistensi pemenuhan persyaratan CPOB untuk fasilitas produksi obat. Selain itu BPOM pun memberikan berbagai kemudahan berupa percepatan untuk pengembantan obat di Indonesia termasuk Obat Modern Asli Indonesia.
“Peningkatan uji klinik di dalam negeri harus disertai dengan pelaksanaan uji klinik yang sesuai standar dan persyaratan. Hasil dari uji klinik ini nantinya akan dikaji oleh BPOM untuk mendapatkan klaim medis jika dinyatakan bahwa efikasi dan keamanan suatu produk terbukti secara klinis. Dengan adanya bukti ilmiah ini dimungkinkan suatu produk mempunyai nilai tambah di dalam negeri bahkan untuk ekspor,” ucap Rizka.
Dalam kegiatan webinar ini juga, ketua Ikatan Alumni ITB Dr. Ridwan Djamalludin menyampaikan bahwa seluruh upaya koordinasi triple helix ini (industri, pemerintah dan akademisi), perlu dilengkapi dengan memanfaatkan ikatan alumni yang ada di Indonesia karena memiliki akses yang luas dan para ahli yang handal, sehingga dapat menyempurnakan kekuatan jaringan yang dibangun.
“Inilah masa kebangkitan inovasi Indonesia khususnya di bidang farmasi, saatnya kita bertindak sekarang untuk kemandirian farmasi nasional dan Indonesia yang lebih kuat!,” tukas Ridwan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
