Indonesia Bertekad Bantu Petani Kopi di Tengah Pandemi Covid-19
Jakarta – Indonesia bertekad akan berjuang membantu petani kopi menghadapi tantangan, terutama dalam masa pandemi Covid-19, pada masa keketuaan di Dewan Organisasi Kopi Internasional (International Coffee Organization/ICO).
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, yang menjabat sebagai Ketua Dewan ICO periode 2019/20 saat memimpin secara virtual jalannya Pertemuan Khusus Dewan ICO yang ke-126 pada 4-5 Juni 2020.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan ICO yang pertama kalinya dilangsungkan secara virtual pada 1–5 Juni 2020. Tema besar yang diangkat ICO kali ini ialah “Building a Sustainable Global Coffee Industry Together”.
“Sebagai ketua dewan, kami menegaskan bahwa kopi merupakan salah satu komoditas pertanian penting yang menggerakkan roda perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia, melalui penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan,” kata Iman.
Menurut Iman, hal ini sangat terkait dengan pencapaian tujuan-tujuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang ditopang secara berimbang oleh tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Lebih lanjut, Iman menyampaikan, misi utama pada pertemuan kali ini ialah mengupayakan kesepakatan di antara anggota ICO mengenai rekomendasi dan opsi kebijakan bagi seluruh negara anggota.
Selain itu, juga memperkuat kolaborasi antara ICO dengan lembaga pembangunan/donor, organisasi internasional, dan sektor swasta untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapai sektor kopi.
Adapun menurut Iman, keketuaan Indonesia pada Dewan ICO ini menjadi penting dan mencerminkan kepercayaan dunia kepada Indonesia untuk mendorong keberlangsungan ekonomi dari sektor kopi melalui kemitraan antara pemerintah, petani, dan sektor industri.
Dalam konteks situasi saat ini, Indonesia akan berjuang untuk membantu petani lokal yang terpukul karena pandemi Covid-19. Sektor kopi terus mengalami tantangan penurunan harga, ditambah pandemi yang terjadi saat ini turut memperbesar tantangan tersebut.
Seluruh negara, tanpa terkecuali mengalami krisis di berbagai sektor, termasuk sektor kopi, sebagai dampak penyebaran Covid-19. Penutupan perbatasan lintas negara dan pembatasan sosial telah mengganggu rantai pasokan dan permintaan. Akibatnya, pasokan tidak dapat disalurkan dan konsumsi tertekan.
Situasi ini, menurut Iman, tidak hanya berdampak negatif kepada petani, tapi juga kepada industri kopi. Inilah, lanjut Iman, yang mendorong Indonesia di ICO untuk segera merespons dampak pandemi, terutama bagi pelaku yang sangat terdampak, seperti petani kecil dan UMKM.
“Negara, entitas organisasi internasional, lembaga pembangunan, akademisi, dan sektor industri bersatu dan bertemu secara virtual untuk mencari solusi terbaik bagi pemulihan sektor kopi dunia,” ungkap Iman.
Pada kesempatan itu, Iman menambahkan, proyek peningkatan kapasitas untuk mendorong peningkatan konsumsi domestik menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan kali ini sebagai langkah nyata membantu petani kopi dunia, termasuk di Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan, Antonius Yudi Triantoro, juga telah memimpin Delegasi RI pada pertemuan virtual Komite Keuangan dan Administrasi pada 1–2 Juni 2020.
Dalam acara yang masih menjadi bagian dari rangkaian Pertemuan Khusus Dewan ICO tersebut, Yudi menyampaikan bahwa ICO sebagai organisasi terdepan di sektor kopi harus segera merespons berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul akibat pandemi.
“Berbagai tantangan keuangan dan administrasi yang dihadapi ICO saat ini perlu segera dicarikan solusi guna menjamin keberlanjutan dan relevansi organisasi,” ujar Yudi.
Sementara itu, pada 3 Juni 2020, Iman juga telah membuka dan menutup seminar internasional secara virtual dengan tema “Covid-19 Impact on the World Sector and Mitigation Measures” yang dihadiri lebih dari 400 stakeholders termasuk lembaga internasional dunia seperti World Bank, European Community, FAO, SCA, Rabobank, IDH-The Sustainable Trade Initiative, dan London School of Economics.
(chrst)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
