Connect with us

Spirit Kelahiran Bung Karno: Berdikari dalam Ekonomi, Wujud Nyata Kemandirian

Penulis:
Dr. Tantri Bararoh
Anggota DPRD PDIP Kabupaten Malang

Tanggal 6 Juni 1901, adalah hari dimana bangsa Indonesia dianugerahi dengan kelahiran seorang tokoh besar yang kita kenal sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, yakni Ir. Soekarno. Tokoh yang akrab disapa Bung Karno ini tidak hanya dikenal sebagai seorang proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, namun juga dikenal sebagai seorang nasionalis sejati, orator ulung, dan seorang pemimpin bangsa yang visioner serta revolusioner. Bung Karno adalah salah satu tokoh utama dalam mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sekaligus sebagai tokoh sentral dalam meletakkan dasar-dasar ideologi negara dalam segala aspek kehidupan masyarakat, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, hingga budaya.

Melalui pemikiran beliau yang nasionalis dan revolusioner, membuat Indonesia menjadi negara yang sangat disegani oleh dunia internasional. Padahal, pada saat itu Indonesia baru saja menyandang predikat sebagai sebuah negara mandiri yang telah bebas dari penjajahan. Salah satu pemikiran Bung Karno yang menggugah jiwa nasionalisme kita dan sangat penting untuk direfleksikan hari ini adalah konsep Berdiri Di Kaki Sendiri (Berdikari) dalam setiap lini kehidupan bangsa, terutama pada lini perekonomian bangsa. Berdikari adalah sebuah perwujudan bangsa yang mandiri, tangguh, serta tidak tergantung dengan bangsa lain.

Konsep Berdikari ini dipertegas Bung Karno dalam sebuah pidato yang beliau sampaikan pada tanggal 17 Agustus 1964. Melalui pidato yang diberi judul “Tahun Vivere Pericoloso” atau lebih sering dikenal dengan singkatan “Tavip”, Bung Karno selaku kepala negara Republik Indonesia pada saat itu menjabarkan tiga paradigma yang akan mampu membangkitkan Indonesia menjadi negara besar yang disegani oleh negara-negara lain di seluruh dunia.

Ketiga paradigma tersebut dirangkum dalam sebuah konsep yang diberi nama “Trisakti” atau tiga kekuatan yang berfungsi sebagai prinsip, pilar, dan kesaktian bangsa, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaaan. Bung Karno melalui ketiga konsep ini sangat jelas ingin meletakkan dasar prinsip dan kekuatan bagi bangsa Indonesia agar mampu mandiri dan tidak tergantung dengan bangsa lain, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, hingga kehidupan sosial budaya.

Menurut Bung Karno, ketiga konsep tersebut harus dipahami secara utuh dan tidak terpisah. Hal ini karena, ketiga konsep tersebut saling berkelindan dan mempengaruhi satu sama lain. Kedaulatan politik dan berkepribadian dalam kebudayaan tidak mungkin dicapai jika kita tidak menerapkan berdikari dalam ranah ekonomi. Begitu pula dengan kemandirian ekonomi, tidak dapat diwujudkan jika bangsa kita tidak memiliki kedaulatan secara politik serta memiliki kepribadian yang kokoh dalam kebudayaan.

Berkaitan dengan konsep Berdikari dalam ekonomi, Bung Karno pada saat itu melihat suatu realitas yang terjadi dalam masyarakat yakni tingginya tingkat ketergantugan bangsa Indonesia terhadap bangsa lain dalam hal perekonomian. Hal ini terjadi karena, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini pada kenyataannya belum mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh rakyatnya sendiri. Padahal, bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki sumber daya yang begitu melimpah, baik itu dari segi sumber daya alam maupun dari segi sumber daya manusia.

Dengan melihat realitas ini, Bung Karno pada saat itu mengemukakan bahwa sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mampu “Berdiri Di Atas Kaki Sendiri” dalam mengatur perekonomian demi kesejahteraan rakyat tanpa terkecuali. Bagi Bung Karno, ketergantungan yang tinggi terhadap bangsa lain dalam bidang ekonomi tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat. Bahkan justru sebaliknya, sangat berpotensi menimbulkan kemerosotan ekonomi nasional yang berkepanjangan.

Melalui konsep Berdikari dalam ekonomi, Bung Karno sebagai salah satu founding father bangsa Indonesia sejatinya ingin menanamkan sebuah pondasi yang begitu penting bagi pertumbuhan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karenanya, konsep besar Bung Karno ini sangat perlu untuk diimplementasikan dan diamalkan agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan yang merata. Berdasarkan tujuan tersebut, konsep ini penting untuk diintegrasikan dan direalisasikan dalam bentuk kebijakan negara. Jika konsep ini tidak diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang dibuat oleh aparat negara, maka konsep Bung Karno yang begitu luar biasa ini hanya akan menjadi catatan sejarah tanpa ada dampak yang berarti bagi kesejahteraan rakyat.

Sebagai upaya untuk merealisasikan konsep Berdikari dalam ekonomi pada kebijakan negara, Pemerintah dapat menetapkan kebijakan atau melaksanakan program-program sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Upaya tersebut dapat dimulai dengan mewujudkan kedaulatan dalam bidang pertanian. Sebagai negara agraris, bidang pertanian jelas merupakan potensi terbesar sumber daya alam nasional. Potensi alam pertanian yang dimiliki Indonesia tentu merupakan tumpuan utama bagi bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat secara mandiri tanpa campur tangan pihak asing. Oleh karena itu, dalam rangka memutus ketergantungan terhadap bangsa lain dalam hal perekonomian, negara harus memprioritaskan terwujudnya kedaulatan dalam bidang pertanian.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah harus menjamin nasib kesejahteraan hidup para petani sebagai subjek penentu tingkat produktivitas pertanian negara. Para petani yang hidup dalam ketidaksejahteraan, jelas akan berdampak pada menurunnya tingkat produksi pertanian negara. Jika produksi pertanian negara menurun, maka akan memperbesar peluang masuknya hasil pertanian dari negara lain. Ketika hal tersebut sampai terjadi, maka bangsa Indonesia akan semakin bergantung dengan bangsa lain dalam hal pemenuhan kebutuhan pokoknya sehari-hari. Tentu merupakan suatu hal yang sangat ironis, mengingat Bung Karno sebagai pendiri bangsa sejatinya telah meletakkan nilai-nilai fundamental bagi kita agar mampu mandiri dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup.

Setelah kedaulatan pertanian, yang patut untuk menjadi prioritas dalam kebijakan negara sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita Berdikari dalam ekonomi adalah kedaulatan dalam bidang perikanan. Sebagai negara maritim, potensi kelautan dan perikanan Indonesia tentu sangat besar. Potensi ini harus mampu dijaga dan dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jangan sampai produksi perikanan dalam negeri yang begitu melimpah justru tidak dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia sendiri. Meskipun dalam beberapa tahun belakangan ini produksi perikanan telah meningkat, namun pemerintah harus senantiasa tegas dan konsisten dalam menerapkan kebijakan yang melindungi produksi perikanan nasional. Hal ini agar area kelautan Indonesia dapat terus terlindungi dari praktek-praktek eksplorasi ilegal negara lain, sehingga berdampak pada terjaminnya produksi perikanan dalam negeri dan meningkatnya pendapatan negara.

Selain menerapkan kebijakan yang tegas dan konsisten dalam melindungi perikanan nasional, pemerintah juga patut untuk menetapkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan nelayan. Layaknya petani yang merupakan subjek penentu dalam produksi pertanian, nelayan juga merupakan sosok sentral dalam produksi perikanan nasional. Tanpa jasa-jasa dari para nelayan yang tidak kenal lelah untuk melaut, rakyat Indonesia tidak akan bisa merasakan asupan protein tinggi dari ikan-ikan di laut. Tingginya produktivitas nelayan juga akan berbanding lurus pada peningkatan ekspor perikanan, yang juga akan berimplikasi pada meningkatnya pendapatan negara. Dengan kata lain, kesejahteraan nelayan adalah kunci utama terwujudnya kedaulatan perikanan, dimana kedaulatan perikanan adalah salah satu pilar penting bagi bangsa Indonesia agar mampu Berdikari dalam ranah ekonomi.

Kemudian, selain kedaulatan pertanian dan kedaulatan perikanan, salah satu langkah yang patut untuk diambil pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa adalah mengangkat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai penopang perniagaan atau perekonomian rakyat kecil agar dapat merasakan kesejahteraan. UMKM adalah sektor perekonomian yang begitu dekat dengan masyarakat menengah kebawah, dimana jumlah masyarakat Indonesia masih didominasi oleh masyarakat golongan ini.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengangkat sektor UMKM sebagai upaya untuk menopang perekonomian bangsa. UMKM sebagai salah jenis pekerjaan utama dalam sektor pekerjaan informal, tentu mempunyai potensi yang sangat besar bagi perputaran ekonomi nasional dan peningkatan pendapatan negara. Perekonomian nasional yang terus berputar secara dinamis tanpa adanya stagnansi, sangat berpotensi menciptakan iklim perekonomian yang sehat. Hal ini tentu akan berdampak pula pada terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat secara merata.

Selain itu, UMKM merupakan sektor perekonomian yang lebih fleksibel karena menuntut adanya kreativitas dan inovasi bagi pelaku usahanya. Dengan begitu, Pemerintah harus senantiasa memberikan dukungan dan hadir dengan kebijakan yang berpihak pada kemajuan para pelaku UMKM, agar mereka mampu bertahan dan beradaptasi dalam situasi apapun. Potensi UMKM yang begitu besar dalam menopang perekonomian masyarakat, tentu dapat menjadi benteng pertahanan yang tangguh bagi perekonomian negara.

Akhirnya, konsep besar Bung Karno agar bangsa Indonesia mampu berdikari dalam ranah ekonomi adalah cita-cita yang harus segera kita wujudkan. Terkhusus kepada pemerintah, konsep ini harus mampu direalisasikan dalam kebijakan negara agar kesejahteraan terhadap seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar terwujud. Pemikiran-pemikiran besar Bung Karno sebagai salah seorang Bapak Pendiri Bangsa, seorang Pemimpin Besar Revolusi harus mampu kita maknai dan refleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Selain itu, semangat nasionalisme dan patriotisme Bung Karno pun harus mampu kita teladani dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar cita-cita beliau yang menginginkan rakyat Indonesia dapat sejahtera dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dapat segera terwujud.

Selamat Memperingati Hari Kelahiran Bung Karno!

Semangat Berdikari Untuk Seluruh Rakyat Indonesia!

 

Penulis: Dr. Tantri Bararoh

Dosen Universitas Wijaya Kusuma Surbaya, Ketua DPC ISRI Kabupaten Malang, Anggota DPRD PDIP Kabupaten Malang

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Oleh

Fakta News
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. Foto: DPR RI

Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.

“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).

Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.

“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.

Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.

Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.

Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).

Baca Selengkapnya

BERITA

Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang

Oleh

Fakta News
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Anggota DPR RI Sukamta. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.

Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.

“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.

“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di  (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.

Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah

Oleh

Fakta News
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.

“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.

Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.

Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.

Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.

Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.

Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.

Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.

Baca Selengkapnya