Menko PMK: Presiden Setuju Rekrutmen Sukarelawan Bantu ‘Tracing’ Agar Lebih Masif
Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui untuk rekrutmen sukarelawan agar membantu tracing yang masif.
“Terutama mahasiswa S2 dari jurusan biologi molekuler, kemudian jurusan keperawatan, kebidanan, dan juga jurusan kesehatan masyarakat. Jadi Bapak Presiden menyetujui untuk segera melakukan rekrutmen sukarelawan besar-besaran, karena juga untuk kerja secara sif (bergantian), karena selama ini keterbatasan jumlah relawan ini membikin tidak bisa maksimal,” ujar Menko PMK usai Rapat Terbatas (Ratas), Kamis (4/6).
Lebih lanjut, Menko PMK sampaikan bahwa usul dari Menristek/Kepala BRIN agar ada pelatihan-pelatihan yang intensif sebelum sukarelawan betul-betul ditugaskan dan itu akan dilakukan.
Soal permasalahan satu data untuk percepatan penanganan Covid-19 yang harus diperbaiki, Menko PMK sampaikan bahwa Presiden memerintahkan kepada jajaran Gugus Tugas dan Kemenko PMK untuk segera memperbaiki menyempurnakan data.
“Manajemen pelaporan harus se-real time mungkin dari berbagai sumber untuk kebutuhan pengambilan keputusan dan satu pintu. Jadi ini akan kita terus benahi masalah data ini dan tentu saja butuh waktu,” imbuh Menko PMK.
Data pasien, menurut Menko PMK, harus tetap dilindungi sesuai dengan undang-undang, tetapi dapat dianalisis dengan cepat untuk pengambilan keputusan.
“Jadi Bapak Presiden tetap meminta agar supaya ada perlindungan data terhadap pasien, terutama hak privasi dari pasien. Kemudian tim gugus tugas dan semua pihak agar membantu konsentrasi penanganan tiga provinsi, tiga provinsi yang Bapak Presiden meminta, memerintahkan untuk mendapatkan perhatian, yaitu satu, Provinsi Jawa Timur, dua Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang ketiga adalah Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menko PMK juga sampaikan telah diperintahkan untuk dapat melakukan peningkatan pemeriksaan PCR yang sekarang sudah 11 ribu, artinya perintah Presiden sudah terpenuhi untuk target sekarang.
“Tapi Presiden meminta supaya ada peningkatan target, yaitu menjadi 20 ribu per hari. Bahkan beliau sudah menyampaikan mestinya dengan peralatan yang sekarang jumlahnya 120 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, mestinya menurut perhitungan beliau bisa mencapai 30 ribu,” jelas Menko PMK.
Selanjutnya, Menko PMK sampaikan bahwa Ketua Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan akan terus mempercepat untuk target 20 ribu dan selanjutnya akan bergerak target yang ke-30 ribu seperti perhitungan Presiden.
Soal pelacakan secara agresif dengan menggunakan IT, Menko PMK sampaikan misalnya dengan GPS dan lain sebagainya kemudian perlunya membangun industri berbagai hal terkait materi atau bahan pemeriksaan PCR, misalnya cotton swab tips, kemudian juga viral transport medium.
“Jadi sekarang ini masih ada puluhan alat tes/piranti tes dengan berbagai merk. Bapak Presiden meminta untuk disederhanakan jumlahnya agar ketika di lapangan tidak semrawut, karena seperti kita ketahui bahwa sering banyak sekali antara medium pengangkut virus dengan reagen ektraksinya itu tidak matching karena merknya beda. Hal ini juga menghambat pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Karena itu, menurut Menko PMK, semakin sedikit jumlah merk nanti akan lebih mudah untuk penanganan dan Presiden juga mendorong agar PCR yang sudah ditemukan oleh peneliti di Indonesia segera diproduksi besar-besaran agar tidak lagi tergantung dengan barang-barang piranti tes dari impor gitu.
Menurut Menko PMK, ada satu hal yang harus diselesaikan oleh Menristek yaitu colok untuk hidung dan tenggorokannya itu ternyata belum bisa produksi, padahal PCR-nya sudah bisa.
“Karena itu tadi Presiden juga segera meminta untuk itu bisa dipenuhi sehingga nanti dalam waktu yang tidak lama kita bisa menggunakan produk dalam negeri sendiri yang itu sebetulnya kualitasnya sudah teruji secara medis,” ungkap Menko PMK.
Vaksin
Terkait vaksin, Menko PMK sampaikan Indonesia harus mandiri dan ditargetkan Indonesia harus ikut bisa meproduksi pada akhir tahun ini.
“Jadi tadi Presiden juga sudah menginstruksikan supaya tim peneliti kita bergerak untuk mencari, untuk segera menemukan vaksin yang nanti bisa digunakan untuk Indonesia sendiri,” ujarnya.
Presiden, menurut Menko PMK, menyampaikan memang sekarang ada 147 pihak di seluruhnya dunia ini yang bergerak untuk menyusun vaksin, tapi mereka nanti pasti pertama-tama akan digunakan untuk kebutuhan sendiri.
“Sementara kita punya 270 juta (penduduk) yang itu juga mau tidak mau tidak mungkin kita hanya mengandalkan impor, tapi juga kita harus siap-siap untuk melakukan riset tentang vaksin untuk Indonesia sendiri,” pungkas Menko PMK.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
