Menko PMK: Presiden Setuju Rekrutmen Sukarelawan Bantu ‘Tracing’ Agar Lebih Masif
Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui untuk rekrutmen sukarelawan agar membantu tracing yang masif.
“Terutama mahasiswa S2 dari jurusan biologi molekuler, kemudian jurusan keperawatan, kebidanan, dan juga jurusan kesehatan masyarakat. Jadi Bapak Presiden menyetujui untuk segera melakukan rekrutmen sukarelawan besar-besaran, karena juga untuk kerja secara sif (bergantian), karena selama ini keterbatasan jumlah relawan ini membikin tidak bisa maksimal,” ujar Menko PMK usai Rapat Terbatas (Ratas), Kamis (4/6).
Lebih lanjut, Menko PMK sampaikan bahwa usul dari Menristek/Kepala BRIN agar ada pelatihan-pelatihan yang intensif sebelum sukarelawan betul-betul ditugaskan dan itu akan dilakukan.
Soal permasalahan satu data untuk percepatan penanganan Covid-19 yang harus diperbaiki, Menko PMK sampaikan bahwa Presiden memerintahkan kepada jajaran Gugus Tugas dan Kemenko PMK untuk segera memperbaiki menyempurnakan data.
“Manajemen pelaporan harus se-real time mungkin dari berbagai sumber untuk kebutuhan pengambilan keputusan dan satu pintu. Jadi ini akan kita terus benahi masalah data ini dan tentu saja butuh waktu,” imbuh Menko PMK.
Data pasien, menurut Menko PMK, harus tetap dilindungi sesuai dengan undang-undang, tetapi dapat dianalisis dengan cepat untuk pengambilan keputusan.
“Jadi Bapak Presiden tetap meminta agar supaya ada perlindungan data terhadap pasien, terutama hak privasi dari pasien. Kemudian tim gugus tugas dan semua pihak agar membantu konsentrasi penanganan tiga provinsi, tiga provinsi yang Bapak Presiden meminta, memerintahkan untuk mendapatkan perhatian, yaitu satu, Provinsi Jawa Timur, dua Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang ketiga adalah Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menko PMK juga sampaikan telah diperintahkan untuk dapat melakukan peningkatan pemeriksaan PCR yang sekarang sudah 11 ribu, artinya perintah Presiden sudah terpenuhi untuk target sekarang.
“Tapi Presiden meminta supaya ada peningkatan target, yaitu menjadi 20 ribu per hari. Bahkan beliau sudah menyampaikan mestinya dengan peralatan yang sekarang jumlahnya 120 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, mestinya menurut perhitungan beliau bisa mencapai 30 ribu,” jelas Menko PMK.
Selanjutnya, Menko PMK sampaikan bahwa Ketua Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan akan terus mempercepat untuk target 20 ribu dan selanjutnya akan bergerak target yang ke-30 ribu seperti perhitungan Presiden.
Soal pelacakan secara agresif dengan menggunakan IT, Menko PMK sampaikan misalnya dengan GPS dan lain sebagainya kemudian perlunya membangun industri berbagai hal terkait materi atau bahan pemeriksaan PCR, misalnya cotton swab tips, kemudian juga viral transport medium.
“Jadi sekarang ini masih ada puluhan alat tes/piranti tes dengan berbagai merk. Bapak Presiden meminta untuk disederhanakan jumlahnya agar ketika di lapangan tidak semrawut, karena seperti kita ketahui bahwa sering banyak sekali antara medium pengangkut virus dengan reagen ektraksinya itu tidak matching karena merknya beda. Hal ini juga menghambat pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Karena itu, menurut Menko PMK, semakin sedikit jumlah merk nanti akan lebih mudah untuk penanganan dan Presiden juga mendorong agar PCR yang sudah ditemukan oleh peneliti di Indonesia segera diproduksi besar-besaran agar tidak lagi tergantung dengan barang-barang piranti tes dari impor gitu.
Menurut Menko PMK, ada satu hal yang harus diselesaikan oleh Menristek yaitu colok untuk hidung dan tenggorokannya itu ternyata belum bisa produksi, padahal PCR-nya sudah bisa.
“Karena itu tadi Presiden juga segera meminta untuk itu bisa dipenuhi sehingga nanti dalam waktu yang tidak lama kita bisa menggunakan produk dalam negeri sendiri yang itu sebetulnya kualitasnya sudah teruji secara medis,” ungkap Menko PMK.
Vaksin
Terkait vaksin, Menko PMK sampaikan Indonesia harus mandiri dan ditargetkan Indonesia harus ikut bisa meproduksi pada akhir tahun ini.
“Jadi tadi Presiden juga sudah menginstruksikan supaya tim peneliti kita bergerak untuk mencari, untuk segera menemukan vaksin yang nanti bisa digunakan untuk Indonesia sendiri,” ujarnya.
Presiden, menurut Menko PMK, menyampaikan memang sekarang ada 147 pihak di seluruhnya dunia ini yang bergerak untuk menyusun vaksin, tapi mereka nanti pasti pertama-tama akan digunakan untuk kebutuhan sendiri.
“Sementara kita punya 270 juta (penduduk) yang itu juga mau tidak mau tidak mungkin kita hanya mengandalkan impor, tapi juga kita harus siap-siap untuk melakukan riset tentang vaksin untuk Indonesia sendiri,” pungkas Menko PMK.
(chrst)
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Legislator Tegaskan Kemenhub Perlu Kaji Ulang Pencabutan Status Bandara Internasional
