Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah Sarankan Tunda Pembukaan Sekolah Saat New Normal
Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara resmi mengumumkan ada 800 anak Indonesia terpapar COVID-19 hingga akhir Mei 2020 ini. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah menyarankan pemerintah untuk menunda pemberlakuan new normal pada lembaga pendidikan.
Ia meminta pemerintah menaruh perhatian besar pada keselamatan anak-anak peserta didik dari ancaman pandemi COVID-19 seraya belajar dari pengalaman pahit Korea Selatan yang meliburkan kembali 838 sekolahnya pada Jumat (29/5) setelah kasus virus Corona di Ibu Kota Seoul melonjak kembali.
“Selain pertimbangan keselamatan anak-anak, sektor pendidikan berbeda dengan sektor usaha yang aktif atau tidaknya langsung berdampak pada hajat hidup orang banyak. Jika belajar secara online masih bisa dilakukan, sebaiknya sektor pendidikan tidak terburu-buru mengikuti kondisi kenormalan baru atau new normal,” ujar Basarah, dalam keterangannya, Minggu (31/5/2020).
Sebagai anggota DPR RI yang ditugaskan di Komisi X yang menekuni bidang pendidikan, ia menyarankan pemerintah melakukan studi mendalam sebelum memutuskan untuk membuka kembali semua sekolah di Indonesia di tengah pandemi COVID-19.
Dosen pascasarjana Universitas Brawijaya Malang ini menyarankan semua pihak, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk belajar dari pengalaman pahit Korea Selatan yang memerintahkan siswa-siswi di negeri itu kembali belajar secara virtual dari rumah masing-masing agar lingkungan sekolah tidak menjadi klaster baru penularan virus Corona bagi siswa-siswi sekolah.
Media massa memberitakan Wakil Menteri Pendidikan Korsel, Park Baeg-beom, memerintahkan siswa-siswi di negerinya kembali belajar secara virtual dari rumah masing-masing akibat kasus COVID-19 merebak kembali di Seoul. Selain sekolah, taman, galeri seni, dan teater di wilayah metropolitan Seoul juga ditutup selama dua pekan ke depan.
Di Indonesia, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, meminta pemerintah berhati-hati untuk segera membuka lembaga pendidikan setelah didapati 800 anak di Indonesia terpapar COVID-19. KPAI menilai penularan virus yang mewabah itu terjadi melalui kontak dari orang tua ataupun keluarga terdekat.
”Merujuk pada pernyataan resmi KPAI bahwa ada lebih dari 800 anak di Indonesia terpapar COVID-19 dan 129 di antara mereka meninggal dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) dan 14 anak lainnya meninggal dengan status terkonfirmasi positif COVID-19, tampaknya semua pihak memang tak boleh main-main saat membuat keputusan untuk segera membuka kembali sekolah-sekolah di Indonesia,” jelas Basarah.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan keselamatan anak-anak peserta didik wajib menjadi perhatian utama. Selagi dengan pola Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ nasib generasi muda yang potensial itu bisa diselamatkan, Ahmad Basarah mempertanyakan mengapa pihak-pihak yang punya otoritas dalam dunia pendidikan harus terburu-buru meninggalkan cara belajar virtual itu untuk seluruh jenjang pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi.
”Mari bersama-sama kita kaji secara mendalam dulu soal ini sebelum kita mengambil keputusan penting. Jangan sampai kita menyesali keputusan kita sendiri di masa depan,” tandasnya.
Basarah kemudian menyampaikan bahwa model pendidikan jarak jauh yang sudah dipersiapkan secara bertahap dan matang sebelumnya, termasuk mempersiapkan infrastruktur pendukungnya, hendaknya dijadikan prioritas di saat pandemi COVID-19 ini.
Dia berpendapat pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk beli pulsa dan lain-lain masih perlu diteruskan sampai situasi benar aman dari wabah COVID-19. Semua pihak tidak perlu terburu-buru untuk melakukan aktivitas pembelajaran dengan tatap muka langsung.
“Pembelajaran jarak jauh masih tepat dilakukan saat ini sambil mengikuti perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia berkurang atau aman. Perlu sabar menunggu hingga situasi benar-benar aman khususnya untuk sektor pendidikan. Sektor ini hendaknya menjadi yang terakhir diaktifkan kembali ke kondisi new normal. Kita juga bisa mengambil pelajaran dari sektor pendidikan di Korea Selatan yang akhirnya harus memakai daring lagi setelah sebelumnya diberlakukan kondisi semacam new normal,” pungkasnya.
(zico)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
