Ada Nama Tommy, Mamiek, dan Prabowo dalam Paradise Papers
Bermuda – Paradise Papers alias Dokumen Surga alias dokumen keuangan skala besar dan banyak lagi sebutan lain, mendadak menghangat dibicarakan kembali. Terbaru, bocoran dokumen ini mengungkapkan bagaimana orang-orang super kaya di dunia ternyata secara diam-diam berinvestasi di luar negeri, di tempat surga pajak.
Menariknya-yang membuatnya terasa dekat-ada beberapa nama tokoh asal Indonesia yang disebut dalam bocoran tersebut. Beberapa bahkan memiliki nama besar, seperti Tommy Soeharto dan Prabowo Subianto yang disebut bersamaan dengan kejutan tokoh dunia lainnya macam Ratu Elizabeth.
Tak cuma itu, beberapa nama lain pun disebutkan seperti Menteri Perdagangan dalam Pemerintahan Donald Trump yang diungkap memiliki saham di perusahaan yang melakukan transaksi dengan Rusia yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Semua terangkum dalam Paradise Papers yang mencakup 13,4 juta dokumen, yang sebagian besar dari satu perusahaan keuangan luar negeri. Tak pelak, beberapa media internasional pun ramai-ramai menyelidiki dokumen ini.
Sebelas-dua belas dengan bocornya Panama Papers tahun lalu, Dokumen Surga ini diperoleh dari media asal Jerman, Süddeutsche Zeitung. Mereka kemudian meminta International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) atau Konsorsium Jurnalis Investigatif untuk melakukan penyelidikan.
Laporan yang baru keluar kemarin, Minggu (5/11) ini bahkan disebut hanya sebagian kecil saja dari total laporan yang akan dikeluarkan dalam satu minggu ke depan. Namun pastinya bocoran yang akan dikeluarkan mengungkap skandal pajak dan keuangan.
Artikel-artikel yang lahir dari bocoran tersebut pun banyak yang terpusat pada bagaimana para politikus, perusahaan multinasional, selebritas, dan orang-orang kaya secara individu menggunakan struktur kompleks yayasan dan perusahaan tertutup untuk melindungi uang mereka dari para pejabat pajak atau menyembunyikan transaksi mereka. Pastinya juga, sebagian besar transaksi tersebut adalah transaksi yang dianggap tidak melanggar peraturan.
Nah, laporan ICIJ ternyata menyebutkan nama Tommy, Prabowo, dan Mamiek Suharto. Sebagaimana diketahui, Tommy adalah Pemimpin Humpuss Group dan pernah menjadi Direktur Dewan Asia Market Investment, perusahaan yang terdaftar pada 1997 dan ditutup pada 2000. ICIJ pun mencatat alamat yang sama untuk Asia Market dan V Power, perusahaan yang terdaftar di Bahama dan tercatat dimiliki Tommy yang menurut catatan Securities and Exchange Commision memiliki saham di perusahaan mobil mewah Italia Lamborghini.
Hal ini dikuatkan data yang dikeluarkan sebuah firma hukum di Bermuda, Appleyby. Laporan mereka pun mencakup informasi tentang perusahaan patungan di Bermuda antara cabang Humpuss dan perusahaan iklan asal Australia, NLD.
Dari sebuah laporan pada 1997, perusahaan itu membuat Tommy dan mitranya yang dari Australia tadi mendirikan iklan jalan di Negara Bagian Victoria, Australia, Filipina, Malaysia, Myanmar dan Cina. Perusahaan itu lantas ditutup di Bermuda pada 2003 dan dicatat di Appleby sebagai “pengemplang pajak.”
Sedangkan Mamiek dalam data disebutkan sebagai Wakil Presiden Golden Spike Pasiriaman Ltd, pemilik, dan pimpinan Golden Spike South Sumatra Ltd, bersama eksekutif Kodel Group, Maher Algadri. Ia juga disebut merupakan salah satu konglomerat terbesar Indonesia zaman Suharto yang dilansir Forbes. Namun dua perusahaan itu pun sudah tutup.
Sementara Prabowo disebutkan pernah menjadi Direktur dan Wakil Pemimpin di Nusantara Energy Resources yang berkantor di Bermuda. Perusahaan terdaftar pada 2001 dan ditutup pada 2004, serta tercatat sebagai “penunggak utang”. Adapun perusahaan di Singapura yang bernama sama, Nusantara Energy Resources, kini adalah bagian dari Nusantara Group, yang oleh sejumlah media disebut dimiliki sebagian oleh Prabowo.
Namun, Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon, memastikan bahwa Prabowo tak memiliki kaitan dengan Nusantara Energy Resources. Ia menyanggah bahwa perusaah itu mengemplang pajak dan tidak aktif sejak didirikan.
“Ini adalah perusahan satu dolar,” ujar Fadli kepada mitra ICIJ di Indonesia, TEMPO. Perusahaan itu, lanjut Fadli, dididirikan untuk eksplorasi minyak dan gas. Sejumlah politikus katanya terlibat. Namun ia tidak tahu bagaimana keterlibatan mereka di perusahaan itu.
Menyebut Sejumlah Tokoh Dunia
Seperti disebutkan tadi, dokumen Paradise Papers pun melaporkan ada sekitar £10 juta uang pribadi Ratu Elizabeth yang ditanamkan di luar negeri. Dana itu disimpan di Cayman Islands dan Bermuda oleh Duchy of Lancaster, yang mengeluarkan pendapatan untuk Ratu dan menangani investasi kekayaan pribadinya sebesar £500 juta.
Investasi tersebut pun dinyatakan tidak ilegal. Tidak ada petunjuk bahwa Ratu pun mengemplang pajak, meski banyak yang mungkin bertanya-tanya mengapa kerajaan menanamkan modal di luar negeri.
Kemudian nama lainnya adalah Menteri Perdagangan Wilbur Ross, yang membantu Donald Trump menjadi bangkrut pada 1990-an dan kemudian diangkat sebagai menteri pada Pemerintahan Trump. Ross dikatakan memiliki minat dalam dalam perusahaan perkapalan dengan pendapatan jutaan dolar per tahun dengan bisnis transportasi minyak dan gas untuk perusahaan energi Rusia; dengan pemilik saham termasuk menantu Vladimir Putin; dan dua orang yang dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat. Walhasil, dokumen ini pun kembali mengangkat pertanyaan ke permukaan mengenai adakah koneksi Rusia dengan tim Trump.
Yang perlu diketahui, Trump terpilih menjadi presiden pada November 2016, di tengah tuduhan bahwa Rusia berkolusi untuk mencoba mempengaruhi Pemilu AS. Namun Trump sudah menegaskan bahwa tuduhan itu palsu.
Pertanyaan berikutnya lantas muncul, yakni dari mana kebocoran ini? Sebagian besar data memang berasal dari perusahaan yang disebut Appleby tadi. Appleby pun disebut membantu para nasabah di luar negeri untuk membayar pajak rendah atau tanpa pajak sama sekali.
Sementara dokumen perusahaan ini berasal dari perusahaan yang memiliki yurisdiksi di Karibia yang didapatkan Süddeutsche Zeitung. Namun sumbernya tidak disebutkan. Appleby bahkan mengatakan mereka, “Puas karena tidak ada bukti adanya pelanggaran, baik oleh kami atau klien kami”. Kami tidak menolerir tindakan ilegal,” tegasnya.
Novianto
Jakarta – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR – Parlemen Hungaria Amir Uskara didampingi oleh Mukhamad Misbakhun menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hungaria (H.E) Lilla Karsay. Dalam pertemuan ini, Amir mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara Hungaria dan Indonesia selama 69 tahun terakhir di berbagai bidang. Kerja sama itu di antaranya meliputi politik, ekonomi, perdagangan, sosial budaya, pertahanan, dan yang paling penting adalah kerja sama antar-parlemen, yang diharapkan dapat membawa manfaat nyata bagi rakyat di kedua belah pihak.
“Oleh karena itu, saya berharap melalui pertemuan ini, kita dapat meningkatkan kemitraan bilateral kita, khususnya melalui Grup Kerja Sama Bilateral kita,” papar Amir kepada Parlementaria di Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2024).
Politisi dari Fraksi PPP ini mencatat bahwa Indonesia dan Hongaria telah menjalin kerja sama melalui pembuatan MoU di berbagai bidang seperti pendidikan, produk halal, teknik, olahraga, infrastruktur, air bersih, dan pariwisata. Amir pun berharap mekanisme kerja sama yang ada dapat memberikan manfaat bagi kedua negara.
Dalam kesempatan ini, Amir berpandangan bahwa kerja sama bilateral Indonesia dan Hungaria perlu ditingkatkan lebih besar dari sebelumnya, karena dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Termasuk perang, konflik, dan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, krisis iklim terus berlanjut, sementara inflasi dan kenaikan harga energi terus meningkat.
Amir berpendapat bahwa diplomasi parlemen melalui hubungan multilateral dan bilateral memainkan peran yang sangat strategis dalam memajukan kerja sama di berbagai bidang seperti mendorong demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, perdamaian, keamanan, dan memperdalam hubungan bilateral antarnegara.
“Sebagai wakil rakyat, parlemen mempunyai peran penting dalam mendorong kontak antara masyarakat Indonesia dan Hongaria,” ungkap Amir.
Selain itu, ia juga mendukung hubungan Pemerintah ke Pemerintah (G to G) dalam meningkatkan hubungan khususnya di bidang investasi, perdagangan, pendidikan, pembangunan berkelanjutan, dan pariwisata serta kontak antarmasyarakat.
Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan Spanyol tidak hanya menjamin simpanan nasabah di perbankan, tetapi juga menjamin simpanan pada koperasi. Sepanjang tahun 2023, FGD telah menjamin simpanan pada koperasi hingga mencapai 1,05 miliar euro. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong pemerintah untuk pelajari skema penjaminan pada koperasi di Spanyol.
“Saat ini kita memang sudah memiliki LPS. Tapi cakupan peran hanya pada penjaminan simpanan di perbankan. Dan, kemudian, melalui UU PPSK, fungsi LPS diperluas untuk menjamin polis asuransi. Jadi, saya kira penting juga untuk mendalami bagaimana Spanyol melakukan penjaminan pada koperasi. Apalagi, sekarang, kita dihadapkan dengan krisis kepercayaan di perkoperasian seiring banyaknya kasus gagal bayar,” ungkap Puteri dalam Kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke FGD, Spanyol pada Selasa (7/5/2024).
Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (13/5/2024), Puteri juga menyinggung rencana Pemerintah Indonesia yang tengah mengkaji pembentukan lembaga penjamin untuk simpanan pada koperasi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada koperasi yang sebelumnya didera beberapa kasus yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kasus gagal bayar dari 8 koperasi bermasalah telah menimbulkan kerugian hingga Rp26 triliun.
“Untuk itu, kami ingin mengetahui seperti apa mekanisme penjaminan bagi koperasi di FGD. Hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pembentukan lembaga penjaminan bagi koperasi. Seperti apa tantangan dalam penjaminan pada koperasi di Spanyol. Kemudian, kebijakan seperti apa yang dilakukan FGD dalam mengembangkan koperasi di Spanyol,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Menutup keterangannya, Puteri juga menyampaikan upaya pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat pengawasan pada sektor koperasi. Misalnya, melalui UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang memberikan mandat bagi OJK untuk mengawasi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan.
“Ketika ada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang memperluas layanan ke selain anggotanya, nanti perlakuan pengawasannya akan seperti industri jasa keuangan yang diawasi OJK. Jadi, tidak semua KSP yang akan diawasi OJK. Makanya, saat ini kami masih dalam tahap peralihan pengawasan bagi koperasi yang bergerak di sektor keuangan dari Kemenkop UKM ke OJK,” tutup Puteri.
BERITA
Itje Siti Dewi Bersyukur Pelepasan 440 Jemaah Haji Kloter Pertama Embarkasi Kertajati Berjalan Lancar
Indramayu – Anggota Komisi VIII DPR RI, Itje Siti Dewi Kuraesin melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Itje menjelaskan Kunsfik itu dalam rangka pelepasan Jemaah Haji kloter pertama pada Embarkasi Kertajati tahun 1445 H/2024 M di Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, keberangkatan kloter pertama haji ini berjalan dengan lancar. Mengingat hari ini, sebanyak 440 jemaah haji dari Kabupaten Subang memulai perjalanan suci mereka menuju Kota Madinah, Arab Saudi.
“Alhamdulillah, ini semua berjalan lancar. Mereka semua sudah berada di dalam pesawat, yang sebentar lagi tentunya akan berangkat menuju Kota Madinah, Arab Saudi,” kata Itje Siti Dewi Kuraesin kepada Parlementaria usai melaksanakan pelepasan Jemaah Haji kloter pertama pada Asrama Haji Indramayu di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Minggu (12/05/2024).
Dalam kunjungan tersebut, Itje mengatakan bahwa jumlah jemaah haji dari Kabupaten Subang akan terus bertambah dalam beberapa hari mendatang, yang mencapai total sekitar 1.200 orang. Selain itu, sebanyak 30 kloter lain dari seluruh provinsi Jawa Barat akan berangkat dari Bandara Kertajati. “Dan Insya Allah, setiap hari sejumlah 1 kloter yang akan diberangkatkan,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Dakam konteks keberangkatan yang melibatkan jamaah lanjut usia (lansia), Itje menjelaskan bahwa mereka mendapatkan pendampingan dan diizinkan membawa pendamping. Dengan harapan, akan keselamatan dan kesehatan para jemaah.
“Kami berharap mereka dapat menjaga kesehatan dan kembali dengan selamat ke tanah air sebagai haji mabrur,” jelas Itje.
Dengan demikian, Legislator Dapil Jawa Barat menekankan pentingnya kerja sama dan peningkatan dengan Kementerian Agama (Kemenag). Dalam hal untuk meningkatkan kualitas dan pelaksanaan ibadah haji.
“Kami mengharapkan dengan Kementerian Agama (Kemenag RI) yang sudah baik menjalankan haji pada tahun yang lalu, ini lebih ditingkatkan lagi. Tentunya untuk kenyamanan pada jemaahnya itu sendiri, juga untuk keselamatan, dan juga untuk semua segala sesuatunya, yang nantinya akan berada di Kota Mekkah, Arab Saudi. Dimana yang hasil dari kami selaku Komisi VIII DPR RI, kekurangan-kekurangan di tahun lalu, pada tahun ini harus lebih ditingkatkan kembali,” pungkasnya.
Amir Uskara Harap Hubungan Indonesia-Hungaria Semakin Meningkat
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Itje Siti Dewi Bersyukur Pelepasan 440 Jemaah Haji Kloter Pertama Embarkasi Kertajati Berjalan Lancar
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Anis Byarwati: Stabilitas Transisi Kekuasaan Kunci Penting Hadapi Gejolak Ekonomi Global
