Siti Fadilah Supari: Bangkitlah Indonesia Sekarang Juga, Jangan Tunggu Vaksin
Jakarta – Mantan Menteri Kesehatan (Menkes), Siti Fadilah Supari, bicara soal pandemi virus Corona (COVID-19) yang mewabah di Indonesia. Menurutnya, bangsa Indonesia harus segara bangkit dan menata kembali perekonomiannya agar kembali seperti semula.
“Ayo kita bangkit sekarang juga bangsa Indonesia, gerakkan warga dengan cara yang sehat dan aman untuk gerakan pembangunan ekonomi rakyat yang mandiri. Kita harus hidup yang lebih baik lagi,” kata Siti Fadilah dalam keterangan tertulis, Minggu (17/5/2020).
Ia mengatakan pandemi virus Corona ini memiliki dampak yang luar biasa bagi perekonomian dunia. Tak hanya negara berkembang, menurutnya, negara maju seperti Amerika Serikat hingga negara-negara di Eropa juga terkena dampak pandemi Corona ini. Namun ia menyebut negara-negara tersebut kini perlahan mulai bangkit dari keterpurukan.
“Saat ini mereka semua mulai menggeliat sadar mereka harus bangun dari ketakutan dan kekhawatiran. Mereka harus bangun dari keterpurukan ini untuk memulai kehidupannya lagi,” ujar Siti Fadilah.
Siti Fadilah juga menyinggung soal rencana Bill Gates yang akan membuat vaksin untuk menghentikan pandemi Corona ini. Selain itu, ia mengatakan banyak pendapat dari pakar dari WHO yang menyebutkan bahwa kemungkinan besar tidak akan pernah ada vaksin yang efektif untuk Corona.
Untuk itu, ia meminta pemerintah Indonesia harus berhati-hati dengan vaksin-vaksin yang sedang getol diujicoba oleh sejumlah negara. Terlebih lagi, Siti mengatakan berdasarkan hasil penelitian, karakter virus yang ada di Indonesia berbeda dengan negara-negara yang sedang melakukan uji coba vaksin.
“Menurut saya, andaikan vaksin dari Bill Gates dkk benar siap, kita harus ingat ketika Eijkman melakukan sequencing virus strain Indonesia ternyata karakter virus kita berbeda dengan virus yang beredar di negara yang sedang getol mengadakan uji coba vaksin yang akan diproduksi besar-besaran untuk sedunia,” papar Siti.
“Kita harus hati-hati di sini. Berarti vaksin yang sedang mereka bikin berasal dari virus yang karakternya berbeda dengan virus yang ada di Indonesia, maka tidak akan kompatibel dengan kita (tidak cocok sehingga tidak akan efektif),” imbuhnya.
Siti mengatakan harusnya Indonesia meniru China dalam menghadapi pandemi virus Corona ini. Menurutnya, China bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Corona tanpa harus menunggu ada vaksin.
“Kalau kita melihat negara China, Wuhan, telah kembali memulai kehidupan baru setelah Corona dengan tanpa vaksin, tapi menggunakan obat tradisional. China menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi Corona dari awal, terus lockdown dan kemudian Corona terhenti. Setelah itu ekonomi sudah mulai bangkit kembali,” sebut Siti.
“Tidak perlu heran, karena China negara dengan asas otoritarian. Maka dalam menghadapi emergency seperti wabah Corona ini, decision making sangat efektif, komunikasi searah sangat cepat tanpa kendala, sangat dibutuhkan. Dan ini hampir tidak mungkin terjadi di negara-negara yang menganut asas demokrasi, yang selalu ada pro-kontra sehingga suatu keputusan makan waktu lebih banyak. China dengan jelas menunjukkan kepada dunia bahwa dia bisa bangkit tanpa vaksin dan mereka siap dengan gelombang kedua dengan virus yang berbeda pula,” tuturnya menambahkan.
Siti menilai kebijakan pemerintah yang menetapkan melonggarkan PSBB dengan maksud agar memulihkan dan mengembalikan kegiatan sosial serta membangun perekonomian Indonesia tepat. Sebab, menurutnya, jika memperpanjang PSBB perekonomian, Indonesia akan makin terpuruk.
“Kita harus perpanjang PSBB diam saja di rumah, ekonomi kita akan nyungsep lebih dalam lagi sampai tahun 2021 berakhir. Apakah itu yang kita pilih? Nunggu vaksin yang belum tentu jadi dan belum tentu cocok. Berpikir lah saudaraku setanah air,” kata dia.
Karena itu, ia berharap bangsa Indonesia mampu menyudahi masa-masa keterpurukan akibat pandemi virus Corona ini. Ia meminta bangsa Indonesia harus segera bangkit dari keterpurukan ini namun tetap selama dari Corona.
“Kita harus bangkit dari keterpurukan ini. Tapi kita juga selamat dari corona. Sudah cukup kita diam di rumah sudah cukup kita tidak bekerja normal tidak sekolah seperti biasanya, sampai kapan kita harus mulai? Pak Presiden sudah tiup peluit, memukul genderang untuk bergerak tapi semoga aturan pemerintah tidak bertambah banyak. Misalnya, boleh naik kapal terbang tapi saratnya banyak dan akhirnya yang bisa terbang sedikit. Dari segi ekonomi tidak menguntungkan. Kalau mau melonggarkan PSBB itu ya longgarkan saja aturan-aturan yang sudah ada. Jangan bikin aturan baru, lakukan dengan bertahap,” kata Siti.
Selain itu, Siti mengatakan untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi virus Corona ini dibutuhkan adanya revolusi berpikir dari pemerintah. Berikut ini saran dari Siti Fadilah ke pemerintah agar bangsa Indonesia segera bangkit dari keterpurukan akibat virus Corona:
– Pemerintah dan rakyat harus bersatu dalam satu komitmen bahwa kita harus memulihkan keadaan secepat kita bisa tanpa mengabaikan kesehatan.
– Pemerintah dalam membuat kebijakan sebaiknya tidak memperberat beban rakyat. Mereka sudah cukup menderita. Dan rakyat itu tulang punggung negara. Kalau rakyat lemah ketahanan nasional juga lemah. Saat ini sebagian dari mereka, tidak punya uang tidak punya kerja. Bahkan untuk keperluan makan, sebagian dari mereka yang mampu membagikan makanannya untuk mereka yang tidak mampu.
– Political will pemerintah untuk melindungi rakyatnya langsung sangat penting untuk memperkuat kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Kalau rakyat percaya penuh dengan pemerintah maka saya yakin untuk bangkit sekarang pun kita bisa, di sana kita menang.
– Jangan takut, hilangkan ketakutan kecemasan yang tidak perlu terhadap Corona. Apa yang ditakuti? Kita bisa melalui dalam beberapa bulan ini dengan sangat lumayan. Angka-angka laporan Kemenkes tidak menunjukkan perburukan penularan, hanya menunjukkan data kumulatif dari awal Maret 2020. Yang jelas di dalam laporan harian itu yang berhasil disembuhkan semakin banyak dan yang meninggal lebih sedikit.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
