Siti Fadilah Supari: Bangkitlah Indonesia Sekarang Juga, Jangan Tunggu Vaksin
Jakarta – Mantan Menteri Kesehatan (Menkes), Siti Fadilah Supari, bicara soal pandemi virus Corona (COVID-19) yang mewabah di Indonesia. Menurutnya, bangsa Indonesia harus segara bangkit dan menata kembali perekonomiannya agar kembali seperti semula.
“Ayo kita bangkit sekarang juga bangsa Indonesia, gerakkan warga dengan cara yang sehat dan aman untuk gerakan pembangunan ekonomi rakyat yang mandiri. Kita harus hidup yang lebih baik lagi,” kata Siti Fadilah dalam keterangan tertulis, Minggu (17/5/2020).
Ia mengatakan pandemi virus Corona ini memiliki dampak yang luar biasa bagi perekonomian dunia. Tak hanya negara berkembang, menurutnya, negara maju seperti Amerika Serikat hingga negara-negara di Eropa juga terkena dampak pandemi Corona ini. Namun ia menyebut negara-negara tersebut kini perlahan mulai bangkit dari keterpurukan.
“Saat ini mereka semua mulai menggeliat sadar mereka harus bangun dari ketakutan dan kekhawatiran. Mereka harus bangun dari keterpurukan ini untuk memulai kehidupannya lagi,” ujar Siti Fadilah.
Siti Fadilah juga menyinggung soal rencana Bill Gates yang akan membuat vaksin untuk menghentikan pandemi Corona ini. Selain itu, ia mengatakan banyak pendapat dari pakar dari WHO yang menyebutkan bahwa kemungkinan besar tidak akan pernah ada vaksin yang efektif untuk Corona.
Untuk itu, ia meminta pemerintah Indonesia harus berhati-hati dengan vaksin-vaksin yang sedang getol diujicoba oleh sejumlah negara. Terlebih lagi, Siti mengatakan berdasarkan hasil penelitian, karakter virus yang ada di Indonesia berbeda dengan negara-negara yang sedang melakukan uji coba vaksin.
“Menurut saya, andaikan vaksin dari Bill Gates dkk benar siap, kita harus ingat ketika Eijkman melakukan sequencing virus strain Indonesia ternyata karakter virus kita berbeda dengan virus yang beredar di negara yang sedang getol mengadakan uji coba vaksin yang akan diproduksi besar-besaran untuk sedunia,” papar Siti.
“Kita harus hati-hati di sini. Berarti vaksin yang sedang mereka bikin berasal dari virus yang karakternya berbeda dengan virus yang ada di Indonesia, maka tidak akan kompatibel dengan kita (tidak cocok sehingga tidak akan efektif),” imbuhnya.
Siti mengatakan harusnya Indonesia meniru China dalam menghadapi pandemi virus Corona ini. Menurutnya, China bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Corona tanpa harus menunggu ada vaksin.
“Kalau kita melihat negara China, Wuhan, telah kembali memulai kehidupan baru setelah Corona dengan tanpa vaksin, tapi menggunakan obat tradisional. China menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi Corona dari awal, terus lockdown dan kemudian Corona terhenti. Setelah itu ekonomi sudah mulai bangkit kembali,” sebut Siti.
“Tidak perlu heran, karena China negara dengan asas otoritarian. Maka dalam menghadapi emergency seperti wabah Corona ini, decision making sangat efektif, komunikasi searah sangat cepat tanpa kendala, sangat dibutuhkan. Dan ini hampir tidak mungkin terjadi di negara-negara yang menganut asas demokrasi, yang selalu ada pro-kontra sehingga suatu keputusan makan waktu lebih banyak. China dengan jelas menunjukkan kepada dunia bahwa dia bisa bangkit tanpa vaksin dan mereka siap dengan gelombang kedua dengan virus yang berbeda pula,” tuturnya menambahkan.
Siti menilai kebijakan pemerintah yang menetapkan melonggarkan PSBB dengan maksud agar memulihkan dan mengembalikan kegiatan sosial serta membangun perekonomian Indonesia tepat. Sebab, menurutnya, jika memperpanjang PSBB perekonomian, Indonesia akan makin terpuruk.
“Kita harus perpanjang PSBB diam saja di rumah, ekonomi kita akan nyungsep lebih dalam lagi sampai tahun 2021 berakhir. Apakah itu yang kita pilih? Nunggu vaksin yang belum tentu jadi dan belum tentu cocok. Berpikir lah saudaraku setanah air,” kata dia.
Karena itu, ia berharap bangsa Indonesia mampu menyudahi masa-masa keterpurukan akibat pandemi virus Corona ini. Ia meminta bangsa Indonesia harus segera bangkit dari keterpurukan ini namun tetap selama dari Corona.
“Kita harus bangkit dari keterpurukan ini. Tapi kita juga selamat dari corona. Sudah cukup kita diam di rumah sudah cukup kita tidak bekerja normal tidak sekolah seperti biasanya, sampai kapan kita harus mulai? Pak Presiden sudah tiup peluit, memukul genderang untuk bergerak tapi semoga aturan pemerintah tidak bertambah banyak. Misalnya, boleh naik kapal terbang tapi saratnya banyak dan akhirnya yang bisa terbang sedikit. Dari segi ekonomi tidak menguntungkan. Kalau mau melonggarkan PSBB itu ya longgarkan saja aturan-aturan yang sudah ada. Jangan bikin aturan baru, lakukan dengan bertahap,” kata Siti.
Selain itu, Siti mengatakan untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi virus Corona ini dibutuhkan adanya revolusi berpikir dari pemerintah. Berikut ini saran dari Siti Fadilah ke pemerintah agar bangsa Indonesia segera bangkit dari keterpurukan akibat virus Corona:
– Pemerintah dan rakyat harus bersatu dalam satu komitmen bahwa kita harus memulihkan keadaan secepat kita bisa tanpa mengabaikan kesehatan.
– Pemerintah dalam membuat kebijakan sebaiknya tidak memperberat beban rakyat. Mereka sudah cukup menderita. Dan rakyat itu tulang punggung negara. Kalau rakyat lemah ketahanan nasional juga lemah. Saat ini sebagian dari mereka, tidak punya uang tidak punya kerja. Bahkan untuk keperluan makan, sebagian dari mereka yang mampu membagikan makanannya untuk mereka yang tidak mampu.
– Political will pemerintah untuk melindungi rakyatnya langsung sangat penting untuk memperkuat kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Kalau rakyat percaya penuh dengan pemerintah maka saya yakin untuk bangkit sekarang pun kita bisa, di sana kita menang.
– Jangan takut, hilangkan ketakutan kecemasan yang tidak perlu terhadap Corona. Apa yang ditakuti? Kita bisa melalui dalam beberapa bulan ini dengan sangat lumayan. Angka-angka laporan Kemenkes tidak menunjukkan perburukan penularan, hanya menunjukkan data kumulatif dari awal Maret 2020. Yang jelas di dalam laporan harian itu yang berhasil disembuhkan semakin banyak dan yang meninggal lebih sedikit.
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengimbau agar pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk bisa memaksimalkan fasilitas yang ada. Hal ini termasuk yang berkaitan dengan upaya-upaya kerja sama yang telah dijalin dengan pihak luar, seperti Taspen dan BP Tapera.
“Untuk teman-teman (pegawai) yang masih aktif untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, baik Tapera maupun Taspen. Sehingga nanti pada saat memasuki masa purna bakti mempunyai nilai tambah yang bisa dimanfaatkan. Dari BP Tapera sudah menawarkan skema-skema ringan untuk kemudahan dalam kepemilikan rumah mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang sekarang masih aktif,” ujarnya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakart, Selasa (7/5/2024).
Pada acara ‘Pelepasan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setjen DPR RI Masa Purnabakti TMT 1 April dan 1 Mei 2024’, Indra menjelaskan bahwa pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan gamblang, ia menyampaikan bahwa kerja sama ini ditujukan agar mempermudah pegawai di lingkungan Setjen DPR RI untuk memiliki hunian sendiri.
“Kita juga sedang merintis dengan Tapera ke depan ini bagaimana nanti pegawai-pegawai semua yang belum memiliki rumah tinggal bisa ada keringanan-keringanan dengan skema yang memungkinkan dari BP Tapera. Sudah dibicarakan nanti tinggal ditindaklanjuti oleh Korpri dari Setjen DPR dan BP Tapera,” jelasnya.
Indra juga menyinggung adanya kerja sama dengan PT Taspen. Kerja sama yang telah terjalin lama ini dinilainya sudah berjalan dengan baik. Dalam acara tersebut, Indra juga memberikan apresiasi pada perwakilan PT Taspen yang senantiasa hadir pada setiap pelepasan pegawai Purna Bakti di Setjen DPR RI dan selalu memberikan informasi terperinci mengenai hak-hak pensiunan yang terkait layanan PT Taspen.
“Kalau dengan Taspen kita sudah bekerjasama dengan baik, pada saat memasuki masa pensiun per tanggal 1 semua hak-hak pensiun (para pegawai purnabakti) sudah langsung diberikan oleh Taspen,” kata Indra.
Tak hanya terkait dengan penyaluran uang pensiun, PT Taspen bersama Korpri Setjen DPR RI juga telah melakukan pembekalan-pembekalan pagi pegawai yang akan purnatugas. Pembekalan ini dilakukan pada dua atau satu tahun sebelum pegawai resmi purnatugas.
“Ada beragam kegiatan yang ditawarkan bagi para purnatugas. Tinggal mereka interest-nya kemana itu yang akan terus kita tawarkan kepada pegawai-pegawai yang satu tahun dua tahun sebelum masa purna tugas ditawarkan untuk mengikuti program itu,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Indra juga menyampaikan bahwa pensiunan Setjen DPR RI masih memiliki hak untuk mengakses beberapa fasilitas, utamanya adalah fasilitas layanan kesehatan. Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi para pensiunan yang telah mencurahkan upayanya selama mengemban tugas mendukung kegiatan kedewanan.
Jakarta – Akhir ini tengah ramai perbincangan terkait tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi. Aksi demonstrasi pun gencar dilakukan mahasiswa, sebagaimana yang terjadi di Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.
Berbagai cara telah ditempuh oleh mahasiswa untuk melunasi mahalnya UKT tersebut. Ada yang mencoba mencari beasiswa, menggadaikan barang-barang berharga, hingga harus berutang. Kasus berutang melalui pinjaman online ini juga sempat ramai, dikarenakan salah satu institusi perguruan tinggi, yaitu ITB, memfasilitasi penawaran penggunaan pinjaman online secara resmi menggunakan situs kampus. Pinjaman online ini dianggap merugikan bagi sebagian mahasiswa dikarenakan Tingkat bunga yang ditawarkan cukup tinggi, hingga 20 persen.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengaku prihatin dengan kondisi ini. Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024), ia menegaskan perguruan tinggi tidak selayaknya berdagang mencari untung dengan mahasiswa untuk pembangunan kampus.
Hetifah menyadari kenaikan UKT yang tinggi ini dimungkinkan karena adanya status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang memungkinkan perguruan tinggi memiliki kemandirian berupa otonomi baik di bidang akademik maupun non akademik. Perubahan status tersebut pun membuat PTN-BH memiliki kewenangan mutlak untuk menetukan arah kebijakan PTN tanpa intervensi dari luar.
Meskipun demikian, Hetifah menyayangkan, dengan adanya PTN-BH seharusnya PTN dapat meningkatkan reputasi maupun kualitas baik secara institusi maupun lulusan mahasiswa. PTN-BH diberikan keleluasaan untuk untuk mencari dana tambahan dari pihak swasta guna menjalankan aktivitas kampus atau Pembangunan infrastruktur lainnya. Namun, tegasnya, bukan berarti PTN ini bisa sewenang-wenang untuk menaikkan UKT mahasiswa.
“Kita tahu sendiri kondisi penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia saat ini seperti apa, peningkatan UKT 3 hingga 5 kali lipat sungguh tidak logis dan tidak relevan,” terang Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Karena itu, Hetifah mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap otonomi PTN-BH terkait jenis-jenis pendapatan terutama dari bidang akademik/pendidikan. Hal itu agar ada standar minimum dan maksimum nominal UKT, sehingga tidak memberatkan mahasiswa.
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri agenda 10th MIKTA Speakers’ Consultation di Meksiko, Senin (6/5/2024) siang waktu setempat. Agenda ini merupakan forum pertemuan konsultatif antara negara-negara kekuatan menengah (middle power) yang terdiri dari negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.
Forum ini mengusung tema ‘The Coordinated Action of Parliaments to Build a More Peaceful, Equitable, and Fair World’ atau ‘Aksi Parlemen yang Terkoordinasi untuk Membangun Dunia yang Lebih Damai, Seimbang, dan Adil’. Saat berbicara, dirinya mengingatkan agar para anggota MIKTA menjembatani perbedaan dan menurunkan ketegangan akibat polarisasi antar kekuatan besar.
“Negara anggota MIKTA perlu mendapat kepercayaan dari berbagai kekuatan besar untuk berperan sebagai honest broker. MIKTA juga perlu mendorong pelaksanaan tatanan internasional yang berbasis aturan (rules-based international order),” tutur Puan melalui rilis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Diketahui, honest broker kerap digunakan dalam kapasitas seseorang atau lembaga sebagai mediator yang netral. Honest broker menyampaikan pandangan dari dua sisi berbeda dalam sebuah persetujuan atau tidak persetujuan, sehingga membantu keduanya untuk mencapai kesepakatan bersama.
Pada 10th MIKTA Speakers’ Consultation sesi pertama yang membahas soal perdamaian global, ia berharap adanya dukungan untuk menguatkan reformasi tata kelola global terutama PBB. Sebagai model baru kerja sama lintas kawasan (cross-regional group). Menurutnya, MIKTA juga harus mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasannya masing-masing (regional order). “Karena perdamaian di kawasan dapat menjadi building block bagi perdamaian dan stabilitas global,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menekankan peran krusial parlemen untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ia menyebut melalui jaringan antar-parlemen, negara-negara MIKTA dapat memperkuat saling kepercayaan, dialog, dan kerja sama antar bangsa.
“Saya mengajak Parlemen negara-negara MIKTA untuk bersama menjadi pilar utama dalam membangun perdamaian dan stabilitas global. Dan kita harus menciptakan dunia yang lebih damai yang dapat menjamin keamanan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang kita wakili,” tandas Puan.
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Hadiri MIKTA ke-10, Puan Maharani Suarakan Perdamaian Dunia di Meksiko
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
