IT Telkom Beri Bantuan Tiga Alat Canggih ke Pemkot Surabaya untuk Penanganan Covid-19
Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya mendapat bantuan tiga alat canggih hasil karya Institut Teknologi Telkom Surabaya untuk penanganan COVID-19 yakni robot service (Rose), bilik sterilisasi alat pelindung diri (APD) dan crane pemulasaran jenazah otomatis.
“Kami berharap alat ini dapat menekan angka penularan pasien terhadap para tenaga kesehatan di rumah sakit,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menerima bantuan dari Institut Teknologi Telkom di Balai Kota Surabaya, Rabu (13/5).
Wali Kota Risma mengatakan ketiga alat tersebut sangat membantu para tenaga kesehatan, salah satunya adalah alat bilik sterilisasi APD. Menurut dia, secara teori dokter maupun perawat tidak akan terpapar karena sudah menggunakan APD lengkap.
“Namun mengapa masih bisa tertular? Saya pikir saat melepasnya itu dia harus steril dahulu. Sehingga virusnya sudah mati sebelum kita melepas APD tersebut,” kata Risma.
Risma menjelaskan nantinya alat itu akan diletakkan di RSUD dr. Sowandhie agar dapat membantu para tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan penanganan COVID-19. Selain itu, alat itu juga diharapkan dapat menekan angka penularan pasien terhadap para tenaga kesehatan.
Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga menyatakan sudah pernah berkoordinasi dengan jajarannya untuk membuat alat canggih yang dapat memudahkan pekerjaan medis seperti alat pengangkat jenazah otomatis.
“Mudah-mudahan alat ini bisa membantu nakes lagi. Lebih aman dan bisa membantu saudara-saudara kita. Nanti mungkin DKRTH akan memuat peti ini supaya dapat membantu percepatan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, ia juga memberikan motivasi kepada para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya agar terus berkarya dan tidak mudah puas dengan pencapaian yang diraih. Tidak hanya itu, Risma menegaskan karya-karya pemuda inilah yang yang akan meneruskan kehidupan Indonesia.
“Indonesia tidak butuh kalian dari mana. Tapi negara ini butuh karya kalian agar kehidupan lebih baik. Kalau kalian tidak berkarya di situlah tidak akan ada kehidupan,” katanya.
Sementara itu, Rektor IT Telkom Surabaya Tri Arif Sarjono mengaku memberikan ketiga alat ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Pertama alat Rose yakni berupa robot yang dapat bergerak sendiri sesuai dengan perintah operator untuk membantu peletakkan barang-barang logistik, seperti makanan, baju maupun obat-obatan. Alat ini sebelumnya sudah pernah dipresentasikan kepada Wali Kota Risma namun ada sedikit revisi dan disempurnakan kembali.
“Kedua, bilik sterilisasi APD yang lebih canggih dari pada sebelumnya. Sebab selain kedap (ada karet-karet di bagian pintu), cairan yang sudah keluar dapat diserap oleh vakum yang menyedot sehingga aliran airnya sudah masuk ke vakum. Jadi tidak bingung airnya terbuang kemana,” katanya.
Berikutnya teknologi baru itu bernama crane pemulasaran jenazah otomatis. Arif menyebut, alat canggih itu dapat mengantarkan jenazah ke liang lahat tanpa ada kontak fisik secara langsung dengan petugas.
Alat tersebut terdiri dari tiga bagian yakni pertama keranda yang berfungsi membawa peti jenazah dari ruang jenazah ke ambulans dan dari ambulans ke liang lahat yang digerakkan dengan konsol dan dipegang oleh operator.
“Bagian kedua bernama crane. Itu yang terpasang di atas liang lahat. Fungsinya untuk menurunkan peti mati dari keranda menuju liang lahat,” katanya.
Untuk membawa peti jenazah ke atas liang lahat, Arif memastikan operator harus mengarahkan keranda mendekati liang lahat. Kemudian, operator beserta tim memasang rel roda keranda membujur di atas liang lahat agar crane dapat melintang di atas liang lahat.
“Lalu operator menaikkan keranda peti jenazah di atas liang lahat dengan menggunakan rel. Setelah diangkat baru keranda dan relnya dipindahkan supaya peti dapat masuk ke dalam liang lahat,” ujarnya.
(mjf)
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
