Pemerintah Siapkan ‘Exit Strategy’ agar Bencana Kesehatan Tak Merembet Sektor Lain
Jakarta – Pemerintah sedang mempersiapkan exit strategy dari pandemi Covid-19 agar masalah pada bencana kesehatan tidak merembet ke sektor-sektor yang lain. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (5/5), terkait pertumbuhan yang diprediksi terpengaruh akibat Covid-19 dari segi demand terjadi demand shock.
“Apalagi di kuartal kedua ini Pemerintah menerapkan PSBB untuk memotong penyebaran daripada Covid-19. Jadi dengan pemotongan ini diharapkan dari segi kesehatan, siklus yang terjadi tidak terjadi akselerasi, bahkan beberapa perkiraan mengatakan bahwa di bulan Mei nanti akan ada tapering off,” ungkap Menko Perekonomian.
Prediksi yang disampaikan oleh International Monetary Fund (IMF) misalnya, lanjut Menko Perekonomian, bahwa 3 negara dengan pertumbuhan masih positif yaitu Indonesia, China, dan India serta Pemerintah dalam APBNP 2020 mematok pertumbuhan 2,3 persen.
“Jadi ini terlihat bahwa dengan penurunan di kuartal pertama ini senada dengan apa yang terjadi di 213 negara di global dan kita masih dalam posisi positif,” imbuh Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Perekonomian sampaikan analisis juga dapat dilihat melalui refleksi dari tingkat konsumsi rumah tangga dan kegiatan ekspor impor menurun karena memang banyak negara yang dalam tanda petik shock down.
“Tentu ini kita mengharapkan ada program exit strategy dengan metode normal baru, di mana untuk pabrik misalnya harus menjalankan protokol Covid-19, kemudian nanti persiapan untuk relaksasi menggunakan masker dan yang lain sesuai dengan standar Covid-19 dan ini sedang disiapkan oleh BNPB,” terang Menko Perekonomian.
Terkait dengan mekanisme penyerapan beras, Menko Perekonomian sampaikan Badan Urusan Logistik (Bulog) akan menyerap beras 900 sampai 1,4 juta ton dan Bulog juga ada program untuk bansos sebanyak 450.000 ton.
“Dengan demikian, tentunya Bulog mempunyai kemampuan untuk penyerapan gabah kering giling dari petani yang lebih besar. Kemudian tentunya dari perincian stok sampai akhir tahun 2020, diperkirakan stok masih bisa 4,7 juta ton dan tentunya Bulog mempunyai tugas untuk menjaga stok yang lebih dari satu juta ton untuk cadangan beras pemerintah,” jelas Menko Perekonomian.
Soal gula, Menko Perekonomian sampaikan bahwa masih ada beberapa gula yang akan masuk ke pasar dan gula itu diharapkan dari Bulog sendiri ada lebih dari 25.000 ton yang akan masuk.
“Kemudian juga ada stok gula pasir 140.000 ton, yang direalokasi juga akan masuk dari rafinasi plus 9.000 ton yang rencana eksportir relokasi juga ke dalam negeri diharapkan jumlah stok ini akan meningkat di bulan April dan Mei ini. Di bulan Mei ke depan dan Mei dan Juni,” imbuhnya.
Menjawab komoditas yang masih juga memerlukan impor, Menko Perekonomian sampaikan dari 11 komoditas ini yang utama adalah terkait dengan gula, baik itu rafinasi dan juga bawang putih.
“Di bawang putih sendiri konsumsi dalam negerinya itu sekitar Rp.50.000 dan bulan April kemarin diperkirakan masuk Rp94.000 dan Mei sekitar Rp78.000 sehingga untuk lebaran ini relatif, kecuali gula. Diharapkan yang lain sudah bisa masuk dan mempunyai stok yang cukup untuk di pasar,” ujarnya.
Mengenai ekstensifikasi, Menko Perekonomian sampaikan arahan Bapak Presiden karena dari laporan yang disampaikan oleh Menteri PUPR lahan gambut yang disiapkan bisa sepertiganya atau sekitar 200.000 hektare.
Arahan Presiden, menurut Menko Perekonomian, untuk ditinjau kembali, termasuk infrastrukturnya dan lahan yang 200.000 karena berada dalam satu hamparan dan tentunya dari segi yield berbeda dibandingkan yang di Pulau Jawa.
Menghadapi saran dari FAO dan juga BMKG terkait dengan akan adanya musim kering, Menko Perekonomian sampaikan di bulan Agustus pada tahun ini di daerah-daerah Jawa, Sulawesi Selatan dan juga NTB, bahkan NTB sudah mulai lebih dahulu.
“Maka, Kalimantan yang mempunyai curah hujan relatif masih cukup baik sampai bulan November, ini menjadi salah satu alternatif yang nanti juga akan dipelajari oleh Kementerian Pertanian dengan Kementerian PUPR dan juga beberapa BUMN,” pungkas Menko Perekonomian.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
