Pemerintah Siapkan ‘Exit Strategy’ agar Bencana Kesehatan Tak Merembet Sektor Lain
Jakarta – Pemerintah sedang mempersiapkan exit strategy dari pandemi Covid-19 agar masalah pada bencana kesehatan tidak merembet ke sektor-sektor yang lain. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (5/5), terkait pertumbuhan yang diprediksi terpengaruh akibat Covid-19 dari segi demand terjadi demand shock.
“Apalagi di kuartal kedua ini Pemerintah menerapkan PSBB untuk memotong penyebaran daripada Covid-19. Jadi dengan pemotongan ini diharapkan dari segi kesehatan, siklus yang terjadi tidak terjadi akselerasi, bahkan beberapa perkiraan mengatakan bahwa di bulan Mei nanti akan ada tapering off,” ungkap Menko Perekonomian.
Prediksi yang disampaikan oleh International Monetary Fund (IMF) misalnya, lanjut Menko Perekonomian, bahwa 3 negara dengan pertumbuhan masih positif yaitu Indonesia, China, dan India serta Pemerintah dalam APBNP 2020 mematok pertumbuhan 2,3 persen.
“Jadi ini terlihat bahwa dengan penurunan di kuartal pertama ini senada dengan apa yang terjadi di 213 negara di global dan kita masih dalam posisi positif,” imbuh Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Perekonomian sampaikan analisis juga dapat dilihat melalui refleksi dari tingkat konsumsi rumah tangga dan kegiatan ekspor impor menurun karena memang banyak negara yang dalam tanda petik shock down.
“Tentu ini kita mengharapkan ada program exit strategy dengan metode normal baru, di mana untuk pabrik misalnya harus menjalankan protokol Covid-19, kemudian nanti persiapan untuk relaksasi menggunakan masker dan yang lain sesuai dengan standar Covid-19 dan ini sedang disiapkan oleh BNPB,” terang Menko Perekonomian.
Terkait dengan mekanisme penyerapan beras, Menko Perekonomian sampaikan Badan Urusan Logistik (Bulog) akan menyerap beras 900 sampai 1,4 juta ton dan Bulog juga ada program untuk bansos sebanyak 450.000 ton.
“Dengan demikian, tentunya Bulog mempunyai kemampuan untuk penyerapan gabah kering giling dari petani yang lebih besar. Kemudian tentunya dari perincian stok sampai akhir tahun 2020, diperkirakan stok masih bisa 4,7 juta ton dan tentunya Bulog mempunyai tugas untuk menjaga stok yang lebih dari satu juta ton untuk cadangan beras pemerintah,” jelas Menko Perekonomian.
Soal gula, Menko Perekonomian sampaikan bahwa masih ada beberapa gula yang akan masuk ke pasar dan gula itu diharapkan dari Bulog sendiri ada lebih dari 25.000 ton yang akan masuk.
“Kemudian juga ada stok gula pasir 140.000 ton, yang direalokasi juga akan masuk dari rafinasi plus 9.000 ton yang rencana eksportir relokasi juga ke dalam negeri diharapkan jumlah stok ini akan meningkat di bulan April dan Mei ini. Di bulan Mei ke depan dan Mei dan Juni,” imbuhnya.
Menjawab komoditas yang masih juga memerlukan impor, Menko Perekonomian sampaikan dari 11 komoditas ini yang utama adalah terkait dengan gula, baik itu rafinasi dan juga bawang putih.
“Di bawang putih sendiri konsumsi dalam negerinya itu sekitar Rp.50.000 dan bulan April kemarin diperkirakan masuk Rp94.000 dan Mei sekitar Rp78.000 sehingga untuk lebaran ini relatif, kecuali gula. Diharapkan yang lain sudah bisa masuk dan mempunyai stok yang cukup untuk di pasar,” ujarnya.
Mengenai ekstensifikasi, Menko Perekonomian sampaikan arahan Bapak Presiden karena dari laporan yang disampaikan oleh Menteri PUPR lahan gambut yang disiapkan bisa sepertiganya atau sekitar 200.000 hektare.
Arahan Presiden, menurut Menko Perekonomian, untuk ditinjau kembali, termasuk infrastrukturnya dan lahan yang 200.000 karena berada dalam satu hamparan dan tentunya dari segi yield berbeda dibandingkan yang di Pulau Jawa.
Menghadapi saran dari FAO dan juga BMKG terkait dengan akan adanya musim kering, Menko Perekonomian sampaikan di bulan Agustus pada tahun ini di daerah-daerah Jawa, Sulawesi Selatan dan juga NTB, bahkan NTB sudah mulai lebih dahulu.
“Maka, Kalimantan yang mempunyai curah hujan relatif masih cukup baik sampai bulan November, ini menjadi salah satu alternatif yang nanti juga akan dipelajari oleh Kementerian Pertanian dengan Kementerian PUPR dan juga beberapa BUMN,” pungkas Menko Perekonomian.
(chrst)
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.