Mentan: Neraca 11 Komoditas Pangan Sampai Juni dalam Kendali Pemerintah
Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan bahwa neraca pangan sampai dengan Juni dari 11 komoditi yang disampaikan dalam kondisi yang aman dan dalam kendali Pemerintah yang cukup baik.
“Mudah-mudahan tidak ada aral melintang dari segi distribusi dan lain-lain yang bisa berakibat tentu saja dinamika lapangan bisa membuat harga tidak stabil di beberapa tempat,” ujar Mentan saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas), Selasa (5/5).
Sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Mentan, bahwa data yang dimiliki Kementerian Pertanian, Menko Perekonomian, Presiden sendiri sampai dengan Gubernur sampai ke bawah adalah satu yang digunakan yakni berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Oleh karena itu, Mentan sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Presiden terhadap defisit beberapa provinsi, ada 7 provinsi yang dikatakan defisit, katakanlah contohnya beras, adalah data juga yang sama dengan Kementan yakni data BPS.
“Yang saya sampaikan tadi neraca pangan dasar kita yang 11 komoditi itu adalah neraca nasional. Kalau dalam suatu negara ada provinsi yang defisit seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden yang harus dihati-hati atau mendapatkan perhatian khusus oleh semua pihak. Tidak lain adalah mengingatkan kita terhadap distribusi dan tidak ada lock transportasi dalam kondisi Covid-19 ini begitulah,” imbuh Mentan.
Untuk itu, Mentan tegaskan tidak akan berani membohongi Presiden dan akan sangat hati-hati menyajikan data apalagi untuk kepentingan publik.
“Kemudian tadi juga kepada kami diminta oleh Bapak Menko atas penegasan Bapak Presiden untuk mewaspadai kekeringan yang panjang dan warning FAO selain dengan Covid-19 ini. Oleh karena itu, agenda yang kami akan lakukan yaitu agenda pada existing terhadap lahan-lahan yang sudah harus masuk pada penanaman berikut atau musim tanam dua,” ungkap Mentan.
Menurut Mentan, musim tanam kedua itu akan dimulai pada bulan Mei ini sehingga yang sudah panen raya bulan Mei ini, kemudian sesudah itu segera dilakukan upaya penanaman.
“Kenapa kita mengejar, masih ada sisa-sisa air hujan yang ada atau sisa-sisa air tanah dari lahan yang ada,” terang Mentan.
Percepatan itu, menurut Mentan, akan tersedia pada lahan existing atau pada lahan irigasi teknis atau kalau dalam istilah pertanian LP2B April-September 5,6 juta hektare.
“Percepatan bantuan penyediaan benih untuk 2 juta hektare dan lain-lain. Pupuk dan obat-obatan terus kita gulirkan lebih cepat Pak Menko dan kemudian penyiapan alsintan terutamanya pompa dan pipanisasi low storage atau parit kecil untuk mengalirkan air harus dilakukan,” ujarnya.
Lebih khusus, Mentan berharap nanti ada backup dari Menko Perekonomian ada untuk menyiapkan lahan-lahan yang di luar dari existing atau lahan-lahan ekstentifikasi itu.
“Kalau Pak Menko setuju dan Bapak Presiden sudah bisa mempersiapkan anggaran, kita tentu masuk pada kurang lebih 600.000 hektare yang ada untuk menjadi cadangan,” imbuhnya.
Musim kering ini, menurut Mentan, pertanian itu sangat rentan dengan cuaca, bencana, dan hama sehingga tiga hal itu harus diwaspadai.
“Oleh karena itu, kita berkejaran dengan prediksi-prediksi dan analisa akademik dari agroklimaks yang terjadi secara nasional,” tandasnya.
Menggarisbawahi pernyataan Mentan, Menko Perekonomian menambahkan bahwa produksi Mei-Juni ini meningkat yang diperkirakan produksi padi, beras bisa di bulan Mei dan Juni akan melampaui dari konsumsi.
“Dan Pemerintah di bulan Mei dan Juni itu sekitar 3,6 juta ton produksi berasnya. Juni 2,3 dan diperkirakan bulan Agustus sekitar 3 juta sehingga relatif sampai akhir tahun stok beras itu aman,” ungkap Menko Perekonomian.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
