Anies – Sandi Gagal Paham tentang Jakarta
Jakarta – Selain menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2018, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjanjikan akan menggratiskan Trans Jakarta bagi penerima UMP dan potongan harga untuk berbelanja di Jakmarta.
Menanggapi hal ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, bahwa Anies – Sandi jangan lagi memberikan lip service terhadap buruh Jakarta. Pasalnya, buruh yang naik TransJakarta rata-rata bekerja di tengah tengah kota, seperti Sudirman dan Thamrin, atau di dekat jalan-jalan utama. Dan mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang berdomisili di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).
“Pabrik-pabrik buruh Jakarta mayoritas berada di pinggiran kota. Seperti di daerah Cilincing, Cakung, Penggilingan, Ancol, Kapuk, Daan Mogot, Circas, Jln Raya Bogor, Sunter, dan Priok,” ujarnya kepada wartawan di Jakareta, Kamis (2/11/2017).
Jika melihat tempat tinggal dan pabrik-pabrik buruh Jakarta, mayoritasnya berada di pinggir kota dan tidak terjangkau dengan trasnportasi TransJakarta. Sehingga para buruh tersbut harus naik angkot dan ojek yang harganya relatif mahal untuk bisa masuk ke kawasan Industri.
“Jadi kebijakan gratis Trans Jakarta ini menyisir buruh yang tidak tepat,” kata Said.
Mengenai diskon di Jakmart, tambah Said, yang perlu diketahui adalah upah minimum. Sementara itu, seperti yang kita ketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mentapkan upah minimum provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp3,6 juta. Upah ini menurut Said, mungkin bisa untuk seorang buruh lajang yang massa kerjanya di bawah 1 tahun sebagai safety net. Karena buruh lajang kebanyakan tidak ada yang memasak.
“Kalau kebanyakan buruh lajang itu membeli masakan jadi di warteg. Karena itu tidak tepat kalau pakai Jakmart, karena tidak ada yang belanja. Jadi Jakmart tidak tepat sasaran,” terangnya.
Sementara itu, komponen penetapan upah minimum yang mahal adalah sewa rumah, kebutuhan air bersih, tarif listrik, transportasi, dan makanan. Kebutuhan sewa rumah di Jakarta adalah Rp1 juta, transportasi Rp600.000 per bulan, listrik Rp300.000, dan makanan Rp1.020.000. Estimasi tersebut belum termasuk kebutuhan-kebutuhan lain.
“Jadi kalau Gubernur menetapkan UMP 3,6 juta padahal kebutuhan yang sederhana adalah 3,9 juta, maka tiap bulan bisa dipastikan buruh akan nombok 300 ribu,” imbuhnya.
Berdasarkan data dari KSPI, mayoritas buruh Jakarta 75 % adalah penerima UMP. Berarti, buruh Jakarta yang jumlahnya jutaan orang itu akan nombok tiap bulan dan menutupinya dengan cara berhutang, mengurangi gizi kebutuhan hidup serta tinggal di rumah mertua atau orang tua.
Apalagi di 75 % buruh penerima upah minimum tersbut adalah para buruh yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak hingga tiga orang. Terlebih lagi, Jakmart belum tentu ada pemukiman buruh. Untuk itu, jika buruh harus ke Jakmart, buruh harus mengeluarkan ongkoa lagi untuk transportasi.
Sementara itu, terkait rencana Anies – Sandi yang akan memberikan subsidi pangan yang dianggarkan mencapai Rp685 miliar di tahun 2018, dan juga akan meningkatkan penerimaan kartu jakarta pintar dan peningkatan besaran transfer sebesar Rp560 miliar, Said menilai, ini lagi-lagi menunjukkan Gubernur gagal paham terhadap buruh Jakarta.
Menurut Said Iqbal, KJP dan subsidi pangan ditujukan untuk orang tidak mampu. Sedangkan menurut BPS, buruh dalam kategori mendekati miskin (near poor). Sehingga mereka tidak pernah mendapatkan subsidi apapun dari pemerintah.
Berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan, begitu tarif listrik naik, sewa rumah naik, maka buruh menjadi miskin karena daya belinya turun akibat upah murah tadi. Sudah begitu, secara bersamaan tetap tidak ada subsidi. “Jadi kalaupun ada penambahan subsidi, itu tidak ada artinya bagi buruh,” tutup Said.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
