Tenaga Medis Penanganan Corona Berasrama di PPSDM Yogyakarta, Masyarakat Sekitar Beri Dukungan Moral
Yogyakarta – Sejumlah 9 orang tenaga medis dari RS di DIY telah resmi menghuni asrama sementara di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional DIY, Baciro, Yogyakarta. Para tenaga medis ini diterima oleh kepala PPSDM DIY, Dinas Kesehatan DIY, BPBD DIY serta Wakil Walikota Yogyakarta, Kamis (16/04).
Kedatangan tenaga medis ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Warga sekitar tampak menyambut di pintu masuk Gedung PPSDM. Puluhan warga tampak berjejer dengan jarak tertentu di dekat gerbang masuk gedung yang sementara beralih fungsi menjadi asrama sementara bagi tenaga medis yang menangani pasien virus Corona (COVID-19). Selain itu, beberapa warga tampak membentangkan kertas berisi tulisan penyemangat seperti ‘Kamu Hebat’ dan ‘Selamat Bekerja’.
Tak lama kemudian, iring-iringan mobil yang membawa sembilan tenaga medis memasuki Gedung PPSDM, bersamaan dengan itu, warga langsung menyambut mereka dengan lambaian tangan dan meneriakkan kata-kata penyemangat.
Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Purwadi mengungkapkan, penyediaan asrama sementara untuk tenaga medis di DIY ini berawal dari terjadinya peristiwa penolakan masyarakat terhadap para tenaga medis di beberapa daerah. Untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi, maka Pemda DIY mengupayakan penyediaan asrama ini.
“Asrama ini diperuntukan untuk tempat tinggal sementara tenaga medis. Ada 141 kamar yang akan di huni oleh teman-teman tenaga medis dari seluruh RS di DIY. Dari Rumah Sakit Pratama, dan infonya dari Harjolukito juga,” ujar Heroe.
Heroe menyampaikan, saat ini masyarakat telah teredukasi dan memahami bahwa para tenaga medis ini sudah mengikuti SOP agar tidak menularkan virus. Namun, Pemda DIY berupaya mengantisipasi timbulnya konflik di masyarakat, maka tidak berlebihan apabila tenaga medis di berikan fasilitas.
Lebih lanjut, Haroe mengungkapkan rasa syukurnya atas kesadaran masyarakat sekitar dalam menerima para pejuang kemanusiaan ini untuk berasrama di PPSDM. Masyarakat memberikan sambutan yang luar biasa dan dukungan moral untuk para tenaga kesehatan tanpa ada penolakan sama sekali. Hal ini membuktikan, masyarakat DIY sudah mulai teredukasi dengan baik, dan memiliki tekad gotong royong yang kuat.
Heroe menyampaikan apresiasi dan rasa harunya saat melihat sendiri bagaimana dukungan dan sambutan masyarkat untuk para tenaga medis ini. Melalui dukungan lewat tulisan, masyarakat menunjukan rasa hormat dan dukungannya kepada para pejuang kemanusiaan ini.
“Semoga dengan dukungan masyarakat ini, mampu memberikan kekuatan moral yang luar biasa bagi para tenaga medis sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Semoga momentum ini juga mampu meningkatkan semangat kita untuk saling menjaga, melindungi dan menyelamatkan. Kita beri penghargaan yang luar bisa untuk para tenaga kesehatan ini,” tutup Heroe.
Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes DIY, Endang Pamungkasiwi mengungkapkan, Pemda DIY telah berupaya untuk memberikan tempat istirahat bagi para Nakes. Untuk kebutuhan keseharian, Endang mengungkapkan, akan di tanggung oleh Pemda DIY sesuai dengan kemampuan.
Selain itu, menurut Endang secara bertahap Pemda DIY telah menerima usulan Nakes yang akan berasrama di PPSDM regional DIY. Mereka yang mengajukan diri tidak semua karena penolakan dari amsyarkat namun, lebih karena alasan kesehatan. Ada yang memiliki bayi dan ada juga yang memiliki orangtua yang kondisi kesehatannya kurang bagus serta memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Sehingga tidak boleh kontak terlalu lama dengan para Nakes ini untuk antisipasi.
“Sebelum diasramakan, mereka kita periksa kesehatannya termasuk menjalani rapid test. Hasilnya kami harap semua dalam kondisi sehat. Tapi kalau memang ada yang tidak sehat, maka akan dilakukan tatalaksana sebagiamana mestinya,” jelas Endang.
Sementara itu, ketua RW 10 Baciro, Servasius Wue (52) mengungkapkan, warga sekitar memiliki motivasi untuk menyambut para nakes karena mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Dirinya dan warga prihatin atas penolakan pada para Nakes tersebut. Padahal menurut Serva, para pejuang kemanusiaan ini harus mendapatkan penghargaan karena telah begitu berani berjuang tanpa tebang pilih. Memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kesembuhan pasien Covid-19 dengan resiko yang sangat besar.
“Semoga DIY bisa menginspirasi daerah lain untuk lebih menghargai para tenaga medis karena mereka bekerja mati-matian untuk memberikan peyanan dan kesembuhan bagi masyarakat,” ujar Serva.
Menanggapi dukungan dari berbagai pihak, salah satu Nakes, Rika Septihandayani (33) yang bertugas di RSUD Yogyakarta mengungkapkan rasa terimakasihnya. Rika mengungkapkan, pilihan tinggal di asrama saat ini adalah yang terbaik, karena meskipun sudah mengikuti SOP namun tidak ingin memberikan resiko kepada orang-orang di sekitarnya. Menurut Rika ini adalah salah satu upaya untuk melindungi orang-orang di sekitarnya.
“Tentunya kami sedih sekali harus jauh dari keluarga, kami juga harus membesarkan hati keluarga. Tapi inilah sumpah profesi yang harus kami jalani. Apapun keadanya, kami harus memberikan yang terbaik untuk melayani masyarakat,” tutup Rika.
(hels)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
