Connect with us

CSIS Rilis Kajian tentang Karakteristik dan Persebaran Covid-19 di Indonesia

Jakarta – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia mengeluarkan kajian karakteristik dan persebaran Covid-19 di Indonesia. Kajian ini dikerjakan berdasarkan data perkembangan kasus virus corona Covid-19 yang dirilis dari Kementerian Kesehatan, mulai dari 1 Maret-1 April 2020.

Dari pengumpulan data-data tersebut didapati pemetaan karakter epidemiologi dari Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Pola Penyebaran Kasus

Pada awal periode infeksi, beberapa kasus melibatkan warga negara asing (WNA) seperti yang terjadi pada kasus 1 dan kasus 2. Kemudian mulai ditemukan imported cases juga seperti pada kasus keenam yang merupakan warga Indonesia anak buah kapal (ABK) dari kapal pesiar Diamond Princess yang sebelumnya di karantina selama 14 hari di Jepang karena berpenumpang positif Covid-19.

Saat itu juga mulai ditemukan banyak imported cases lain, dari warga Indonesia yang pulang dari bepergian ke luar negeri.

Namun jumlah pasien Covid-19 Warga Negara Asing (WNA) menurun di periode kedua penelitian, yakni setelah Pemerintah menyatakan status darurat di 14 Maret 2020.

“Sebetulnya walau proporsi penderita warga negara asing di minggu awal relatif tinggi (awal Maret), tapi seiring waktu proporsinya menurun,” ujar Direktur Eksekutif CSIS Indonesia; Head, CSIS Disaster Management Research Unit, Philips Vermonte saat dihubungi, Jumat (10/4/2020).

Kemudian, hingga mencapai jumlah kasus 1.000 secara nasional, lebih dari 50 persen kasus positif berada di Jakarta. Di antara penambahan kasus baru sebesar 153 orang pada tanggal 27 Maret 2020 saat angka kasus positif di Indonesia melampaui titik 1000 kasus, 83 di antara kasus baru tersebut ditemukan di DKI Jakarta.

Setelah itu, mulai teridentifikasi kluster-kluster besar lain, di mana proses infeksi virus ini diduga terjadi bahkan sebelum kasus pertama diumumkan. Kluster-kluster ini berasal dari forum-forum pertemuan yang melibatkan banyak orang, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Infeksi Lokal

Padahal sebelumnya, Philips menyebut pihak Indonesia baik pemerintah maupun masyarakat beranggapan virus corona ini secara geografis letaknya jauh dari Indonesia, sehingga tidak dijadikan sebagai sebuah ancaman serius.

“Waktu awal-awal itu buat kita itu sepertinya adanya di luar negeri, pandangan pemerintah, pandangan masyarakat lainnya, kejadiannya jauh, di China, di Eropa, dan lain-lain,” sebut Philips.

Namun, tidak dengan yang terjadi hari ini, penularan sudah terjadi di tengah masyarakat dari anggota masyarakat itu sendiri. Buktinya, jika melihat dari sisi wilayah yang paling banyak terjadi interaksi dengan WNA adalah Pulau Bali, namun jumlah infeksi di sana jauh lebih rendah dari yang terjadi di Jakarta.

Dari data yang dianalisis, jumlah kasus di Jakarta mencapai 892 kasus atau 49 persen dari total yang tercatat secara nasional. Sementara di Bali, yang dianggap berpotensi besar karena banyak terdapat WNA, kasus hanya ada di angka 25 pasien atau 1,4 persen dari kasus secara nasional.

“Dugaan awal ini masalah real ada di dalam (masyarakat) dan transmisi antar komunitas di Indonesia itu yang menyebabkan tingginya angka persebaran itu,” sebutnya.

Kelompok Usia Paling Banyak Terinfeksi

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan CSIS, rentang usia yang paling banyak terinfeksi virus corona ini adalah kelompok usia 50-59 tahun. Philips menyebutkan jumlahnya mencapai lebih dari 20 persen, ini tertinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.

“Komposisi terbesarnya di Indonesia rentang usia 50-59 tahun, itu jumlahnya 20,7 persen dari total kasus positif covid-19 di Indonesia sampai 1 April 2020. Walaupun ada variasi, tapi angka range 50-59 ini cukup konsisten dengan faktor risiko yang ditemukan di negara lain, seperti Italia, di Lombardi,” jelas dia.

Dari data yang diolah, jumlah infeksi di kelompok usia itu sebanyak 374 pasien dari total 1.790 pasien yang sudah terkonfirmasi ketika itu. Di bawah kelompok usia 50-59 tahun, prosentase yang paling banyak terinfeksi adalah rentang usia 60-69 tahun yakni 12,5 persen.

Kecepatan Penularan

Temuan ketiga yang didapatkan CSIS dari uji data yang dilakukan adalah bahwa jarak penularan virus yang terjadi di Indonesia relatif lebih pendek dibandingkan dengan di negara lain. Hal itu melihat dari jarak antara kasus pertama di Jakarta-Jawa Barat hingga Banten dan Jawa Tengah adalah sekitar 10-12 hari.

Dalam kasus Italia, penelitian menunjukkan bahwa gejala Covid-19 muncul sekitar 16,1 hari setelah berinteraksi dengan individu penular.

Dalam kasus Indonesia, dengan memasukkan faktor keterlambatan dalam uji sampel dan pelaporan, kemunculan gejala dari sejak terpapar virus Covid-19 diperkirakan lebih pendek, setidaknya lebih pendek dari 10-12 hari.

“Namun demikian, dengan keterbatasan data yang kami miliki, kami belum mampu untuk mengestimasi secara tepat durasi antara saat terpapar hingga menunjukkan gejala Covid-19. Data dan informasi terkait ini sangat penting untuk menentukan lama inkubasi dan angka penyebaran Covid-19 ini. Salah satu hal yang bisa jadi menjadi alasan mengapa penularan bisa berlangsung lebih cepat adalah mobilitas masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

Namun, Philips menyebut data akan terus bergerak, sehingga terbuka kemungkinan-kemungkinan lain atau perubahan dari temuan yang saat ini sudah ada.

Tranparansi Data dan Kerjasama

Philips menyebut untuk mengatasi wabah penyakit yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia ini dibutuhkan kerja bersama, baik dari sisi medis maupun non-medis.

Dari sisi medis tentu pada dokter dan ahli melakukan penanganan terhadap pasien-pasien yang sudah teridentifikasi. Sementara dari sisi non-medis bisa dilakukan sejumlah upaya sebagai bentuk preventif.

Misalnya yang saat ini digalakan Pemerintah, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), physical distancing, wajib mengenakan masker di luar rumah, imbauan larangan mudik, dan sebagainya.

“Tetapi pangkalnya adalah kita harus datanya transparan, sehingga kita bisa memahami bagaimana pola persebaran virus ini di Indonesia,” kata Phipips menjelaskan betapa pentingnya keberadaan data yang transparan.

“Tanpa ada data yang reliable, akan sangat sulit untuk merumuskan intervensi-intervensi non-medik itu,” lanjutnya.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air

Oleh

Fakta News
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.

“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.

Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.

“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina

Oleh

Fakta News
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, saat interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.

“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).

Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.

“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan

Oleh

Fakta News
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah, saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).

“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.

Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.

“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.

Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.

“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.

Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.

Baca Selengkapnya