Connect with us

Panglima TNI Lakukan Rotasi, Posisi Wakasad dan Sejumlah Pangdam Diganti

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto

Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali merotasi sejumlah jabatan perwira tinggi. Mutasi dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi dan pembinaan karier.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/355/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Total ada 27 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 19 Pati jajaran TNI AD, dan 8 Pati jajaran TNI AL.

“Mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier, serta mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. TNI melaksanakan mutasi dan promosi jabatan di tingkat Perwira Tinggi TNI,” kata Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman, dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2020).

Berikut sejumlah perwira tinggi di lingkungan TNI yang dimutasi:

1.Letjen Tatang Sulaiman dari Wakasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

2.Mayjen Moch. Fachruddin dari Asops Kasad menjadi Wakasad

  1. Mayjen Surawahadi dari Koorsahli Kasad menjadi Asops Kasad
  2. Mayjen R. Wisnoe Prasetja Boedi dari Pangdam V/Brawijaya menjadi Koorsahli Kasad (Validasi Orgas)
  3. Mayjen Widodo Iryansyah dari Aspam Kasad menjadi Pangdam V/Brawijaya
  4. Mayjen Teguh Arief Indratmoko dari Pangdam IM menjadi Asintel Kasad (Validasi Orgas)
  5. Mayjen Hassanudin dari Asrena Kasad menjadi Pangdam IM
  6. Brigjen Hendrasto Joko Saksono dari Ses Ditjen Kuathan Kemhan menjadi Asrena Kasad
  7. Brigjen Abdul Rahman Made dari Dirmat Ditjen Kuathan Kemhan menjadi Ses Ditjen Kuathan Kemhan
  8. Brigjen Heru Sudarminto dari Waasrena Kasad menjadi Dirmat Ditjen Kuathan Kemhan
  9. Kolonel Kav Erwin Djaniko dari Pamen Denma Mabesad menjadi Wasrena Kasad Bid. Ren (Validasi Orgas)
  10. Kolonel Czi Adisura Firdaus Tarigan dari Paban I/Jakrenstra Srenad menjadi Waasrena Kasad Bid. Dal (Orgas Baru)
  11. Kolonel Inf Mukhlis dari Paban II/Jemen Srenad menjadi Waasrena Kasad Bid. Jemen dan RB (Orgas Baru).
  12. Brigjen Broto Guncahyo dari Irops Itjen TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)
  13. Kolonel Inf Fauzi Rusli dari Irut Ter Itops Itjen TNI menjadi Irops Itjen TNI
  14. Mayjen Benny Octaviar dari Pa Sahli Tk. III Bid. Banusia Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Wassus dan LH Panglima TNI
  15. Brigjen Sugeng Sutrisno dari Anggota Pokkimiltama Mahkamah Agung menjadi Hakim Agung Mahkamah Agung
  16. Brigjen Weni Okianto dari Kadilmilti II Jakarta Mahkamah Agung menjadi Anggota Pokkimiltama Mahkamah Agung
  17. Brigjen Slamet Sarwo Edy dari Panmudpidmil Mahkamah Agung menjadi Kadilmilti II Jakarta Mahkamah Agung.
  18. Laksda TNI Fery Sidjaja dari Pa Sahli Tk. III Bid. Wassus dan LH Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)
  19. Laksma Tatit E. Witjaksono dari Wadan Seskoal menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Banusia Panglima TNI 24. Kolonel Laut (P) Imam Musani dari Dirdik Seskoal menjadi Wadan Seskoal
  20. Laksma M. Zainudin dari Iropslat Itjenal Mabesal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)
  21. Kolonel Laut (P) Aswoto Saranang dari Pamen Sahli Kumhan Pati Sahli Kasal Bid. Soskumdang menjadi Iropslat Itjenal Mabesal
  22. Laksma TNI Gig Jonias Mozes Sipasulta dari Wadan Kodiklatal menjadi Pati Mabes TNI AL (Meninggal Dunia)
  23. Brigjen TNI (Mar) Amir Faisol dari Danpasmar 3 Kormar menjadi Wadan Kodiklatal, dan Kolonel Mar Edi Juardi dari Wakapusjapermildas TNI menjadi Danpasmar 3 Kormar.
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya