Swedia Tidak Berlakukan Lockdown, Ini Alasannya
Stockholm – Ketika mayoritas negara di Eropa melakukan karantina wilayah untuk menanggulangi pandemi Covid-19, Swedia menjadi negara satu dari sedikit negara yang membiarkan kehidupan masyarakatnya berjalan seperti biasa.
Setelah musim dingin yang panjang, tubuh terasa lebih hangat saat duduk di luar ruangan di ibu kota Swedia, Stockholm. Masyarakat lokal menikmati kesempatan tersebut.
Banyak orang menikmati es krim di bawah patung raksasa Thor, dewa dalam mitologi Viking, di Alun-Alun Mariatorget. Muda-mudi menikmati waktu menyenangkan itu dengan duduk di trotoar.
Di wilayah lain di Stockholm, klub malam tetap beroperasi, walau kegiatan yang melibatkan lebih dari 50 orang sebenarnya telah dilarang sejak akhir pekan ini.
Kondisi itu terlihat berbeda dibandingkan dengan tetangga Swedia, Denmark, yang telah melarang aktivitas melibatkan 10 orang atau Inggris yang melarang warganya bertemu orang selain anggota keluarga di satu rumah.
‘Setiap Orang Punya Tanggung Jawab Besar’
Jalanan di kota-kota di Swedia memang terlihat lebih sepi ketimbang biasanya. Perusahaan transportasi publik di Stockholm, SL, menyebut penumpang kereta bawah tanah dan kereta listrik turun hingga 50%.
Survei lokal juga menunjukkan bahwa hampir setengah warga Stockholm saat ini bekerja dari rumah.
Stockholm Business Region, sebuah perusahaan milik pemerintah Swedia yang mendukung komunitas bisnis lokal berskala internasional, memperkirakan terjadi peningkatan pola kerja jarak jauh hingga 90%.
Situasi itu terwujud karena angkatan kerja yang menguasai teknologi dan tradisi lokal yang sejak lama menyokong praktik kerja dari luar kantor.
“Setiap perusahaan yang memiliki tanggung jawab mengambil kebijakan itu, menjalankannya. Dan itu memang berjalan,” kata CEO Stockholm Business Region, Staffan Ingvarsson.
Perkataan Ingvarsson mencerminkan strategi pemerintah Swedia menanggulangi penyebaran Covid-19, yaitu tanggung jawab masing-masing orang.
Otoritas kesehatan masyarakat dan para politikus di Swedia masih berharap terjadi penurunan tingkat penyebaran virus corona, tanpa perlu menerapkan ketentuan keras yang sangat mengekang masyarakat alias draconian law.
Di Swedia terdapat lebih banyak imbauan daripada peraturan ketat. Anjuran utama pemerintah adalah tetap berada di rumah, terutama jika sedang sakit atau orang berusia lanjut.
Mencuci tangan, menghindari aktivitas di luar rumah yang tidak penting, dan bekerja dari rumah adalah anjuran yang diutamakan pemerintah Swedia.
Hingga berita ini dibuat, otoritas Swedia mengumumkan jumlah kasus Covid-19 di negara mereka telah mencapai 3.500. Dari angka itu, 105 penderita di antaranya meninggal dunia.
“Kami, para orang dewasa, harus benar-benar menjadi orang dewasa. Tidak menyebarkan kepanikan atau rumor,” kata Perdana Menteri Swedia, Stefan Lofven, pekan lalu.
“Tidak ada orang yang akan sendirian dalam krisis ini, tapi setiap individu memiliki tanggung jawab yang berat,” ujarnya.
Rasa Percaya Tingkat Tinggi
Mayoritas warga Swedia setuju terhadap pernyataan terbuka perdana menteri mereka. Kecenderungan itu muncul dalam survei nasional yang dilakukan Novus, firma jajak pendapat di Swedia.
Terdapat kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat Swedia terhadap pemerintah mereka. Itulah yang diyakini mendorong mereka secara sukarela menjalankan anjuran otoritas.
Demografi juga menjadi faktor kunci dalam pertimbangan kebijakan pemerintah Swedia terhadap Covid-19.
Berbanding terbalik dengan negara kawasan Mediterania yang dalam satu rumah tangga terdiri dari beberapa generasi usia, lebih dari setengah rumah tangga di Swedia hanya terdiri dari satu orang. Fakta itu menurunkan tingkat penyebaran virus corona di antara anggota keluarga.
Di sisi lain, masyarakat Swedia menggemari aktivitas luar ruangan. Dan itu pula yang menjadi pertimbangan otoritas setempat.
Membiarkan warga menjaga kesehatan mental dan fisik meyakinkan pemerintah Swedia menghindari peraturan yang memaksa warga mereka terkurung di rumah.
“Kami harus meminimalkan efek kesehatan akibat wabah ini dan juga dampak ekonomi yang muncul dari krisis kesehatan saat ini,” kata Andreas Hatzigeorgiou, Ketua Kamar Dagang Stockholm.
“Komunitas bisnis di sini berpikir bahwa pemerintah Swedia dan pendekatan khas Swedia lebih masuk akal ketimbang strategi yang diterapkan di negara lain,” ujarnya.
‘Sejarah Akan Membuktikan’
Namun saat negara Eropa lainnya menghentikan roda kehidupan sementara waktu, banyak kalangan mulai mempertanyakan kebijakan pemerintah Swedia ini.
“Saya rasa banyak orang mudah menjalankan anjuran itu, tapi dalam situasi kritis seperti ini, saya tidak yakin strategi pemerintah Swedia cukup ampuh,” kata Emma Frans, pakar epidemologi di Karolinska Institute.
Frans berharap ada ‘instruksi yang lebih jelas’ untuk masyarakat tentang bagaimana mereka semestinya berperilaku di ruang publik seperti swalayan dan tempat kebugaran.
Saat ini sebagian bisnis tetap beroperasi meski melamban, sementara yang lain berjuang untuk tetap bertahan.
Di sepanjang kawasan Alun-alun Mariatorget, bar, restoran, dan tempat cukur rambut kehilangan sebagian besar pelanggan, walau ada upaya meningkatkan keamanan dan tingkat kebersihan.
“Istri saya mempunyai usaha, jadi kami sangat bergantung pada diri sendiri. Bisnis kami turun. Kami masih harus membayar tagihan. Kami terpaksa meminjam ke bank,” kata pemilik salon kecantikan, Al Mocika.
Dia yakin Swedia akan mengubah taktik dan memaksakan karantina wilayah, sesuatu yang belum dipertimbangkan otoritas setempat.
Emma Frans mengatakan sejarah akan menjadi hakim bagi politikus dan ilmuwan di seluruh Eropa yang membuat kebijakan dan strategi terbaik sejauh ini.
“Tidak ada yang benar-benar tahu ukuran apa yang akan paling efektif. Saya cukup senang bahwa saya bukan orang yang membuat keputusan ini,” kata Frans.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
