Survei Ipol Indonesia: Persaingan Ketat Herman Deru, Dody Reza dan Ishak Mekki
Palembang – Gelaran pemilihan gubernur Sumatera Selatan nampaknya akan menjadi medan pertarungan yang sengit antar para kandidat calon, hasil ini ditunjukkan dari beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga survei mengenai tingkat elektabilitas para calon gubernur yang akan bersaing nantinya.
Salah satu survei dilakukan oleh Lembaga survei Ipol Indonesia menunjukkan para kandidat saat ini seperti Dodi Alex Reza, Ishak Mekki maupun calon kuat Herman Deru masih saling bersaing dalam perolehan suara dari survei tersebut. Dimana elektabilitas Dodi dan Ishak terus mengalami peningkatan menguntit elektabilitas Herman Deru.
Pada survei yang dilakukan Ipol Indonesia pada 10-20 Oktober 2017 dengan sampel 800 responden di 17 kabupaten/kota Sumatra Selatan, sebanyak 32,5% responden mengetahui para kandidat yang akan bertarung melalui foto atau baliho saja. Dimana dari hasil tersebut responden menyebut nama Herman Deru dan Ishak Mekk yang masih mendominasi.
Menurut CEO Ipol Indonesia Petrus Heryanto saat rilis survei dan membedah peta kekuatan Pilgub Sumsel di Palembang, Minggu (29/10/2017) mengatakan, nama Herman Deru dan Ishak Mekki masih mendominasi untuk dikenal publik. Sedangkan nama Dodi Reza dan Aswari Rivai juga disebut publik dalam Pilgub Sumsel velakangan ini. “Nama ini dikenal masyarakat karena masih menjabat sebagai kepala daerah dan meskipun baru muncul, tapi elektabilitas terus naik mengejar Herman Deru,” Ujar Petrus.
Petrus juga mengatakan kedua kandidat Herman Deru dan Ishak Mekki tinggi dalam hasil survei dan menjadi keinginan masyarakat karena lebih sering turun langsung ke masyarakat yang memiliki hak pilih. “Survei dilakukan seimbang antara jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, Herman Deru dinilai masih mengungguli elektabilitas dan popularitas dari calon-calon kandidat lain,” ujar Petrus lagi.
Dalam rilis survei Ipol Indonesia, Herman Deru masih unggul dengan raihan 15% responden, sementara nama Dodi Reza Alex menguntit dengan angka 13,37% responden. Nama Ishak Mekki berada di posisi selanjutnya dengan angka 11,09%.
Sedangkan Aswari Rivai meraih 7,65% responden, menyusul nama Syahrial Oesman dengan 4,45% dan Giri Kiemas meraih 3,237%. Sementara potensi publik yang belum menentukan pilihan masih sangat tinggi 14,13 persen, tidak memilih 7,33 persen dan masih merahasiakan pilihan 2,31 persen.
Menurut Petrus, publik tidak hanya menginginkan popularitas dan elektabilitas, tapi publik juga sosok yang merakyat, memiliki program bagus dan dan bebas korupsi. Kedekatan calon kandidat dengan masyarakat turut menjadi faktor utama pilihan. Hasil survei terbaru, saat ini pemilih yang kita sebut generasi milenial ternyata lebih cerdas dalam menentukan pilihan. “Generasi milenial akan melakukan risert di internet dan meminta pendapat teman sekitar tentang latar belakang calon sebelum menentukan pilihan,” ucapnya.
“Ini artinya jika ada calon kandidat nantinya yang melakukan praktik politik uang, maka 71,68 persen akan menerima pemberian kandidat, namun akan memilih tetap sesuai hati nurani. Sedangkan 20,96 persen menolak mentah-mentah adanya politik uang,” pungkas Petrus.
Ping.
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.