Menteri ESDM: Target Tahun 2030 Kembalikan Produksi 1 Juta Barel Per Hari
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyampaikan terkait lifting minyak Pemerintah memiliki target dalam sepuluh tahun (2030) bisa mengembalikan produksinya menjadi 1 juta barel per hari.
“Untuk itu memang kita harus melakukan banyak langkah-langkah untuk bisa meningkatkan produksi antara lain, pertama itu adalah mempertahankan tingkat produksi lapangan-lapangan yang ada, kemudian juga bisa melakukan program reserve to the production,” kata Menteri ESDM usai mengikuti Rapat di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (4/3).
Jadi, lanjut Arifin, sumber-sumber yang terdeteksi potensi-potensi jumlahnya bisa segera berproduksi dan juga program untuk melakukan recovery, antara lain steamflood chemical enhanced oil recovery. Untuk eksplorasi dari lapangan-lapangan yang baru, yang masih, yang sudah dideteksi, menurut Arifin, itu bisa cepat berproduksi dan ini bisa dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun targetnya.
“Kita juga masih memiliki 13 ribu bekas lobang pengeboran yang sudah ditinggal. Nah ini juga kalau kita melakukan program rehabilitasi, kita masih bisa berharap ini juga bisa menghasilkan tambahan produksi minyak tetapi 13 ribu ini kan jumlahnya banyak,” ujar Menteri ESDM.
Untuk itu, Arifin menyampaikan perlu memobilisasi banyak tenaga ahli, peralatan dan sebagainya, agar bisa mengoptimalkan produksi minyak. Potensi eksplorasi, menurut Menteri ESDM, kalau di daerah yang sekarang, yang banyak minyaknya, seperti di Rokan ada 10 lokasi potensial, jumlah lokasinya 128 yang harus dioptimalkan. Rokan sendiri, menurut Arifin, sekarang masih ada di areanya Chevron, tetapi nanti akan dialihkan ke Pertamina, tetapi daerah Rokan itu yang selain juga sumber yang ada, masih mempunyai potensi-potensi lain cukup besar.
Soal investasi, Menteri ESDM menyatakan bahwa karena jumlahnya, masif jadi harus memobilisasi sumber dalam negeri maupun partnership, masih perlu berpartner untuk bisa mengoptimalkan, perlu expertise dan permodalan.
Menyinggung kerja sama dengan Abu Dhabi, Menteri ESDM menyebut bahwa itu mengenai pembangunan kilang, agar bisa memenuhi kebutuhan crude oil, minyak. Kelistrikan Mengenai kelistrikan, Menteri ESDM menyampaikan bahwa sekarang dalam proses penyelesaian proyek 35 ribu megawatt.
“Jadi yang sudah dalam status proyek sudah mencapai lebih dari 90 persen, di mana sisanya aja nanti yang memang harus segera diproses supaya bisa dieksekusi. Bagaimana balans-nya?” katanya.
Balans-nya dari energi listrik ini, menurut Arifin, kalau semua sudah terproduksi maka akan mengalami kelebihan suplai karena dulu asumsi pertumbuhan konsumsi listrik ada kilovolt 6,5 persen tetapi pada saat sekarang kondisinya tidak seperti itu.
“Nah tentu saja memang ini membutuhkan strategi-strategi baru, bagaimana bisa mengoptimalkan penyerapan listrik daripada sumber-sumber yang akan beroperasi, antara lain kita nanti akan mempercepat program elektrifikasi, semuanya bisa elektrifikasi. Elektrifikasi itu diharapkan tahun ini bisa 100 persen,” Menteri ESDM menjelaskan.
Kemudian, lanjut Arifin, bagaimana bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan listrik di industri-industri yang berada di level, di kawasan-kawasan industri agar jangan membangun listrik sendiri.
“Kemudian juga ada alternatif lain, antara lain, mengganti pembangkit-pembangkit yang sudah tua, yang tidak efisien, yang tidak ramah lingkungan dengan sumber-sumber yang baru,” ujarnya.
Ke depan, lanjut Menteri ESDM, sesudah program 35 ribu megawatt ini, semuanya akan berfokus kepada sumber-sumber energi baru dan terbarukan.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
