“Pariwisata Bisa Jadi Penyumbang Devisa Terbesar bagi Negara”
Jakarta – Perkembangan pariwisata Tanah Air saat ini sangat menggembirakan. Pada 2017, pariwisata menduduki peringkat kedua penyumbang devisa bagi negara, mengalahkan migas di urutan ketiga dan batu bara di urutan keempat.
Menurut Arief, dari sisi pencapaian target, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia secara kumulatif pada Januari–Agustus 2017 mencapai 9,25 juta kunjungan atau naik 25,68% dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun lalu. “Begitu juga dengan pergerakan wisnus (wisatawan Nusantara) yang mengalami peningkatan mencapai 15,1% dibandingkan tahun lalu,” ujarnya.
Mengenakan batik merah lengan panjang, mantan CEO PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ini menjelaskan program pengembangan pariwisata Indonesia yang sedang dilakukan pemerintah secara rinci kepada Fakta.News, di ruang rapat Menteri Pariwisata, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Senin (15/10) lalu.
Di era pemerintahan Jokowi-JK, pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan yang diprioritaskan. Apa saja terobosan yang telah dilakukan oleh Kemenpar?
Benar. Pemerintahan saat ini telah menetapkan pariwisata menjadi leading sector. Sebab, pariwisata merupakan industri yang paling sustainable serta menyentuh ke level masyarakat. Performanya pun selalu meningkat tiap tahun. Terobosan yang sedang dilakukan adalah pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Seluruh kementerian dan lembaga juga sangat mendukung pengembangan infrastruktur pariwisata. Terobosan lainnya adalah digitalisasi di bidang pariwisata dengan merevolusi strategi pemasaran untuk membuktikan bahwa “more digital more personal, more digital more global, more digital more professional”. Terobosan lainnya yaitu memberi kemudahan bagi wisman untuk datang ke Indonesia melalui kebijakan bebas visa kunjungan (BVK).
Bagaimana strategi promosi pariwisata yang dilakukan Kemenpar?
Sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pariwisata, strategi pemasaran yang diterapkan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan adalah strategi DOT adalah menyesuaikan destinasi dengan originasi (pasar yang tepat). Tentu saja dengan memperhitungkan timing yang tepat pula. Saat ini, terdapat 10 Destinasi Pariwisata Prioritas yang sedang fokus dikembangkan, yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Mandalika, Labuan Bajo, dan Morotai.
Dari sisi promosi, strategi yang digunakan yaitu branding, advertising, dan selling (BAS). Proporsi selling saat ini lebih ditingkatkan menjadi lebih besar (50%) dengan menggelar acara-acara pariwisata tematik, antara lain olahraga, great sale, ajang fesyen, festival kuliner, MICE, dan lain-lain.
Pemerintah telah menargetkan 20 juta turis hingga 2019 mendatang. Bagaimana strategi pencapaiannya?
Selain melaksanakan top 3 program seperti dijelaskan di atas, Kemenpar melakukan strategi pemasaran, promosi, dan penggunaan media secara optimal. Dalam melakukan strategi pemasaran, kami menggunakan pendekatan destination, orginal, dan time (DOT), strategi promosi BAS, serta strategi penggunaan media dengan pendekatan paid media, own media, social media, dan endorser (POSE).
Tahun lalu, kami mem-branding Wonderful Indonesia (WI) secara masif ke seluruh belahan dunia, terutama negara-negara pasar utama Indonesia. Kegiatan branding WI mendapat sambutan masyarakat internasional. Terbukti selama 2016 Indonesia mendapat 46 penghargaan internasional dari 22 negara. Selain itu, kampanye branding WI telah meningkatkan performance Indonesia. Hal ini terlihat dari popularitas WI yang melonjak dari status tidak tercatat menjadi peringkat ke-47 dunia. WI telah mengalahkan popularitas Truly Asia milik Malaysia dan Amazing Thailand yang berada di posisi 83 dan 97 dunia.
Keberhasilan mem-branding WI secara masif ke seluruh belahan dunia ini kami lanjutkan pada 2017 dengan lebih banyak melakukan direct selling di berbagai bursa pariwisata internasional maupun melakukan sales mission ke pasar potensial mancanegara.
Destinasi apa saja yang menjadi unggulan?
Kami mempunyai 10 Destinasi Prioritas sebagai “Bali baru” yang saat ini sedang dipercepat pembangunannya. Kesepuluh destinasi prioritas ini adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai, Labuan Bajo.
Selain itu, kami mempunyai destinasi yang paling siap untuk dipromosikan sebagai sepuluh destinasi branding, yaitu Colorful Medan, Wonderful Riau Island, Enjoy Jakarta, Stunning Bandung, Java Cultural Wonders (Yogakarta-Solo-Semarang), Majestic Banyuwangi, Bali the Island of Gods, Friendly Lombok, Explore Makassar, serta Coral Wonders untuk Bunaken, Wakatobi, dan Raja Ampat. Destinasi branding baru ini paling siap dipasarkan karena didukung oleh unsur atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A) yang sangat memadai.
Bagaimana dengan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata? Seperti apa perkembangannya?
Dari 10 Destinasi Prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, ada empat destinasi yang memiliki KEK, yakni Mandalika, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang. Minat investor untuk menanamkan modalnya di kawasan dengan integrasi semacam ini sangat besar
Sudah ada lima investor yang menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi dalam pembangunan hotel di KEK Mandalika dan pembangunan sirkuit moto GP di lokasi resor yang juga berlokasi di Mandalika. Di KEK Morotai, bahkan investor sudah mulai menggelontorkan dananya untuk merealisasikan rencana pembangunan taman rekreasi.
Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung di Banten juga terus digenjot. Pembangunan jalan Tol Serang-Panimbang ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Investor yang berminat untuk membangun sejumlah sarana dan prasarana di KEK ini kebanyakan berasal dari Asia, yakni Cina dan Singapura. Lalu, ada pula Amerika Serikat, Eropa, serta Timur Tengah.
Seperti apa manfaat ekonominya bagi masyarakat?
Masyarakat di sekitar penyangga KEK dapat merasakan manfaat secara ekonomi, seperti dengan bekerja sebagai karyawan hotel di dalam kawasan, bekerja membangun infrastruktur, dan membuka usaha baru. Mereka juga dapat mengelola home stay, losmen, penyewaan vila, penyewaan kapal nelayan, serta usaha makanan dan minuman bagi wisatawan. Demikian pula dengan usaha kerajinan.
Apa peran sektor pariwisata terhadap pertumbuhan perekonomian nasional?
Peran sektor pariwisata bagi perekonomian nasional saat ini menjadi penyumbang PDB, devisa, serta lapangan kerja yang paling mudah dan murah. Pariwisata menyumbang 10% PDB nasional dengan nominal tertinggi di ASEAN, peringkat ke-4 penyumbang devisa nasional sebesar 9,3% atau sebanyak Rp144 triliun dibanding industri lainnya (tahun ini naik menjadi peringkat kedua), serta penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan atau sebesar 8,4% secara nasional dan menempati urutan ke-4 dari seluruh sektor industri.
Pariwisata mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2015, kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 10%, naik 0,7% dibandingkan 2014 sebesar 9,3%. Lapangan pekerjaan turut terbuka sebesar 11,3 juta lapangan kerja, naik 1% dibandingkan 2014.
Apa saja potensi pariwisata nasional lain yang bisa dikembangkan?
Potensi wisata nasional yang bisa dikembangkan lagi yaitu wisata budaya karena persentase jumlah wisatawan yang mengunjunginya masih relatif kecil (15,62%). Sebagai negara dengan kekayaan budaya yang beragam, seharusnya wisata budaya bisa lebih dikembangkan lagi agar mampu menarik minat wisatawan.
Adakah kendala dalam pengembangan pariwisata ini? Apa saja kendala yang dihadapi ini?
Kendala yang dihadapi pengembangan pariwisata saat ini yaitu biaya promosi yang sangat terbatas. Untuk mempromosikan wisnus, diperlukan biaya minimal Rp5.000 per pergerakan wisnus. Jadi, untuk mengejar target 265 juta pergerakan pada 2017, diperlukan biaya sebesar Rp1,32 triliun.
Koordinasi antarlembaga dan stakeholders pun masih kurang baik. Masih banyak penyelenggaraan promosi pariwisata yang kurang kolaboratif antara pusat dan daerah serta pelaku pariwisata sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih dan miskomunikasi. SDM yang kreatif dan inovatif dalam pemasaran pun terbatas. Tren yang ada saat ini menuntut para pelaku industri pariwisata untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan paket-paket wisata.
Penerapan ICT juga masih terbatas. Gaya hidup masyarakat yang bergerak cepat dan bersentuhan langsung dengan internet menuntut model pemasaran berbasis digital yang relevan diaplikasikan, baik destinasi wisata maupun pengelola akomodasi pariwisata melalui suatu platform digital marketing (ITX).
Apa tantangan bagi sektor pariwisata ke depannya?
Tantangan pariwisata ke depannya dari sisi target yaitu pencapaian jumlah kunjungan wisman sebesar 20 juta wisman dan 275 juta wisnus pada 2019. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat setelah Thailand, Malaysia, dan Singapura. Namun, dari segi pertumbuhan wisman, Indonesia menempati peringkat tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 15%. Sementara, Thailand tumbuh kurang dari 10%, Malaysia relatif stagnan, dan Singapura sebesar 2%.
Seperti apa solusinya?
Dalam pengembangan pariwisata, hal yang harus dibenahi pemerintah daerah yaitu unsur 3A dan komitmen CEO. Peran CEO atau gubernur, bupati, dan wali kota menentukan 50% kesuksesan daerah dalam membangun sektor pariwisata. Diawali dengan komitmen orang nomor satu di daerah itu, semua program pengembangan pariwisata akan berjalan dengan mudah. Keseriusan pemerintah daerah akan terlihat dari bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan sumber daya dan anggaran mereka di sektor pariwisata.
“Pariwisata menyumbang 10% PDB nasional dengan nominal tertinggi di ASEAN, peringkat ke-4 penyumbang devisa nasional sebesar 9,3% atau sebanyak Rp144 triliun dibanding industri lainnya (tahun ini naik menjadi peringkat kedua), serta penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan atau sebesar 8,4% secara nasional dan menempati urutan ke-4 dari seluruh sektor industri.”
-Menteri Pariwisata Arief Yahya-
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
