Inventarisasi Kegiatan K/L, Menkeu: Presiden Perintahkan Antisipasi Dampak Virus Corona pada Ekonomi
Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kepada seluruh kementerian/lembaga untuk mengantisipasi masih berkembangnya isu mengenai Virus Corona yang bisa berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan juga di kawasan Asia termasuk Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, saat memberikan Keterangan Pers usai Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tentang Antisipasi Dampak Perekonomian Global di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (11/2).
“Perbedaan situasi pada saat terjadinya SARS dengan kondisi karena Corona virus ini di dalam perekonomian RRT sendiri yang sekarang ini ukuran dari ekonomi RRT jauh lebih besar,” ujar Menkeu.
Apabila perekonomian RRT terpengaruh cukup signifikan dari corona virus, lanjut Menkeu, maka pengaruhnya terhadap tidak hanya di dalam RRT sendiri tetapi juga terhadap region dan global juga akan sangat besar.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kementerian/lembaga membuat beberapa langkah dalam rangka melindungi perekonomian Indonesia dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi agar terjaga momentumnya.
“Walaupun kita memahami bahwa beberapa sektor sudah terpengaruh. Dari sisi pariwisata dalam hal ini kita melihat adanya penurunan dan juga dari sektor industri dan harga komoditas,” tambah Menkeu.
Seluruh kementerian/lembaga, menurut Menkeu, diminta untuk betul-betul melakukan percepatan dari belanja kementerian/lembaga, termasuk menggunakan belanja kementerian/lembaga untuk mendukung pariwisata.
Menurut Menkeu, dirinya telah melaporkan di kabinet mengenai posisi pencairan anggaran sampai dengan tanggal 10 Februari 2020. Berbagai belanja kementerian/lembaga, tambah Menkeu, di luar belanja pegawai yang biasanya dalam bentuk gaji dan tunjangan, yakni belanja barang dan modal mengalami kenaikan, namun masih bisa dipacu lebih cepat lagi.
“Termasuk dalam hal ini kementerian PUPR yang sudah melakukan belanja yang cukup besar pada bulan Februari ini dalam bentuk belanja modal. Itu adalah salah satu indikasi yang bagus,” ujar Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan, menurut Menkeu, juga meminta kepada seluruh kementerian/lembaga untuk mempercepat belanja terutama yang bisa dieksekusi secara cepat dan langsung mempengaruhi masyarakat, termasuk belanja Dana Desa.
“Sampai dengan tanggal 10 ini sudah lebih dari 530 triliun…586 miliar, 586 miliar Dana Desa yang sudah kita cairkan untuk lebih dari 1.490 desa,” sambungnya.
Ini, menurut Menkeu, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu pada bulan Februari dimana pencairannya hanya 317 miliar. Seperti kemarin juga disampaikan, sambung Menkeu, dirinya bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Menteri Desa akan melakukan pencairan langsung kepada rekening sekolah untuk biaya operasi sekolah dan untuk desa langsung kepada rekening desa.
“Tujuannya apa, adalah agar seluruh anggaran pemerintah yang memang sudah ada di dalam APBN bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berputar sehingga dia bisa mendorong perekonomian di Indonesia,” tambah Sri Mulyani.
Pada kesempatan itu, Menkeu juga menyampaikan berapa posisi anggaran yang sudah disalurkan untuk PKH mencapai Rp7 triliun dari yang pagu Rp29 triliun. Selanjutnya, Menkeu menyampaikan untuk beberapa belanja dari kementerian/lembaga sekarang ini per 31 Januari 30,9 triliun sudah dicairkan.
“Untuk belanja barang Rp3,3 triliun, belanja modal Rp1,9 triliun, belanja bantuan sosial Rp13,2 triliun, dan belanja pegawai Rp12,5 triliun. Ini semuanya adalah belanja yang bisa dipercepat di dalam rangka untuk mendorong,” jelas Menkeu.
Presiden Jokowi, menurut Menkeu, juga menyampaikan beberapa hal yang mungkin akan dikaji. “Pertama tentu apakah bisa membuat tadi kegiatan-kegiatan di pusat tourism yang mengalami penurunan cukup besar karena adanya corona virus ini. Jadi nanti ini lebih kepada alokasi belanja yang bisa dibelanjakan ke sana,” tambahnya.
“Kedua, kajian mengenai berbagai insentif atau subsidi kepada penerbangan terutama untuk domestik, turis lokal/domestik di dalam rangka untuk terus meningkatkan belanja dari masyarakat untuk menopang sektor pariwisata,” pungkas Menkeu seraya menyampaikan bahwa kebijakan tersebut hasil koordinasi Menko Perekonomian dan Menko Maritim dan Investasi dalam rangka untuk mendorong ekonomi.
Yuch
Bali – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri sambutan makan malam (welcoming dinner) untuk para delegasi Forum Air Dunia ke-10 (The 10th World Water Forum/WWF) di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali. Pemerintah Indonesia bersama World Water Council (WWC) menjadi tuan rumah ajang Forum Air Dunia itu.
Kedatangan Puan di Taman Budaya GWK Bali pada Minggu (18/5/2024), disambut hangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai penyelenggara makan malam. Tiba di lokasi, Puan yang datang mengenakan kebaya berwarna putih dan kain endet khas Bali langsung bersalaman dengan Jokowi yang menunggu di atas panggung jalur VVIP bagi para kepala negara yang hadir.
Sambil sesekali melempar senyum, dirinya dan Jokowi berbincang sejenak sebelum dipersilakan untuk memasuki lokasi jamuan makan malam.
Puan dan Jokowi lalu berjalan beriringan menuju ruang holding bersama para kepala negara yang hadir. Adapun kepala negara yang mengikuti welcoming dinner WWF ke-10 di antaranya Perdana Menteri Tajikistan Qohir Rasulzoda, Presiden Sri langka Ranil Wickremesinghe, dan Presiden Fiji Ratu Wiliame Maivalili Katonivere.
Ada pula Wakil Perdana Menteri Papua Nugini John Rosso yang juga telah tiba beserta mantan Presiden Hungaria Janos Ader. Sejumlah perwakilan organisasi internasional yang menjadi delegasi WWF ke-10 pun turut hadir.
Puan pun sempat menyapa sejumlah menteri yang hadir. Di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Bahkan Puan sempat bercipika-cipiki dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.
Di meja gala dinner, ia duduk di meja utama bersama Presiden Jokowi, PM Tajikistan Qohir Rasulzoda, Presiden WWC Loic Fauchon, Presiden Sri langka Ranil Wickremesinghe, dan Presiden Fiji Ratu Wiliame Maivalili Katonivere.
Pada acara malam ini, para delegasi WWF menyantap makam malam dengan diiiringi oleh lantunan Sape, alat musik tradisional Kalimantan. Selain itu, para delegasi disajikan berbagai masakan nusantara Indonesia.
Esok hari, DPR RI akan menggelar acara yang menjadi rangkaian WWF ke-10. Bersama Inter-Parliamentary Union (IPU), DPR RI menjadi tuan rumah agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 yang juga diselenggarakan di Bali.
Dari hasil pertemuan tersebut, Perempuan Pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu nantinya akan menyampaikan pendapat dalam WWF ke-10. “Saya berharap apa yang didiskusikan akan mendapatkan menghasilkan hasil konkret, dan menghasilkan agenda apa yang akan dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah,” ungkap Puan.
Ia juga akan menjelaskan urgensi dari pertemuan parlemen terkait Sidang WWF ke-10. Menurutnya, kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dinilai sangat penting mengatasi permasalahan air karena isu ini menjadi salah satu agenda dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB.
“Air menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan ke depan. Mengatasi permasalahan air tidak hanya bisa dilakukan hanya oleh parlemen, tapi harus menjadi komitmen dan gotong royong antara parlemen, pemerintah, organisasi internasional, dan tentu saja masyarakat dunia,” tutup Puan.
Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terkait polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kenaikan ini terjadi sebagai respons terhadap peraturan terbaru yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang menyebabkan berbagai perguruan tinggi harus menyesuaikan biaya operasional mereka.
Dampaknya, kondisi itu telah memicu protes dari mahasiswa dan keluarganya yang merasa semakin terbebani oleh lonjakan biaya tersebut. “Pendidikan tinggi adalah komponen penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak hanya merupakan hak dasar, tetapi juga tanggung jawab negara untuk menyediakan akses yang adil dan terjangkau bagi seluruh warganya,” tegas Ratih dalam keterangan yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (19/5/2024).
Legislator Fraksi Partai NasDem asal Sulawesi Barat itu juga mengungkapkan, pernyataan pejabat tinggi Kemendikbudristek yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi bersifat tersier dan tidak wajib, dapat diartikan sebagai sikap pemerintah yang seolah-olah lepas tangan terhadap nasib mereka yang tidak memiliki biaya tetapi ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Ini adalah ironi besar, mengingat pemerintah sering menyuarakan ambisi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan memanfaatkan bonus demografi agar tidak menjadi bencana demografi. Jika akses ke pendidikan tinggi dibatasi oleh faktor ekonomi, bagaimana mungkin kita dapat mencapai cita-cita tersebut? Pendidikan tinggi adalah kunci untuk mempersiapkan generasi muda yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat global,” tegas Ratih.
Dengan anggaran pendidikan yang besar dalam APBN, tambah Ratih, pemerintah seharusnya mampu mengelola dan mendistribusikan dana tersebut dengan bijaksana untuk mendukung pendidikan tinggi yang terjangkau bagi semua kalangan.
“Kami mendesak Kemendikbudristek untuk melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi regulasi terkait biaya operasional pendidikan di perguruan tinggi negeri dan memastikan bahwa kebijakan ini tidak memberatkan mahasiswa,” tukas legislator yang akan kembali duduk di DPR RI periode 2024-2029 nanti.
Ratih pun melanjutkan untuk mendukung penuh perjuangan mahasiswa dan keluarganya dalam menuntut akses pendidikan yang lebih adil dan terjangkau. Pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, dan negara harus memastikan bahwa setiap warganya memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tersebut.
“Negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat UUD 1945. Pendidikan tinggi merupakan salah satu jalur penting untuk mencapai tujuan ini, memberikan masyarakat kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kemajuan bangsa,” urai Ratih.
Ratih berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, memastikan bahwa kebijakan pendidikan tinggi benar-benar mendukung tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak malah menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan hak pendidikan yang lebih baik dan terjangkau. Bersama-sama, kita bisa mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan yang diperlukan demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih cerah,” pungkas Ratih.
BERITA
Tinjau Persiapan, Puan Harap WWF 2024 di Bali Jadi Inspirasi Pemangku Kebijakan Hadapi Isu Air
Nusa Dua – Sehari jelang pergelaran, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meninjau langsung kondisi terkini lokasi Forum Air Dunia ke-10 (The 10th World Water Forum/WWF) di Nusa Dua, Bali, Minggu (19/5/2024). Selama peninjauan, ia turut didampingi oleh para pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Usai peninjauan, Perempuan Pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu berharap agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 bertema Parliamentary Meeting on the Occasion of 10th World Water Forum 2024 ini menjadi inspirasi bagi para pemangku kebijakan negara untuk membuat kebijakan yang lebih baik terkait air di negara masing-masing.
“Hasil-hasil dari ‘meeting’ ini (kami harap) tidak hanya berguna untuk Indonesia, akan tetapi juga untuk dunia. Air akan menjadi satu hal yang sangat penting bagi kehidupan ke depan,” ucap Puan kepada Parlementaria.
Dirinya pun menegaskan bahwa gotong-royong antarmultipihak yang terlibat untuk mengatasi isu air harus menjadi landasan utama dari aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh setiap negara. Sebab itu, tekannya, pemerintah, parlemen, organisasi internasional, dan masyarakat sipil harus saling bergandengan tangan bekerja menyelesaikan isu air.
Terakhir, Puan memahami bahwa aksi-aksi nyata untuk menyelesaikan isu air perlu didukung oleh anggaran yang memadai. Oleh karena itu, ia mendukung adanya penambahan anggaran untuk melindungi kelestarian air.
“Yang harus kita lakukan adalah bagaimana anggaran yang diberikan terkait air ini diberikan lebih banyak. Konsen anggaran ini bukan diberikan parlemen akan tetapi pemerintah dan oerganisasi internasional ini yang konkret ke lapangan yang menjaga air. Saya berharap apa yang diskusikan nanti menghasilkan sesuatu yang konkret,” tandas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Disambut Hangat oleh Jokowi, Puan Hadiri ‘Welcoming Dinner’ WWF 2024
Ratih Singkarru: Ironi Besar, Indonesia Emas 2045 Tapi Akses Pendidikan Tinggi Dibatasi
Tinjau Persiapan, Puan Harap WWF 2024 di Bali Jadi Inspirasi Pemangku Kebijakan Hadapi Isu Air
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
