Setelah Berjalan 28 Tahun Berharap Setahun Lagi Patung GWK yang Fenomenal Selesai
Bali – Jalan panjang pembangunan Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di kawasan kebudayaan (cultural park) Desa Ungasan, Kuta Selatan, Bali, setahun lagi selesai. Pembangunan patung itu, terhitung berlangsung selama 28 tahun. GWK sendiri muncul sebagai gagasan untuk menciptakan landmark pariwisata Bali pada tahun 1989.
Awal pembangunan patung terbesar di Bali ini, dilakukan pada tahun 1990, pengembangan konsep dilakukan dengan melibatkan Menteri Pariwisata ketika itu, Joop Ave (alm), lalu Ida Bagus Oka (alm), Ida Bagus Sudjana (alm), dan seniman Nyoman Nuarta.
Dalam pencarian lokasi, seluruh perencana sepakat untuk menggunakan perbukitan kapur di Ungasan, Jimbaran, yang selama ini tidak produktif. Lahan ini, merupakan bekas lokasi penambangan kapur liar yang sudah ditinggalkan dalam keadaan yang kurang baik dan tidak ada tanaman yang mampu hidup dikarenakan oleh minimnya top soil.
Saat itu, setelah mendapat restu dari Presiden Soeharto pada tahun 1993, lalu dilakukan sosialisasi di hadapan para anggota dan pimpinan DPRD Bali, tokoh-tokoh masyarakat Bali serta masyarakat di sekitar lokasi GWK.
Meski pada awalnya menuai pro dan kontra, groundbreaking pedestal GWK dilakukan pada tahun 1997. Tetapi sebelumnya pada periode 1994-1996 telah dilakukan pengolahan terhadap land art di sekitar Bukit Ungasan, Jimbaran, hingga menjadi seperti sekarang ini.
Selama periode awal tahun 2000, setelah dilangsungkan GWK Expo 2000, GWK selama tahun-tahun berikut mengalami pasang-surut. Kawasan ini bahkan sempat terkatung-katung antara dilanjutkan atau tidak, walau pengelolaannya masih terus berlangsung.
Ketika itu, seniman sekaligus desainer patung GWK Nyoman Nuarta memiliki 82 persen saham atas GWK. Namun akibat krisis yang berkepanjangan, Nyoman Nuarta tidak mampu mempertahankan kepemilikan saham tersebut sehingga akhirnya pada tahun 2012 harus merelakan PT Alam Sutra Realty Tbk untuk mengakuisisi saham GWK.
“Kini tugas saya hanya sebagai seniman. Saya berkewajiban menyelesaikan GWK seperti janji saya 28 tahun yang lalu,” kata Nuarta.
Nuarta menyelesaikan GWK di bawah PT Siluet Nyoman Nuarta (SNN) yang mengawal investor agar taat pada komitmen menyelesaikan pembangunan GWK.
Dalam proses pembangunan patungnya, Nuarta, menyiapkan 400 truk tronton untuk mengangkut potongan-potongan patung GWK dari Bandung ke Bali. Proses pengangkutannya secara bertahap berlangsung selama tiga tahun sejak 2013 lalu. Saat itu, mereka yang terlibat menargetkan patung GWK itu akan selesai pada 2016.
Patung GWK itu sendiri, setinggi 126 meter terbuat dari tembaga dan kuningan dengan struktur kulit patung dari baja. Proses pengerjaan patung berbobot 3.000 ton tersebut selama ini berlangsung di Bandung, tepatnya di studio milik Nuarta. Ia harus memotong-motong bagian patung untuk dibawa ke Bali, lalu dirangkai kembali di Taman Budaya GWK.
“Saya yakin 3 tahun bisa selesaikan patung itu,” ucap Nuarta saat itu (2013).
Pada tahun 2013 itu, pembangunan patung GWK baru dimulai lagi setelah sempat terhenti cukup lama sekitar 16 tahun. Saat itu, untuk melanjutkan kembali pembangunan patung GWK tersebut, pihak yayasan GWK menggandeng investor PT Garuda Adhimatra Indonesia (PT GAIN). Untuk merampungkan megaproyek itu, kala itu diperkirakan menelan dana hingga Rp 450 miliar.
Di Bukit Pekapuran
Kawasan Garuda Wisnu Kencana sendiri berada di ketinggian 146 meter di atas permukaan tanah. “Tanah disini batu kapur jadi memang panas sekali cuacanya tapi pemandangannya indah bisa melihat Bali dari ketinggian,” tambahnya.
Di sebelah patung Dewa Wisnu ada mata air yang dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menyembuhkan penyakit. Fenomena alam tersebut dianggap keajaiban karena sumber mata air tersebut tidak pernah kering dan muncul dari bukit kapur yang berada di daerah yang tinggi.
“Banyak yang berdoa di Parahyangan Somaka Giri, sumber mata air yang tidak pernah kering. Hanya saja perempuan yang datang bulan dilarang masuk kedalam area sana,” jelasnya.
Sementara di belakang patung Dewa Wisnu terdapat patung Garuda yang memiliki tinggi 18 meter. Di depannya ada lorong besar dengan pilar batu kapur dan membentuk ruangan yang mampu menampung hingga 7.000 orang.
Di lokasi yang dikenal dengan Lotus Pond tersebut sering digelar acara besar seperti konser musik dan pertemuan bertaraf internasional. Untuk wisatawan yang datang juga bisa menikmati bioskop mini yang memutar film Garuda Cilik yang menceritakan kisah Dewa Wisnu dan Garuda.
Untuk masuk ke kawasan Garuda Wisnu Kencana, wisatawan domestik dikenai biaya tiket sebesar Rp 70.000 untuk sekali masuk.
M Riz
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
