Revolusi Putih vs Susinisasi
Jakarta – Gagasan gerakan Revolusi Putih yang diusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, rupanya ditentang oleh dua wanita di Kabinet Kerja, yaitu Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yang sejak diangkatnya jadi menteri sudah getol mengkampanyekan ‘makan ikan’.
Atas ide Revolusi Putih, yaitu gerakan asupan makan telor rebus, susu sapid an bubur kacang ijo bagi pelajar, Menteri Susi tidak setuju. Susi lebih setuju jika Revolusi Putih yang memiliki arti sosialisasi susu sebagai konsumsi sehari-hari kepada anak-anak tersebut diganti ‘Susinisasi’.
Apa itu ‘Susinisasi’? Istilah ‘Susinisasi’ ternyata merujuk pada namanya sendiri sebagai Menteri KKP yang sedang mengampanyekan gerakan makan ikan nasional. “Susinisasi itu maksudnya makan ikan. Jadi bukan minum susu saja, tapi makan ikan diperbanyak dong,” ujar Susi saat berbincang santai dengan wartawan di Ruang VIP Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Jumat (27/10/2017).
Susu, menurut Susi, memang bergizi baik, tetapi pasokan produksinya sangat terbatas. Susu di Indonesia pun lebih banyak berasal dari luar negeri alias impor dibandingkan produksi dalam negeri. Memang jika dibandingkan jenis pangan lain yang jauh lebih mudah didapat masyarakat, yakni ikan. Harga ikan semakin ke sini pun semakin murah.
Jadi, Susi berpendapat, mengonsumsi ikan lebih banyak menuai manfaat. Baik kepada diri sendiri ataupun kepada peningkatan ekonomi nasional. “Kalau makan ikan hasil produksi dalam negeri diuntungkan nelayan dan sebagainya. Jadi, pilih mana? Ikan dong. Jadi menurut saya, Revolusi Putih diganti saja dengan ‘Susinisasi’,” kata Susi, seraya tertawa.
Menteri Susi saat mengkampanyekan gerakan “Ayo Makan Ikan” (foto : merdeka.com)
Senada dengan Susi, rupanya Menkes Nila F Moeloek juga tak setuju dengan program Revolusi Putih. Nila menilai, program bagi-bagi susu kepada anak-anak itu tidak akan optimal.
“Saya agak enggak setuju. Susu kalian tahu dari mana? Dari sapi. Cukup enggak sapi kita? 250 juta penduduk mesti dapat dari mana,” kata Nila di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Menurut Nila, mencukupi gizi anak-anak di Indonesia tidak harus melalui susu. Ada makanan lain yang memiliki gizi sama dengan susu, tetapi pasokannya jauh lebih berlimpah untuk mencukupi kebutuhan seluruh anak di Indonesia. Makanan tersebut tidak lain adalah ikan.
“Kalau Pak Prabowo bilang protein, ya kami mendorong. Makan protein itu dari ikan begitu banyak kok,” kata Nila.
Seperti diketahui, adik Prabowo Subianto, yaitu Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/10/2017). Hashim mengatakan, dia membawa usulan program untuk pelajar kurang mampu di Jakarta.
“Saya sampaikan beberapa hal dan beliau sudah setuju. Pertama adalah program tambahan makanan untuk pelajar sekolah. Ini adalah program dari Pak Prabowo, Revolusi Putih,” ujar Hashim di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis.
Revolusi Putih adalah pemikiran Prabowo dan Partai Gerindra untuk membangun karakter bangsa yang sehat dan kuat. Salah satu caranya menjadikan susu sebagai konsumsi rakyat Indonesia setiap hari. Pada 2014 silam, sebenarnya istilah Revolusi Putih ini sudah digaungkan oleh Prabowo ketika berkampanye.
Bukan Program Baru
Program pemberian makanan tambahan selain susu pun, sebetulnya bukan hal baru. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,Kementerian Pendidikan Nasional bersama enam kementerian lain pernah meluncurkan program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), pertengahan Agustus 2010.
Program ini bertujuan untuk memperbaiki asupan gizi peserta didik di tingkat TK dan SD, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan fisik, minat, dan kemampuan belajar. Sasarannya adalah 1,2 juta siswa TK dan SD, serta 185 ribu siswa Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setingkat TK dan SD di 27 kabupaten di 27 provinsi.
Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 218 miliar dari APBNP. “Biaya per siswa sekali makan adalah Rp 2.250 untuk kawasan Indonesia barat, dan Rp 2.600 untuk kawasan Indonesia timur,” ujar Menteri Pendidikan M. Nuh kala itu.
Anies Baswedan yang kemudian menggantikan posisi M. Nuh, juga berniat melanjutkan program yang berakhir pada 2011 tersebut. Hal itu merujuk data bahwa 40 % anak ketika berangkat sekolah tidak sarapan.
Sebetulnya jauh sebelumnya, ahli gizi dari IPB Prof. Poorwo Sudarmo telah memperkenalkan konsep “Empat Sehat Lima Sempurna” pada 1952. Konsep ini mensyaratkan asupan gizi yang baik bagi tubuh mencakup nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu.
Dalam perjalanannya konsep itu disempurnakan menjadi Pedoman Gizi Seimbang (PGS). Susu Bukan Penyempurna. Bila dalam konsep Empat Sehat Lima Sempurna, susu menjadi makanan/minuman yang dikelompokkan tersendiri dan dianggap sebagai penyempurna, di dalam konsep PGS, susu termasuk kedalam kelompok lauk-pauk. “Susu bukan makanan penyempurna dan dapat digantikan dengan jenis makanan lainnya yang sama nilai gizinya,” kata Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes, Doddy Izwardi di situs Departemen Kesehatan.
Kandungan gizi dalam susu, papar Doddy lebih lanjut, adalah protein dan beragam mineral (Kalsium, Fosfor, Zat Besi). Sementara dalam PGS, jika sudah cukup dan beragam konsumsi sumber protein seperti telur dan daging, daging dan ikan, “tidak mengonsumsi susu juga tidak apa-apa.”
Tak heran bila hingga 2016 rata-rata penduduk Indonesia hanya mengkonsumsi susu 17,2 kilogram per tahun. Angka itu masih kalah jauh dari Singapura dengan angka 48,6 per kapita, Malaysia (36,2), Thailand (33,7), Myanmar (26,7), dan Filipina 17,6 per kapita.
Toh dari paparan data-data tersebut, bila memang tujuannya adalah meningkatkan asupan protein bagi anak-anak, susu bukan menjadi satu-satunya solusi. Bukan pula solusi yang murah mengingat produksi susu di dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 30 persen dari kebutuhan nasional, sedangkan 70 persen masih harus diimpor dari Australia, New Zealand, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Padahal seperti dikatakan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek kandungan nutrisi dari susu, antara lain protein, lemak, dan gula. Kandungan yang sama bisa diganti dengan ikan yang harganya lebih murah dan mudah didapat. “Ada ikan lele, nila, mujair, darat,” ujar Nila.
Untuk perbandingan, setiap 100 gram susu mengandung kalori sebanyak 70.5 kilokalori, protein (3.4 gram), lemak (3.7 gram) dan kalsium (125 miligram). Sedangkan ikan Lele mengandung kalori (84), protein (14.8), lemak (2.3), kolesterol (58), dan zat besi (0.3).
Nah, pilih yang sederhana dan murah namun proteinnya tinggi. “Ayo makan ikan”.
M Riz
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
