Kemenkes Sebut Lima dari 10 Ibu Hamil yang Mengalami Anemi Berpotensi Melahirkan Anak Stunting
Jakarta – Kementerian Kesehatan menyebutkan sekitar lima dari 10 ibu hamil di Indonesia yang mengalami anemia atau kurang darah berpotensi melahirkan anak stunting (pendek/kerdil).
“Ibu hamil 48,6 persen itu anemia. Dari 10 ibu hamil, hampir lima orang anemia. Kalau diasosiasikan kekurangan darah atau anemia, ini berakibat pada stunting, ya stuntingnya juga akan tinggi,” kata Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Dhian Probhoyekti di Jakarta, Selasa (14/1).
Stunting merupakan kondisi seorang anak yang tidak mendapatkan asupan gizi yang baik atau masalah kekurangan gizi kronik pada masa awal pertumbuhannya. Umumnya, anak stunting memang berperawakan lebih pendek dari tinggi badan normal untuk anak seusianya.
Stunting tentu sangat mengancam masa depan anak. Oleh karena itu, kata Dhian, ibu hamil sangat dianjurkan mengonsumsi tablet tambah darah yang berisi suplemen gizi mikro berupa zat besi dan asam folat.
Tablet tambah darah ini sebenarnya telah disediakan secara gratis oleh pemerintah bagi ibu hamil yang memeriksakan kandungannya ke Puskesmas.
Namun kenyataan di lapangan tidak sedikit ibu hamil yang enggan mengonsumsi tablet tambah darah karena efek yang bisa membuat mual hingga muntah.
Dhian meminta kepada para kader dan tenaga kesehatan di Puskesmas untuk lebih edukatif memberikan penjelasan pada masyarakat agar tablet tambah darahnya benar-benar diminum.
Dia menyebut, ibu hamil disarankan untuk mengecek kadar sel darah merah atau Hb minimal dua kali selama masa kehamilannya. Hal itu dilakukan untuk mencegah melahirkan anak stunting dan juga agar tidak terjadi perdarahan saat persalinan.
Dhian menerangkan pemerintah daerah juga memiliki peran untuk mengajak masyarakatnya agar mengonsumsi makanan bergizi dan juga tablet tambah darah bagi ibu hamil.
“Misalnya keluarkan surat edaran semua ibu hamil harus minum obat tambah darah kalau mau angka stunting kita turun. Belum semua daerah tidak lakukan, harusnya seperti itu. Saat ini mungkin baru 140 dari keseluruhan kabupaten-kota yang punya sistem penanggulangan stunting,” kata Dhian.
Jika hampir separuh dari seluruh ibu hamil di Indonesia mengalami anemia, maka hampir separuh dari anak Indonesia yang akan lahir dan menjadi generasi masa depan Indonesia berpotensi menjadi generasi stunting.
“Generasi yang stunting pasti bukan generasi pemimpin, dia generasi pekerja yang harus disuruh dulu baru bekerja. Ekonomi kita akan segitu-segitu saja, negara kita bukan sebagai pemimpin tapi sebagai pekerja,” kata Dhian.
Chrst
BERITA
Hadiri MIKTA ke-10, Puan Maharani Suarakan Perdamaian Dunia di Meksiko
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri agenda 10th MIKTA Speakers’ Consultation di Meksiko, Senin (6/5/2024) siang waktu setempat. Agenda ini merupakan forum pertemuan konsultatif antara negara-negara kekuatan menengah (middle power) yang terdiri dari negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.
Forum ini mengusung tema ‘The Coordinated Action of Parliaments to Build a More Peaceful, Equitable, and Fair World’ atau ‘Aksi Parlemen yang Terkoordinasi untuk Membangun Dunia yang Lebih Damai, Seimbang, dan Adil’. Saat berbicara, dirinya mengingatkan agar para anggota MIKTA menjembatani perbedaan dan menurunkan ketegangan akibat polarisasi antar kekuatan besar.
“Negara anggota MIKTA perlu mendapat kepercayaan dari berbagai kekuatan besar untuk berperan sebagai honest broker. MIKTA juga perlu mendorong pelaksanaan tatanan internasional yang berbasis aturan (rules-based international order),” tutur Puan melalui rilis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Diketahui, honest broker kerap digunakan dalam kapasitas seseorang atau lembaga sebagai mediator yang netral. Honest broker menyampaikan pandangan dari dua sisi berbeda dalam sebuah persetujuan atau tidak persetujuan, sehingga membantu keduanya untuk mencapai kesepakatan bersama.
Pada 10th MIKTA Speakers’ Consultation sesi pertama yang membahas soal perdamaian global, ia berharap adanya dukungan untuk menguatkan reformasi tata kelola global terutama PBB. Sebagai model baru kerja sama lintas kawasan (cross-regional group). Menurutnya, MIKTA juga harus mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasannya masing-masing (regional order). “Karena perdamaian di kawasan dapat menjadi building block bagi perdamaian dan stabilitas global,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menekankan peran krusial parlemen untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ia menyebut melalui jaringan antar-parlemen, negara-negara MIKTA dapat memperkuat saling kepercayaan, dialog, dan kerja sama antar bangsa.
“Saya mengajak Parlemen negara-negara MIKTA untuk bersama menjadi pilar utama dalam membangun perdamaian dan stabilitas global. Dan kita harus menciptakan dunia yang lebih damai yang dapat menjamin keamanan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang kita wakili,” tandas Puan.
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.