Misteri Bagaimana Piramida Dibangun Akhirnya Terungkap
Jakarta – Bagaimana Piramida Agung Giza dibangun? Tentunya, sudah menjadi misteri yang sekian lama terpendam. Misteri itulah, yang mengundang kepenasaran para arkeolog seiring sejak ditemukannya piramida tersebut
Namun upaya arkeolog untuk mengkap misteri bagaimana piramida itu dibangun, rupanya membuahkan hasil. Misteri itu terungkap, seperti dikutip dari The Independent, Rabu (25/10/2017), setelah ditemukannya gulungan kertas papirus yang berisi informasi yang ditulis oleh seorang lelaki bernama Merer. Dia diketahui adalah seseorang yang memimpin sekitar 40 pelaut.
Temuan terbaru itu, diyakini menjadi jawaban atas pertanyaan yang sekian lama gentayangan tanpa jawaban tersebut.
Mengulik bagaimana Piramida dibangun, memang menarik. Pertanyaan itu, didasari pada beratnya pekerjaan membawa bebatuan di gurun, dan minimnya teknologi pendukungnya. Batu yang dibutuhkan pun dalam jumlah besar, sementara alat canggih untuk mengangkutnya melewati gurun pasir belum ada pada zaman Mesir Kuno.
Dari berbagai penelitian sebelumnya, para arkeolog telah lama mengetahui bahwa bebatuan tersebut dibawa sejauh delapan mil dari Giza ke sebuah tempat bernama Tura. Sementara bahan granit digali dari jarak lebih dari 500 mil. Adapun cara bagaimana bahan-bahan ini diangkut, masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan.
Bukti baru yang ditemukan para arkeolog memperlihatkan, orang zaman Mesir Kuno mengangkut lebih dari 170.000 ton batu kapur untuk membangun Piramida Agung Giza, menggunakan perahu yang dibuat khusus.
“Kami telah menguraikan pusat cekungan kanal yang dijadikan area pengiriman utama ke kaki dataran tinggi Giza,” kata arkelogis asal Amerika Serikat Mark Lehner yang sudah berpengalaman 30 tahun melakukan penggalian di Mesir.
Informasi ini terungkap dari gulungan kertas papirus kuno, berbagai potongan bekas badan perahu dan jaringan saluran air di lokasi Piramida. Hasil penelitian mengungkapkan, bagaimana bangunan berusia lebih dari 4.000 tahun ini dibangun pada 2.550 SM.
Para arkeolog meyakini, ada ribuan pekerja terlatih yang menggunakan perahu untuk menyusuri kanal yang digali sepanjang Sungai Nil. Pelayaran ini bertujuan mengangkut batu kapur. Perahu-perahu ini disatukan oleh tali tebal yang dipilin. Beberapa di antaranya masih dalam kondisi baik saat ditemukan.
Setelah mengumpulkan bahan-bahan bangunan tersebut, para pekerja membawanya ke sebuah pelabuhan yang berjarak beberapa meter dari dasar Piramida. Total, ada sekitar 2,3 juta blok batuan terkirim dengan cara ini selama dua dekade.
Arsitektur Mesir Kuno
Piramida Giza adalah piramida tertua dan terbesar dari tiga piramida yang ada di Nekropolis Giza. Ini juga merupakan satu-satunya bangunan yang masih menjadi bagian dari Tujuh Keajaiban Dunia.
Piramida Agung Giza adalah bagian utama dari kompleks bangunan makam, yang terdiri dari dua kuil untuk menghormati Khufu (satu dekat dengan piramida dan satunya lagi di dekat Sungail Nil).
Tiga piramida yang lebih kecil untuk istri Khufu, dan sebuah piramida “satelit” yang lebih kecil lagi, berupa lintasan yang ditinggikan, dan makam-makam mastaba berukuran kecil di sekeliling piramida para bangsawan. Kompleks piramida Giza, yang dibangun bangsa Mesir kuno sekitar 5000 tahun yang lalu, memiliki luas area yang bisa disamakan antara jarak dari St Peter (Roma), Katedral Florence (Milan) sampai ke St. Paul (London).
Diyakini pula, kumpulan batu di Piramid Giza apabila disatukan bisa membuat tembok setinggi 3 meter dengan ketebalan 0,3 meter yang bisa melingkupi seluruh Perancis. Sementara bangsa Mesir Kuno sendiri membangunnya dalam waktu 30 tahun. Belum lagi dari cara memindahkan batu batuan dan menyusunnya, menjadi piramida yang tinggi. Ada yang mengatakan, membuat struktur lereng atau ulir seperti pada skrup yang kemudian dikapur dengan batu kapur pada lapisan luar. Ada pula yang menyebutkan, bahwa batu batu tersebut adalah hasil pengecoran konstruksi yang akurat, serta titik berat pusat benda.
Menurut penelitian dari ilmuwan dan arkeologi, bahan baku pembuatan piramida diambil dari beberapa tempat. Misalnya batu kapur dari Tura, granit dari Aswan, tembaga dari Sinai dan kayu untuk peti dari Libanon yang kesemuanya diangkut melalui Sungai Nil. Piramida Giza atau piramida agung yang terbentang di hamparan padang pasir bersuhu lebih dari 35 derajat Celcius itu terdiri atas 3 Piramid besar plus satu buah Sphinx.
Ketiga piramid itu adalah Khufu (Cheops), Khafre ( Rakhaef / Chephren ) dan Menkaure ( Mycerinus ) ditambah tiga piramida kecil. Masing masing dari piramid Cheops Chepren dan Mycerinus memiliki kesamaan interior. Ada ruang raja, ruangan ratu, pintu terowongan yang berdiameter satu seperempat meter dengan panjang 40 meter.
M Riz
Jakarta – Selain soal Gaza, pertemuan 10th MIKTA Speakers’ Consultation juga menyoroti berbagai krisis di sejumlah negara lain. Termasuk perang yang masih terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan, para ketua parlemen negara MIKTA berjanji untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional. Parlemen negara MIKTA juga menegaskan kembali komitmen sebagai wakil rakyat untuk melindungi dan memajukan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan parlemen anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) yang digelar di Meksiko, Senin (6/5/2024). “Komitmen ini didasarkan pada penegakan supremasi hukum, menghormati hukum internasional, memperkuat sistem multilateral dengan PBB sebagai intinya, menjaga hak asasi manusia setiap individu,” ucapnya dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Tak hanya itu, parlemen negara MIKTA memastikan terus berkomitmen meningkatkan kerja sama internasional antar negara, dan mengatasi akar penyebab konflik dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan, inklusi, dan non-diskriminasi.
“Kami mengadvokasi penyelesaian perselisihan secara damai dan mempertahankan semua prinsip dan tujuan yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tutup Puan.
Adapun isi chair statement MIKTA mengenai konflik Rusia dan Ukraina adalah sebagai berikut:
“Terjadi diskusi mengenai dampak kemanusiaan yang mengerikan akibat perang Federasi Rusia dengan Ukraina, yang oleh sebagian anggota didefinisikan sebagai agresi. Mengenai konflik tersebut, semua anggota menegaskan kembali dukungan mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional, dan menyerukan penghentian permusuhan dan upaya diplomatik lebih lanjut untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di Ukraina.
Anggota lain menggarisbawahi perlunya perdamaian antara Ukraina dan Federasi Rusia. Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas peluncuran rudal balistik, dan penggunaan teknologi rudal balistik serta transfer senjata yang melanggar hukum, oleh DPRK (Korea Utara). Peningkatan uji coba rudal balistik antarbenua dan peluncuran rudal balistik yang dilakukan DPRK baru-baru ini dan mengakibatkan ketegangan di Semenanjung Korea merupakan perkembangan mengkhawatirkan yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap implementasi penuh semua Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Kami memperhatikan upaya internasional untuk mewujudkan denuklirisasi DPRK secara menyeluruh, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah dengan cara yang damai.
Kami menyambut baik upaya komunitas internasional untuk mengupayakan perdamaian abadi dan menyerukan intensifikasi upaya ini sejalan dengan prinsip kesetaraan kedaulatan di antara pihak-pihak yang terlibat.”
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini mewacanakan agar Pemerintah memberikan kewarganegaraan ganda bagi diaspora bertalenta. Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai bahwa hal tersebut merupakan angin segar.
“Pernyataan Menko Marves memberikan angin segar terhadap aspirasi dwi kewarganegaraan,” ucap Christina dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Senin (6/5/2024).
Christina mengungkapkan bahwa rencana tersebut dapat diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Kewarganegaraan yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024. “Di mana tentunya dibutuhkan political will dari pemerintah agar penyusunan dan pembahasan revisi undang-undang kewarganegaraan ini bisa didorong di DPR RI,” ujar Christina.
Christina lebih lanjut menuturkan, aspirasi kewarganegaraan ganda telah sejak lama diperjuangkan diaspora Indonesia di luar negeri dan komunitas perkawinan campuran. Menurutnya, Indonesia cukup banyak kehilangan talenta berbakat yang kemudian memilih melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya atas berbagai alasan.
“Seperti mereka yang berkarya di luar negeri sebagai ilmuwan, akademisi, profesional ataupun anak hasil perkawinan campuran. Fenomena itu dikenal sebagai brain drain atau hengkangnya sumber daya manusia (SDM) dari satu negara ke negara lain,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Christina menjelaskan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan saat ini menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas yang diberikan kepada anak-anak dari perkawinan campuran sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun, kemudian anak tersebut harus memilih kewarganegaraan. Ia menilai, hal itulah yang menjadi penyebab banyaknya diaspora Indonesia yang melepas kewarganegaraannya.
“Di mana selanjutnya harus memilih kewarganegaraan mana yang akan dilepaskannya. Untuk proses pemilihan ini undang-undang memberikan tenggang waktu selama 3 tahun atau hingga anak yang bersangkutan berusia 21 tahun,” ujar Christina.
Berdasarkan penelusurannya, dirinya menyebut cukup banyak diaspora yang ingin berbuat sesuatu atau lebih bagi Indonesia, namun terpaksa harus memilih melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya atas berbagai alasan, salah satunya ekonomi.
Untuk itu, Legislator asal DKI Jakarta ini menilai penerapan kewarganegaraan ganda dapat memberi keuntungan mencegah fenomena brain drain. Sehingga Indonesia akan tetap memiliki SDM bertalenta yang dibutuhkan untuk berkontribusi mencapai pembangunan Indonesia Emas 2045.
“Walau masih membutuhkan kajian lebih lanjut, kontribusi diaspora dengan kewarganegaraan ganda terhadap pertumbuhan ekonomi, melalui investasi dan lain-lain, juga berpeluang meningkat sebagaimana terjadi di beberapa negara yang telah menerapkan kewarganegaraan ganda,” tutup Christina Aryani.
Makassar – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendorong peningkatan anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) dalam upaya pencegahan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di wilayah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pasalnya, selama ini masa berlayar kapal pengawas dalam setahun hanya 45 hari.
“Kami di Komisi IV DPR sebetulnya sudah mendorong agar ada peningkatan anggaran ke Ditjen PSDKP sebagai pengawas dan pembela kepentingan di laut kita. Kalau kita lihat, anggarannya kecil sekali, tidak sampai Rp1 triliun. Apalagi masa berlayar kapal hanya 45 hari dalam setahun, tidak sampai 12 persen dari 365 hari. Bagaimana kita bisa mengawasi pencurian ikan, pemboman dan pencurian ikan kalau kondisinya seperti ini. Saya kira pengawasan yang sekarang ini sangat minim sekali,” kata Andi saat mengikuti Kunker Reses Komisi IV DPR mengunjungi Satker PSDP di Makassar, Provinsi Sulsel, Senin (7/5/2024).
Legislator Dapil Sulsel II ini berharap, kedepannya masa hari pengawasan berlayar minimal 150 hari. Sehingga potensi kecurangan, penyimpangan penangkapan ikan itu bisa diminimalisir. Yang selanjutnya, sebenarnya ada potensi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), di Sulawesi sendiri ada 400 kapal yang tiap hari menangkap ikan tuna 5-10 ton per kapal.
“Bisa dibayangkan potensinya gitu kan dan kita melihat bahwa dari sekian banyak hasil tangkapan ini belum maksimal untuk PNBP, karena tadi apa namanya, gross tone kapalnya ini masih banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang ada,” ujar Andi.
Kedepan, menurut Politisi F-PKS ini, dengan adanya RUU Kelautan, Komisi IV akan mendorong penguatan pengawasan, anggaran dan penguatan subsidi untuk pembudidaya ikan dan lain-lain. “Karena kita berharap negara juga hadir pada saat dibutuhkan subsidi untuk nelayan. Misalnya sekarang nelayan disubsidi solar, tapi banyak juga dinikmati oleh pengusaha-pengusaha besar, bahkan banyak lari ke industri, Ini kan jadi masalah. Saya kira perlu regulasi yang tegas dan pengawasan yang kuat, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada anggaran tersebut bisa terwujud itu,” ucap Andi.
Puan: Parlemen Negara MIKTA Berkomitmen Lindungi dan Majukan Perdamaian
Wacana Diaspora Dwi Kewarganegaraan Angin Segar Bagi Diaspora Bertalenta
Komisi IV Dorong Peningkatan Anggaran Pengawasan Laut di Makassar
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
