Connect with us

Selamatkan Gerakan Mahasiswa Indonesia

Penulis:
Sukmadji Indro Tjahyono

Akhir-akhir ini jelang pelantikan Joko Widodo sebagai presiden terjadi banyak aksi (massa) atau demonstrasi (demo). Demo tersebut dilakukan oleh banyak pihak yakni mahasiswa, pelajar, elit kelas menengah (non mahasiswa), dan komunitas warga negara (non mahasiswa). Sulit tentu mengklasifikasi demo-demo tersebut sebagai demo mahasiswa atau non mahasiswa. Namun ada kecenderungan semua ingin mengklaim bahwa demo yang berlangsung selama ini dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar.

Seolah sebagai Gerakan Mahasiswa

Mengapa demikian? Karena jika mengklaim sebagai demo mahasiswa atau bagian dari gerakan mahasiswa, maka demo dianggap menyuarakan kebenaran (ilmiah dan universal) dan bukan mengusung kepentingan kekuasaan). Tetapi apa sebenarnya realitas yang terjadi? Demo-demo tersebut ternyata jauh dari demo seperti yang dilancarkan oleh mahasiswa Indonesia pada masa kolonial 1966, 1974, 1977/1978, dan 1998.

Umumnya gerakan mahasiswa mengemban visi dan misi yang bersifat asasi atau nilai-nilai yang fundamental. Visi dan misi gerakan mahasiswa tidak pernah bersifat praktis. Politik praktis adalah ranah dari partai politik untuk berperan di dalam lembaga negara.

Jika mahasiswa berpolitik, mereka menjalankan pilitik nilai dan bukan politik kekuasaan. Politik nilai yang dimaksudkan adalah memperjuangkan kejujuran, keadilan, kebenaran, kedaulatan rakyat, dan bela negara. Karena itu sejauh mahasiswa menyuarakan pemberantasan korupsi, maka itu masih klop dengan model gerakan mahasiswa yang dimaksudkan.

Keluar dari pakem gerakan mahasiswa

Tetapi ketika mulai melontarkan kata-kata jatuhkan atau gulingkan pemerintah, hal itu sudah menjadi ranah partai politik atau bagian dari politik praktis. Namun sebenarnya gerakan mahasiswa tidak tabu untuk berperan dalam “politik praktis”, asalkan peran itu memiliki legitimasi yang cukup dan merupakan aspirasi mayoritas. Politik praktis ini umumnya berkaitan dengan hubungan antara negara (state) dengan rakyat (society), tetapi bukan berkaitan dengan politik kekuasaan yang sempit.

Dalam konstitusi negara bagian AS masa lalu, kurang dari 10 negara mencantumkan klausul bahwa rakyat memiliki hak untuk memberontak. Hal ini diperkenankan sejauh negara sudah dikuasai oleh kaum despotis (penguasa otoriter dan lalim). Tetapi klausul tentang hak memberontak ini kemudian dihilangkan saat tumbuh budaya politik demokratis.

Di negara Eropah hak memberontak diganti dengan hak melaksanakan referendum. Sementara partisipasi rakyat dalam membuat kebijakan publik , misalnya di Italia, ditampung melalui berbagai dewan (council) yang ada dalam masyarakat. Sementara dengan semakin tertatanya sistem politik kenegaraan, hak mengemukakan pikiran dan pendapat juga tetap dijamin.

Pejuang nilai kebenaran ilmiah yang intelek

Dalam kaitan pelaksanaan hak-hak tersebut, mahasiswa mendapat porsi sebagai kaum intelektual yang menyuarakan kebenaran ilmiah atau akademis sebagaimana Galileo de Galilei menyatakan bahwa dunialah yang mengitari bumi bukan sebaliknya. Jelaslah porsi ini bukan suatu politik praktis. Demikian pula sebatas mahasiswa menyuarakan pentingnya akuntabilitas publik (anti revisi UU KPK) hal itu masih bisa ditolerir.

Menirukan model demo warga Hongkong yang memprotes kebijakan hukum juga masih diperkenankan. Tetapi ketika demo mahasiswa sudah berencana menggagalkan pelantikan presiden dan dibumbui upaya makar, maka ini namanya sudah out of context dari visi dan misi gerakan mahasiswa. Apalagi jika jaket almamater yang dikenakan demonstran adalah jaket almamater abal-abal.

Seharusnya begitu diketahui bahwa demo atau gerakan mahasiswa ditunggangi, pimpinan badan eksekutif mahasiswa (BEM) menghentikan demo dan mengklarifikasi bahwa demo mahasiswa telah ditunggangi. Mahasiswa yang murni harus mengambil sikap mengutuk penunggangan gerakan mahasiswa. Apalagi jika pada episode terakhir ditunggangi oleh kelompok radikal (prokhilafah) dan para perusuh yang akan membumihanguskan Jakarta dengan bom dan granat.

Perlu penyelamatan

Namun sayang BEM tidak mengutuk upaya penunggangan itu, malah mengapresiasi dramatika demo para penunggang itu. Sikap para pemimpin badan eksekutif mahasiswa (BEM) yang ragu-ragu dan lemah ini bisa dimaklumi, karena memang komunitas mahasiswa ini sudah “masuk angin”. Organ mahasiswa dalam kampus (BEM) kadang-kadang ada yang merupakan kakitangan partai politik. Jika tidak, organ mahasiswa di luar kampus (Kelompok Cipayung) yang punya akses ke kampus memiliki pemihakan terhadap partai politik tertentu.

Yang mengkhawatirkan dari hampir 200 orang perusuh yang ditangkap hanya 5 persen yang mahasiswa, sedang 95 persen adalah pengangguran. Mayoritas mereka mengenakan jaket almamater tanpa logo universitas. Demikian pula “para pelajar” yang ikut demo banyak meminjam atau membeli seragam siswa SMU di pasaran.

Oleh karena itu, tidak ada kata lain, kini saatnya gerakan mahasiswa segera diselamatkan agar kembali ke jatidirinya yang historik dan hakiki. Yakni sebagai pejuang dalam mewujudkan nilai-nilai kredential atau sebagai gerakan moral. Sangat memprihatinkan jika gerakan mahasiswa hanya menjadi bagian dari politik sektarian dan pragmatis. Gerakan mahasiswa memang harus berpihak, tetapi bukan berpihak pada kepentingan sekelompok orang tapi berpihak pada kepentingan seluruh rakyat.

S Indro Tjahyono

Dewan Mahasiswa ITB 1977/1978

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

New Normal, #AdaptasiKebiasaanBaru, dan Strategi Kebudayaan

Oleh

Fakta News

Pelaksanaan car free day (CFD) di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin, DKI Jakarta, yang kembali digelar pada Minggu (21/6/2020), menimbulkan reaksi keprihatinan. Hal ini karena kerumunan warga yang hadir di acara CFD terlihat begitu ramai dan menumpuk. Dengan demikian, warga di acara CFD secara efektif mengabaikan protokol jaga jarak (physical distancing) terkait Covid-19.

Padahal pandemi Covid-19 belum berakhir. Memang, ada pelonggaran pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam rangka menyambut kondisi New Normal. PSBB dimaksudkan untuk menghidupkan kembali ekonomi secara bertahap, agar warga yang sulit mencari nafkah sehari-hari akibat terkungkung aturan ketat PSBB, bisa mulai kembali beraktivitas.

Tetapi, ini bukan berarti ancaman penularan virus sudah selesai. New Normal harus diartikan sebagai situasi-kondisi baru, di mana pengertian “Normal” mendapat makna baru. Tindakan kehati-hatian dan disiplin, dalam perilaku pencegahan penularan virus, tetap harus diterapkan di era New Normal.

Namun, karena istilah “New Normal” ini terkesan kurang jelas dan ditafsirkan secara beragam oleh warga, Pemerintah lalu meluncurkan tagar baru dengan pesan yang lebih jelas dan gamblang: #AdaptasiKebiasaanBaru. Artinya, di era New Normal, warga secara bertahap boleh mulai kembali beraktivitas, tetapi tak bisa tidak harus menyesuaikan diri dan mengadopsi kebiasaan baru.

Kebiasaan baru itu, misalnya: rajin mencuci tangan dengan sabun, selalu mengenakan masker, mengambil jarak fisik, menghindari kerumunan dan sentuhan langsung dengan orang sekitar, dan sebagainya.

Menurut Mendagri Tito Karnavian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah banyak menyosialisasikan protokol kesehatan untuk masa New Normal yang produktif dan aman. Hanya saja, perlu terus ada sosialisasi untuk mengantisipasi anggapan masyarakat, yang mengira pandemi Covid-19 sudah berakhir. Sebab, adaptasi terhadap kebiasaan baru tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Disiplin dan Protokol Kesehatan

Pemerintah boleh saja punya program-program bagus tentang bagaimana tahapan-tahapan memasuki era New Normal, yang kini dikonkretkan dengan tagar #AdaptasiKebiasaanBaru. Namun, selama masyarakat kita tidak mau mematuhi protokol standar pencegahan Covid-19, tampaknya semua pengaturan itu akan sia-sia saja.

Kita melihat penyebaran Covid-19 belum menunjukkan penurunan kurva yang signifikan. Tetapi apa mau dikata, kebutuhan ekonomi juga tidak bisa menunggu. Banyak warga yang nafkah hidupnya tergantung dari kerja harian. Jika disuruh terus diam di rumah tanpa kejelasan, dan tanpa ada dukungan dari sumber luar, jelas tidak mungkin.

Maka, pilihan yang sudah diputuskan adalah secara bertahap menghidupkan kembali aktivitas ekonomi warga, seraya mempertahankan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah/membatasi/mengurangi penyebaran Covid-19.

Persoalannya, bagaimana menjaga atau memastikan agar warga betul-betul berdisiplin, melaksanakan protokol kesehatan tersebut? Aparat tidak mungkin dikerahkan terus-menerus di semua tempat, pada semua keadaan, dan setiap waktu untuk memastikan penegakan aturan itu. Jumlah aparat terbatas dan sumber dayanya juga tidak memungkinkan.

Merespons hal itu, dalam tulisan ini, penulis mengusulkan pendekatan budaya sebagai caranya. Aturan hukum semata, seberapapun kerasnya, tidak akan memadai untuk menegakkan protokol Covid-19 dan #AdaptasiKebiasaanBaru. Dalam pendekatan budaya ini, kearifan lokal (local wisdom) termasuk unsur yang perlu didayagunakan, untuk mendukung #AdaptasiKebiasaanBaru.

Strategi Kebudayaan

Namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendekatan budaya tersebut? Kebudayaan adalah kategori yang bisa mencakup begitu banyak hal. Ada sebanyak 176 definisi mengenai “kebudayaan,” yang muncul dalam berbagai tulisan, yang pernah dikumpulkan oleh pakar antropologi budaya A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn (1952).

Menurut definisi awal yang sangat berpengaruh dari Sir Edward Taylor (1871), kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh oleh seseorang, sebagai anggota masyarakat.
Maka, kebudayaan terdiri dari seluruh pola-pola yang dipelajari –mulai dari bertindak, merasakan, dan berpikir—yang dialami bersama secara sosial oleh para anggota masyarakat tertentu. Seseorang menerima kebudayaan sebagai bagian dari warisan sosial, dan pada gilirannya, bisa membentuk kebudayaan kembali dan mengenalkan perubahan-perubahan, yang kemudian menjadi bagian dari warisan generasi yang berikutnya.

Definisi Taylor ini kemudian dianggap terlalu luas. Koentjaraningrat (2003) menyarankan, agar kebudayaan dibeda-bedakan sesuai dengan empat wujudnya. Jika disimbolkan sebagai empat lingkaran konsentris, maka wujud kebudayaan –mulai dari tampilan luar yang paling mudah dilihat, ke pusat atau inti yang paling dalam– berturut-turut adalah sebagai berikut: (1) artifacts, atau benda-benda fisik; (2) sistem tingkah laku dan tindakan yang berpola; (3) sistem gagasan; (4) sistem gagasan yang ideologis.

Jika berbagai definisi tentang hakikat kebudayaan itu dikumpulkan, pastilah tak akan ada habis-habisnya. Van Peursen menggunakan pendekatan yang berbeda. Ia menyarankan, tidak perlu terpaku pada definisi-definisi teoretis yang sudah begitu banyak itu. Namun, kata Van Peursen, akan lebih produktif jika pertanyaan yang diajukan adalah apa yang dapat kita perbuat dengan kebudayaan.
Filsafat kebudayaan modern tidak menyibukkan diri dengan konsep-konsep teoretis, tetapi meninjau kebudayaan terutama dari sudut policy tertentu. Yaitu, sebagai suatu strategi kebudayaan atau masterplan bagi masa depan.

Manusia modern hendaknya disadarkan tentang kebudayaannya. Hal ini berarti ia secara aktif diharapkan turut memikirkan dan merencanakan arah yang akan ditempuh oleh kebudayaan yang manusiawi.

Sebagai Kata Kerja

Pergeseran kedua terjadi dalam isi konsep kebudayaan. Kini kebudayaan dipandang sebagai sesuatu yang lebih dinamis, bukan sesuatu yang kaku atau statis. Kalau dulu kata “kebudayaan” diartikan sebagai sebuah kata benda, kini lebih sebagai kata kerja.

Kebudayaan bukan lagi pertama-tama sebuah koleksi barang-barang kebudayaan –seperti: buku, gedung, museum, candi, dan seterusnya. Namun, kebudayaan kini terutama dihubungkan dengan kegiatan manusia. Seperti: cara mendidik anak, sidang-sidang parlemen, perilaku birokrasi, dan –dalam kasus kita saat ini—implementasi #AdaptasiKebiasaanBaru.

Dalam pengertian kebudayaan juga termasuk tradisi, dan “tradisi’ dapat diterjemahkan dengan pewarisan atau penerusan norma, adat istiadat, kaidah. Namun, tradisi itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah.

Tradisi justru diperpadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya.
Manusialah yang membuat sesuatu dengan tradisi itu: ia menerimanya, menolaknya, atau mengubahnya. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan merupakan cerita tentang perubahan-perubahan: riwayat manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang ada.

Oleh Van Peursen dengan strategi kebudayaannya, konsep kebudayaan telah diperluas dan didinamisasikan. Kebudayaan kini tidak dianggap bersangkutan dengan sekelompok kecil ahli saja, tapi setiap orang ingin mencoba mencari atau menangani kekuatan-kekuatan yang turut membentuk kebudayaan. Setiap orang ini termasuk Anda dan saya.

Implikasi yang Luas

Maka kalau kita bicara tentang strategi kebudayaan, dalam upaya menegakkan perilaku disiplin terhadap protokol Covid-19, itu implikasinya sangat luas. Pengertian kita tentang kebudayaan harus lebih dari sekadar pemahaman populer biasa. Kebudayaan bukanlah sekadar baju batik, tari-tarian daerah, candi, keris, dan sebagainya, yang sering dijadikan komoditi pariwisata.

Sekadar contoh, tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud RI adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.

Pengertian “…dan kebudayaan lainnya” itu sebetulnya sebuah kerja besar. Misalnya, perilaku korupsi yang akut di berbagai bidang dan tingkatan saat ini –mengutip Bung Hatta– sudah “membudaya.” Maka, cara melawan perilaku korupsi tidak cukup dengan sekadar memperberat ancaman hukuman, tetapi juga dengan strategi kebudayaan. Karena budaya itu diciptakan oleh manusia, maka manusia pula yang bisa mengubahnya dengan membentuk budaya baru.

Kembali ke topik #AdaptasiKebiasaanBaru, perilaku warga yang sesuai dengan protokol kesehatan di era New Normal ini harus dijadikan bagian dari strategi kebudayaan. Sedangkan, aturan hukum, pendidikan, sosialisasi nilai-nilai, komunikasi publik, kearifan lokal, dan sebagainya, semua itu merupakan unsur-unsur yang harus dibenahi, dikelola, dan ditingkatkan dalam kerangka besar strategi kebudayaan.

Dalam konteks ini, bukan cuma Ditjen Kebudayaan yang harus berperan, tetapi juga semua kita. Semua kalangan bisa dilibatkan dalam kerja besar ini: seniman, penulis, wartawan, politisi, artis, pendidik, pengusaha, buruh, mahasiswa, aktivis LSM, ulama, rohaniwan, tokoh adat, dan sebagainya. Masing-masing berperan sesuai dengan posisi dan kapasitasnya.

Strategi kebudayaan, untuk bisa diimplementasikan, tentu saja harus dirumuskan dalam berbagai langkah aksi implementatif yang lebih rinci dan konkret. Tetapi itu sudah di luar kapasitas artikel pendek ini untuk menjabarkannya. Ini akan menjadi kerja kita bersama, bukan cuma kerja pemerintah. Sebuah kerja besar dalam kerangka strategi kebudayaan.

 

Satrio Arismunandar

Penulis adalah mantan jurnalis Harian Kompas, Executive Producer Trans TV, dan alumnus S3 Filsafat Universitas Indonesia.

Saat ini Redaktur Senior di Majalah Industri Pertahanan ARMORY.

Baca Selengkapnya

BERITA

Papua Ab Initio Milik Indonesia

Oleh

Fakta News
(Ilustrasi)

Sudah setengah abad lebih Papua kembali ke Indonesia (1 Mei 1963-1 Mei 2020) kendati masih banyak masyarakat khususnya di Papua mempertanyakan proses ini, dan mempersoalkan pengabaian hak mereka untuk menentukan nasib sendiri (the right for self determination).

Dalam Piagam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, namun keresidenan Nieuw Guinea (Papua) sesuai Pasal 2 KMB masih tetap di bawah kekuasaan Belanda dengan alasan keresidenan Papua memiliki karakteristik sosio-kultural dan geografis yang berbeda dari Indonesia, sehingga diberi status quo dan akan dibahas satu tahun kemudian.

Sepanjang tahun 1950-an, Presiden Soekarno mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar Belanda ditekan untuk menyerahkan Papua kepada Indonesia, namun tidak berhasil. Pada 5 Desember 1957, Bung Karno mengambil tindakan represif dengan mengusir semua warga negara Belanda dari Indonesia serta menasionalisasi perusahaan Belanda. (Justus M. Van Der Kroef, 1958: hal.1).

Dengan tekanan yang juga dilakukan pemerintah AS, Belanda akhirnya menyerahkan Papua kepada PBB melalui New York Agreement, 15 Agustus 1962. Pada 1 Mei 1963, PBB melalui UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) menyerahkan Papua Ab initio (sesuai semula/from the beginning) ke pemiliknya yang sah yaitu Hindia Belanda (Nederlands-Indië) yang dimerdekakan sebagai Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 yang diwakili 1.026 orang, Papua dikukuhkan sebagai bagian dari NKRI dan kemudian disahkan pada 19 November 1969 dalam Sidang Umun PBB melalui resolusi No. 2504 (XXIV). Saat itu 80 negara mendukung (termasuk Belanda) dan 30 negara tidak memberi suara (abstain), dan 12 negara tidak hadir.

Fernando Ortiz Sanz, yang mewakili Sekjen PBB U Thant untuk UNRWI (United Nation Representative in West Irian), dengan tugas khusus memonitor dan mengawasi pelaksanaan Pepera, saat di Manokwari, 29 Juli 1969, mengatakan: “Irian Barat seperti kanker yang sedang tumbuh dalam tubuh negara-negara anggota PBB dan tugas saya adalah mengoperasi untuk menghilangkannya” (John Saltford, The United Nations and The Indonesian Take Over of West Papua, 1962-1969, London, 2003: hal.163).

Dengan ditandatanganinya New York Agreement pada 15 Agustus 1962, atas perintah Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Presiden Sukarno seluruh Operasi Mandala dihentikan.

Sepanjang periode 1950-1959 secara sistematis Belanda semakin mengukuhkan kekuasaannya atas Papua. Belanda terus menebar janji tentang “zelf beschikking recht” (right to self-determination) bagi rakyat Papua. Diperkuat juga dengan pidato Ratu Belanda Juliana pada 20 September 1960 sebagai berikut: ” Di tahun mendatang Nederlands Nieuw Guinea akan memasuki fase baru yang penting dalam pembangunannya menuju penentuan nasib dirinya…” (sumber: Information Department of the Netherlands Ministry for the Interior-March 1961).

Selanjutnya dilaksanakan pemantapan pengembangan sistem politik, partai politik dan pemerintah beserta aparaturnya. (Papuans building their future, March 1961: hal.17). Belanda juga membangun infrastruktur fisik di Papua dalam rangka menumbuh kembangkan pola pikir, sikap dan tindak perilaku rakyat serta para elit politik Papua yang pro-Belanda agar semakin anti-Indonesia (politik devide et impera).

Sejarah membuktikan bahwa persepsi tentang “Negara Papua” yang dibuat Belanda, berhasil mempengaruhi AS dan PBB serta membuat Pemerintah Indonesia ikut terperangkap di dalamnya dan menganggap “Negara Papua” dan atribut-atributnya adalah musuh yang harus dibasmi. Padahal, sumber konflik yang sebenarnya adalah pengembalian keresidenan Nieuw Guinea sebagai koloni (bukan suatu negara) dari kesatuan wilayah jajahan Hindia Belanda yang dimerdekakan sebagai Negara Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, sesuai piagam KMB 27 Desember 1949.

Presiden Soekarno merasa dikhianati, karena Belanda tidak menepati perjanjian KMB 27 Desember 1949. Hal inilah yang kemudian membuat Bung Karno “berang” dan merespons taktik-taktik Belanda tersebut dengan mengobarkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA).

Amerika Serikat (AS) meragukan kelayakan dan kebijaksanaan posisi Belanda, mengingat prioritas AS dalam menghadapi perang dingin yang ada (termasuk di kawasan Asia), disamping hasil pantauan intelejen AS bahwa sejak 1957, Soekarno menerima bantuan senjata secara masif dan dukungan diplomatik dari Uni Soviet dalam rangka pengembalian Irian Barat ke Indonesia (Peter King, West Papua & Indonesia since Suharto, Independence, Autonomy or Chaos?, Sydney, 2004:hal.21).

Disamping itu Uni Soviet memperbantukan 10 (sepuluh) kapal selamnya dengan Komandan dan seluruh awak (crew) kapal berkebangsaan Rusia (Dirk Vlasblom, Papoea-Een geschiedenis, Amsterdam, 2004: hal.328).

Setelah Bung Karno kobarkan semangat TRIKORA 19 Desember 1961, didukung fakta pertempuran Laut Arafura 15 Januari 1962 antara Belanda dan Indonesia, dimana Komodor Yos Soedarso gugur bersama awak KRI Macan Tutul meyakinkan Presiden Kennedy bahwa Indonesia sangat serius untuk mengembalikan Papua ke Indonesia “at any cost”.

Buat Presiden Sukarno, kembalinya Papua ke pemiliknya yang sah merupakan “point of no return” (tidak ada titik balik). Atas dasar pertimbangan inilah Kennedy membuat nota rahasia kepada Perdana Menteri Belanda Dr. J.E. de Quay tanggal 2 April 1962 yang intinya bila terjadi perang, Belanda maupun pihak Barat secara akal sehat tidak dapat memenangkannya, hanya pihak komunis yang mendapat manfaat sebesar besarnya dari konflik Belanda-Indonesia tersebut.

PBB di dalam beberapa Sidang Umum yang dilakukan berkaitan dengan konflik Belanda dan Indonesia melihat fakta bahwa banyak negara-negara anggota PBB mendukung Indonesia dalam rangka pengembalian koloni Papua kepada pemiliknya yang sah secara Ab initio, yaitu Indonesia (William Henderson, West New Guinea, The Dispute and Its Settlement, Seton Hall University Press,1972: hal 2). Hampir 2/3 negara-negara di dunia mendukung Indonesia. (Prof. B.V.A. Roling, Nieuw Guinea-wereldprobleem! ,Assen, 1957 : hal.10).

John Saltford dalam bukunya The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969- The Anatomy of Betrayal (2003, hal.8) mengatakan: “Oleh karena itu dibawah prinsip uti possidetis juris WNG (West New Guinea) milik Indonesia. Jika Belanda memberikan WNG kemerdekaannya, akan menjadi tindakan separatisme terhadap Indonesia.”

Belanda berhasil dalam politik adu dombanya dimana persepsi awal tentang keresidenan Nieuw Guinea dinaikan statusnya menjadi Provinsi Nederlands Nieuw Guinea kemudian menjadi “Negara Papua” ternyata dalam perjalanan waktu 50-an tahun lebih menjadi malapetaka dan bencana bagi masyarakat Papua.

Papua telah menjadi korban sejarah yang dimanipulasi oleh Belanda, dimana AS dan PBB ikut terpengaruh secara politik. Ironisnya, pihak Indonesia menerima dan terperangkap didalamnya sebagai suatu politik Belanda yang harus dihadapi dengan kekerasan. Peribahasa: “Gajah bertarung lawan gajah, semut pasti mati terinjak”, bila terjadi peperangan antara Indonesia dan Belanda, orang Papua yang tidak bersalah pasti ikut menjadi korban (mati).

Jakarta perlu membangun suatu kepercayaan kembali (trust building), agar Orang Asli Papua (OAP) lebih percaya kepada pemerintah Indonesia dibandingkan para oknum “provokator” yang menjanjikan Papua merdeka. Karena mereka tidak memahami substansi sejarah awal keresidenan Papua secara benar dan bijak.

Integrasi politik / nasional, pada hakekatnya bersifat dinamis dan selalu mengikuti arus perubahan sosial apalagi di era globalisasi dewasa ini. Dengan demikian masalah Papua tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang “taken for granted” (terima apa adanya) tetapi butuh perubahan mindset (cara berfikir) dan way of acting (cara bertindak) baik di Jakarta maupun masyarakat Papua sendiri dalam menilai perkembangan yang ada sebagai suatu keniscayaan untuk meraih Indonesia yang lebih aman, damai, adil, sejahtera, demokratis dan menghormati HAM sesuai harapan Presiden Jokowi.

Selama ini Papua juga sudah meraih banyak kemajuan termasuk “privilege” sebagai daerah Otonomi Khusus sesuai Undang-Undang Nomor.21 tahun 2001, namun pelaksanaannya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belum sesuai harapan masyarakat Papua. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi – Ma’ruf Amin, diharapkan dapat membuat Road Map untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua secara permanen dan tuntas sebagai suatu legacy bagi tanah Papua.

 

Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi

Sesepuh Masyarakat Papua

Gubernur Irian Jaya (April 1998 – 15 April 2000)

Menteri Perhubungan (22 Oktober 2009 – 19 Oktober 2011)

Menteri Kelautan dan Perikanan (21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (28 Oktober 1999 – 29 Agustus 2000)

Baca Selengkapnya

BERITA

BUMN&UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Sebuah Tanggapan Terhadap Gagasan Adian Napitupulu)

Oleh

Fakta News

Beberapa waktu lalu, beredar tulisan Bung Adian Napitupulu berjudul “BUMN & UMKM dalam Cerita dan Angka Siapa Pahlawan Sesungguhnya”. Sebuah kritik tajam dan lugas yang memantik polemik.

Tentu saja itu hal biasa, dan meluruskan beberapa opininya pun hal yang lumrah. Beberapa hal perlu diklarifikasi karena tidak sesuai dengan isi regulasi dan intensi kebijakan terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Mari kita tilik satu per satu.

Bung Adian mempersoalkan jumlah utang BUMN yang katanya berjumlah Rp5.600 T, sementara total ULN Malaysia di kisaran Rp3.500 T. Benar dan tepatkah perbandingan ini?

Jika yang dimaksud adalah total utang BUMN, berdasarkan laporan tahun 2019, total utang BUMN adalah Rp 6.070 T termasuk di dalamnya dana pihak ketiga sebagai liabilitas bank BUMN sebesar Rp 2.842 T. Sehingga utang usaha BUMN 2019 sebesar Rp 3.228 T. Dengan demikian jelas ULN Malaysia lebih tinggi dibandingkan utang usaha BUMN.

Terlepas dari itu, rasanya kurang tepat membandingkan nominal utang antar dua negara yang ukuran ekonominya berbeda, apalagi utang sebuah negara dengan BUMN. Di tahun 2018 (World Economic Outlook-IMF 2018), rasio utang pemerintah Malaysia adalah 56,3% atau peringkat 80, jauh di atas Indonesia yang berada di peringkat 158 dunia dengan ratio 29,3% dari 184 negara.

Lebih lanjut, untuk posisi Utang Luar Negeri (ULN) kedua negara, di tahun 2019, ULN Malaysia sebesar USD227,1 miliar atau setara dengan 62,6% PDB Malaysia (Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia). Sedangkan ULN Indonesia USD404,5 miliar atau setara dengan 36,1% terhadap PDB Indonesia (SULNI-Bank Indonesia).

Baiklah, rasanya itu cuma bumbu karena Bung Adian tak hendak mengatakan itu.

Bumbu perbandingan pun diracik sedemikian kontras supaya lebih sedap. Ide bagi-bagi duit ke pelaku UMKM, termasuk helicopter money, memang memukau. Kalkulus yang dilambari keberpihakan pada yang lemah biasanya tak membutuhkan penjelasan lanjutan.

Justru di sinilah jantung perkaranya. Membagi uang, taruhlah Rp 152 T ke pelaku UMKM tentu baik dan bermanfaat. Namun tanpa didasari pertimbangan matang, khususnya mengukur kemampuan diri, menghitung luasan dan kedalaman dampak pandemi, daya tahan menghadapi guncangan, tata kelola yang baik – boleh jadi kita justru menggali lubang baru.

Maka Pemerintah menyusun prioritas, tangani aspek kesehatan dan perkuat perlindungan sosial. Hingga kini, alokasi Rp 87 T disiapkan untuk sektor kesehatan dan Rp 203,9 T untuk perlindungan sosial yang menjangkau 50% penduduk Indonesia. Untuk lebih berdaya ungkit, disiapkan pula program padat karya Kementerian/Lembaga sebesar Rp 18,44 T.

Seolah, menurut Bung Adian, UMKM dibiarkan terseok tanpa bantuan. Padahal, berdasarkan kalkulasi terbaru, dukungan pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM sebesar Rp 123,45 T, jauh lebih besar daripada untuk BUMN sebesar Rp 52,57 T.

Sektor UMKM merupakan sektor terbesar kedua setelah perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 T. Rinciannya, subsidi bunga mencapai Rp 35,28 T, penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp 78,78 T, Belanja Imbal Jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp 5 T, penjaminan untuk modal kerja (stop loss) sebesar Rp 1 T, dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM sebesar Rp 1,00 T.

Selain itu, bagi para pelaku UMKM diberi insentif PPh UMKM sebesar Rp 2,4 T ditanggung Pemerintah hingga September 2020.

Sedangkan untuk BUMN, rencana alokasi penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 20,5 T dan pinjaman untuk modal kerja sebesar Rp 29,65 T. Jika ditelusuri lebih dalam, PMN yang diberikan kepada BUMN juga bermuara ke UMKM. Misalnya anggaran untuk PT Permodalan Nasional Madani sebesar Rp 1,5 T nantinya digunakan untuk program perempuan prasejahtera lewat Mekaar dan ULaMM. Hal yang sama, PMN ke PT BPUI sebesar Rp 6 T (Askrindo dan Jamkrindo) juga digunakan untuk penjaminan penyaluran kredit ke UMKM.

Tentang dukungan untuk BUMN, Pemerintah saat ini masih berjibaku merumuskan yang terbaik. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 dan PP Nomor 23 Tahun 2020, pemulihan ekonomi nasional dilaksanakan dengan penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Untuk investasi, PMK Nomor 53/PMK.05/2020 mengatur sumber investasi pemerintah sendiri dapat berasal dari APBN, imbal hasil, pendapatan dari layanan/usaha, hibah, dan/atau sumber lain yang sah.

Investasi Pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung (pemberian pinjaman, kerja sama investasi, bentuk investasi langsung lainnya). Apa yang belakangan ini disebut dana talangan – sekadar istilah untuk memudahkan – sesungguhnya adalah pinjaman modal kerja kepada BUMN, sesuai dengan ketentuan.

Kita masih terus menghitung dan berhitung. Belum ada yang tahu keluasan dan kedalaman dampak pandemi ini, termasuk bagi BUMN. Bagaimanapun BUMN adalah pilar penyangga pelayanan publik dan penyangga perekonomian, maka perlu ditolong. Itulah mengapa strategi terbaik adalah berjaga-jaga dengan skema berbagi beban (burden sharing). Semua terluka, sebagaimana semua punya harapan yang sama untuk bangkit. Ada yang perlu suntikan modal karena Pemerintah punya kepentingan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, selain penugasan khusus seperti penjaminan untuk UMKM.

Bagi BUMN lainnya, skema pinjaman modal kerja lebih rasional karena harus mengukur dampak, risiko, dan prospek – sehingga tidak justru merugikan. Bagaimana dengan right issue? Dalam situasi pasar yang sangat dinamis dan masih diliputi ketidakpastian, rasanya ini bukan obat mujarab yang dapat diharapkan. Jika kondisi sudah normal kita bisa mengkaji bersama, opsi mana yang lebih baik: meminta pinjaman itu dikembalikan atau mengubah pinjaman menjadi penyertaan modal. Justru ini kuncinya: dengan tata kelola yang baik dan kondisi yang stabil, keputusan terbaik dapat dipetik.

Dengan demikian cukup terang, tak ada perbedaan signifikan antara concern Bung Adian dan apa yang saat ini sedang dikerjakan Pemerintah. Jika ada nuansa, itu sebatas diksi dan artikulasi. Kritik itu pengingat, kita perlu merapatkan barisan mengawal program PEN supaya sungguh-sungguh tepat sasaran tanpa penyimpangan. Selebihnya, saya anggap sekadar riak yang amat wajar dalam sebuah persahabatan otentik. Ikhtiar menjaga Presiden Jokowi dan memastikan Pemerintah berhasil mengatasi dampak pandemi pun ikhtiar para pembantu Presiden yang merancang Program PEN ini, dan semua orang yang berkehendak baik.

Itulah kenapa sejak awal Pemerintah selalu berkonsultasi dengan DPR, meminta dukungan dan arahan BPK, melibatkan lembaga penegak hukum dan pengawasan, serta mengundang partisipasi publik secara luas melalui publikasi setiap rencana dan kemajuannya. Koordinasi antar-kementerian dan lembaga dan Pusat-Daerah pun semakin baik.

Kita sungguh berterima kasih pada kritik dan gugatan Bung Adian. Hentakan interupsi ini membangunkan kita dari jebakan rutinitas dan belaian teknokrasi yang kadang meninabobokan. Ini politik, dan adrenalin musti kembali berdenyut dan berdegup, seiring detak perjuangan keseharian rakyat Indonesia. Memandang yang lemah, papa dan miskin – kita selalu diingatkan pada cita-cita yang belum tergapai, pada misi yang belum tuntas. Untuk itulah kita dipanggil terlibat, semata-mata bagi kebaikan Republik yang kita cintai. Panggilan paradoksal: “kritiklah pemerintah sekeras-kerasnya, dan bantulah ia sekuat-kuatnya!”

 

Yustinus Prastowo

Staf Khusus Kemenkeu

Baca Selengkapnya