Connect with us

Selamatkan Gerakan Mahasiswa Indonesia

Penulis:
Sukmadji Indro Tjahyono

Akhir-akhir ini jelang pelantikan Joko Widodo sebagai presiden terjadi banyak aksi (massa) atau demonstrasi (demo). Demo tersebut dilakukan oleh banyak pihak yakni mahasiswa, pelajar, elit kelas menengah (non mahasiswa), dan komunitas warga negara (non mahasiswa). Sulit tentu mengklasifikasi demo-demo tersebut sebagai demo mahasiswa atau non mahasiswa. Namun ada kecenderungan semua ingin mengklaim bahwa demo yang berlangsung selama ini dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar.

Seolah sebagai Gerakan Mahasiswa

Mengapa demikian? Karena jika mengklaim sebagai demo mahasiswa atau bagian dari gerakan mahasiswa, maka demo dianggap menyuarakan kebenaran (ilmiah dan universal) dan bukan mengusung kepentingan kekuasaan). Tetapi apa sebenarnya realitas yang terjadi? Demo-demo tersebut ternyata jauh dari demo seperti yang dilancarkan oleh mahasiswa Indonesia pada masa kolonial 1966, 1974, 1977/1978, dan 1998.

Umumnya gerakan mahasiswa mengemban visi dan misi yang bersifat asasi atau nilai-nilai yang fundamental. Visi dan misi gerakan mahasiswa tidak pernah bersifat praktis. Politik praktis adalah ranah dari partai politik untuk berperan di dalam lembaga negara.

Jika mahasiswa berpolitik, mereka menjalankan pilitik nilai dan bukan politik kekuasaan. Politik nilai yang dimaksudkan adalah memperjuangkan kejujuran, keadilan, kebenaran, kedaulatan rakyat, dan bela negara. Karena itu sejauh mahasiswa menyuarakan pemberantasan korupsi, maka itu masih klop dengan model gerakan mahasiswa yang dimaksudkan.

Keluar dari pakem gerakan mahasiswa

Tetapi ketika mulai melontarkan kata-kata jatuhkan atau gulingkan pemerintah, hal itu sudah menjadi ranah partai politik atau bagian dari politik praktis. Namun sebenarnya gerakan mahasiswa tidak tabu untuk berperan dalam “politik praktis”, asalkan peran itu memiliki legitimasi yang cukup dan merupakan aspirasi mayoritas. Politik praktis ini umumnya berkaitan dengan hubungan antara negara (state) dengan rakyat (society), tetapi bukan berkaitan dengan politik kekuasaan yang sempit.

Dalam konstitusi negara bagian AS masa lalu, kurang dari 10 negara mencantumkan klausul bahwa rakyat memiliki hak untuk memberontak. Hal ini diperkenankan sejauh negara sudah dikuasai oleh kaum despotis (penguasa otoriter dan lalim). Tetapi klausul tentang hak memberontak ini kemudian dihilangkan saat tumbuh budaya politik demokratis.

Di negara Eropah hak memberontak diganti dengan hak melaksanakan referendum. Sementara partisipasi rakyat dalam membuat kebijakan publik , misalnya di Italia, ditampung melalui berbagai dewan (council) yang ada dalam masyarakat. Sementara dengan semakin tertatanya sistem politik kenegaraan, hak mengemukakan pikiran dan pendapat juga tetap dijamin.

Pejuang nilai kebenaran ilmiah yang intelek

Dalam kaitan pelaksanaan hak-hak tersebut, mahasiswa mendapat porsi sebagai kaum intelektual yang menyuarakan kebenaran ilmiah atau akademis sebagaimana Galileo de Galilei menyatakan bahwa dunialah yang mengitari bumi bukan sebaliknya. Jelaslah porsi ini bukan suatu politik praktis. Demikian pula sebatas mahasiswa menyuarakan pentingnya akuntabilitas publik (anti revisi UU KPK) hal itu masih bisa ditolerir.

Menirukan model demo warga Hongkong yang memprotes kebijakan hukum juga masih diperkenankan. Tetapi ketika demo mahasiswa sudah berencana menggagalkan pelantikan presiden dan dibumbui upaya makar, maka ini namanya sudah out of context dari visi dan misi gerakan mahasiswa. Apalagi jika jaket almamater yang dikenakan demonstran adalah jaket almamater abal-abal.

Seharusnya begitu diketahui bahwa demo atau gerakan mahasiswa ditunggangi, pimpinan badan eksekutif mahasiswa (BEM) menghentikan demo dan mengklarifikasi bahwa demo mahasiswa telah ditunggangi. Mahasiswa yang murni harus mengambil sikap mengutuk penunggangan gerakan mahasiswa. Apalagi jika pada episode terakhir ditunggangi oleh kelompok radikal (prokhilafah) dan para perusuh yang akan membumihanguskan Jakarta dengan bom dan granat.

Perlu penyelamatan

Namun sayang BEM tidak mengutuk upaya penunggangan itu, malah mengapresiasi dramatika demo para penunggang itu. Sikap para pemimpin badan eksekutif mahasiswa (BEM) yang ragu-ragu dan lemah ini bisa dimaklumi, karena memang komunitas mahasiswa ini sudah “masuk angin”. Organ mahasiswa dalam kampus (BEM) kadang-kadang ada yang merupakan kakitangan partai politik. Jika tidak, organ mahasiswa di luar kampus (Kelompok Cipayung) yang punya akses ke kampus memiliki pemihakan terhadap partai politik tertentu.

Yang mengkhawatirkan dari hampir 200 orang perusuh yang ditangkap hanya 5 persen yang mahasiswa, sedang 95 persen adalah pengangguran. Mayoritas mereka mengenakan jaket almamater tanpa logo universitas. Demikian pula “para pelajar” yang ikut demo banyak meminjam atau membeli seragam siswa SMU di pasaran.

Oleh karena itu, tidak ada kata lain, kini saatnya gerakan mahasiswa segera diselamatkan agar kembali ke jatidirinya yang historik dan hakiki. Yakni sebagai pejuang dalam mewujudkan nilai-nilai kredential atau sebagai gerakan moral. Sangat memprihatinkan jika gerakan mahasiswa hanya menjadi bagian dari politik sektarian dan pragmatis. Gerakan mahasiswa memang harus berpihak, tetapi bukan berpihak pada kepentingan sekelompok orang tapi berpihak pada kepentingan seluruh rakyat.

S Indro Tjahyono

Dewan Mahasiswa ITB 1977/1978

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

KOLOM

Catatan Kritis Revisi UU KPK

Oleh

Fakta News

1. Pendahuluan 

1. Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme merupakan salah satu tuntutan Reformasi yang diperjuangkan mahasiswa dan rakyat Indonesia pada tahun 1998. Tuntutan ini kemudian disikapi oleh pemerintah, mulai dari Presiden Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Periode Gus Dur membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), yang dibentuk melalui Keppres dan dibubarkan karena ada judicial review di MA. Pada periode Megawati melahirkan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlaku hingga sekarang;

2. Situasi sosial dan politik pada saat pembuatan UU KPK tersebut adalah semangat yang sangat kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi, namun institusi hukum yang ada (kepolisian dan kejaksaan) dinilai belum dapat dipercaya untuk melakukan pemberantasan korupsi secara efektif, karena lembaga tersebut pada rezim Orba menjadi bagian dari gurita kekuasaan yang syarat dengan KKN. Karena itu, pembentukan KPK sebagai Lembaga anti rasuah diberi kewenangan yang sangat besar, berjalan tanpa pengawasan langsung, dan bahkan mengabaikan asas kepastian hukum dan penghormatan terhadap HAM.

3. Setelah 17 tahun UU KPK berjalan, dan juga perubahan situasi sosial dan politik dimana konsolidasi demokrasi mulai berjalan, KPK mendapatkan dukungan publik untuk melakukan pemberantasan korupsi, publik juga bisa melakukan pengawasan, kritik dan masukan secara terbuka. Karena itu, menjadi proses yang wajar kalau perlu dilakukan revisi terhadap UU KPK tersebut, dengan prinsip memperkuat KPK tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hukum lainnya.

4. Komitmen pemerintah pada pemberantasan korupsi tidak perlu diragukan, dan masyarakat dapat mengawal hal ini melalui berbagai kebijakan yang menguatkan pemberantasan korupsi. Presiden Jokowi menyampaikan komitmennya bahwa tindak pidana korupsi merupakan “musuh bersama” dan tidak setuju pada perubahan UU KPK yang dapat mengurangi efektifitas kerja-kerja KPK.

5. Tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi persoalan bangsa Indonesia saja, namun menjadi perhatian dan keprihatinan mayarakat internasional, karena itu untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, juga pengembalian asset-aset hasil tindak pidana korupsi, lahirlah The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003. Pemerintah sudah melakukan pengesahannya melalui UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2oo3.

Baca Selengkapnya

BERITA

Perppu KPK: Jokowi Terjebak dalam Dilema Bangsa yang Suka Main Paksa

Oleh

Fakta News

Kemarin sore saya tersentak hebat saat seorang sahabat memberitahu saya bahwa Presiden Joko Widodo mempertimbangkan akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang KPK. Sahabat saya tersebut tahu pasti bahwa saya sangat tidak setuju penerbitan PERPPU oleh Presiden terkait KPK. Sahabat saya mendesak saya untuk menyikapi keputusan Jokowi tersebut dalam sebuah tulisan. Baiklah.

Sebelum saya menyikapi keputusan Presiden, izinkan saya menjelaskan mengapa saya tidak setuju penerbitan PERPPU untuk KPK.

PERTAMA
Bangsa ini harus dididik untuk taat terhadap konstitusi. Bahwa siapapun yang tidak setuju dengan sebuah Undang-Undang (UU) sudah ada instrumen konstitusional yang bisa digunakan yaitu mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di persidangan MK kita boleh berbusa-busa beradu argumen dan kita serahkan kepada hakim-hakim MK untuk memutuskan. Keputusan MK yang bersifat ‘final & binding’ (final dan mengikat) akan menjadi muara akhir perbedaan pendapat diantara kita. “That’s a constitutional law”, mengutip ucapan Prof. Yasonna H. Laoly.

KEDUA
Tuntutan massa yang tidak setuju terhadap sebuah UU yang disuarakan melalui pengadilan jalanan seyogyanya tidak begitu mudah dituruti. Karena hal tersebut bisa menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di negeri ini. Menurut saya bisa jadi tuntutan massa tersebut sarat kepentingan dari kelompok tertentu. Rakyat, siapapun mereka harus dibiasakan menempuh jalur konstitusional dalam menuntut sesuatu.

Namun kali ini saya menduga keras, Presiden Jokowi sedang dalam kondisi tertekan keras dengan adanya gempuran kerusuhan dari segala penjuru arah mata angin. Demi sebuah kepentingan yang lebih besar menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa, akhirnya Presiden Jokowi terpaksa mengambil keputusan yang sebenarnya ingin beliau hindari. Di titik ini saya melihat para tokoh nasional yang bertemu Presiden kemaren tidak mampu membantu Presiden untuk meyakinkan rakyat untuk tunduk dalam koridor konstitusi. Sebuah masukan pragmatis yang membuat Presiden tidak ada pilihan.

Ada yang harus saya cermati kemudian. Seperti apakah poin-poin PERPPU yang akan dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ? Apakah akan kembali memberlakukan UU KPK yang lama atau menempuh jalan tengah. Kalau pilihan yang diambil memberlakukan UU KPK yang lama, hal itu merupakan kemenangan mahkamah jalanan yang dimotori pihak-pihak tertentu di internal KPK. Dan itu berarti preseden buruk, negara telah tunduk pada kepentingan kelompok tertentu. Namun kalau dalam PERPPU nanti masih memuat poin-poin yang diinginkan oleh Pemerintah dan DPR secara terbatas, bagi saya itu pilihan terbaik diantara alternatif terburuk yang bisa diambil oleh Presiden.

Saran saya, sebelum mengeluarkan PERPPU sebaiknya Presiden Jokowi harus terlebih dahulu melakukan konsultasi intensif dengan seluruh pimpinan partai politik pengusung, pendukung maupun partai oposisi. Agar PERPPU nantinya tidak digergaji oleh DPR RI periode 2019-2024. Kalau sampai PERPPU tersebut nanti ditolak oleh DPR, hal itu akan merupakan blunder dan menimbulkan kesulitan politik baru bagi Presiden Jokowi.

Pertanyaannya, apakah setelah Presiden mengeluarkan PERPPU KPK semua kegaduhan dan kerusuhan ini akan serta merta berhenti ?

SAYA TIDAK YAKIN. Karena menurut saya semua kegaduhan dan kerusuhan yang menyuarakan ketidaksetujuan terhadap revisi UU KPK ini hanyalah sekedar alat pemicu yang digunakan oleh “Sang Master Mind” Kelompok Serigala Jahat untuk mengganggu pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan analisa saya semua kegaduhan ini digunakan untuk menggagalkan pelantikan Presiden Jokowi. Usaha mereka dengan cara mobilisasi massa akan berlanjut sampai posisi tawar mereka diakui oleh Pemerintah. Ini sebuah kejahatan kebangsaan yang terstruktur, masif dan sistematis. Isu KPK berlalu, mereka akan menggerakkan massa bayaran lagi dengan isu kenaikan iuran BPJS, tarif ojek online, upah buruh atau isu remeh remeh lainnya. Let’s see

Mengapa mereka begitu leluasa menyerang Presiden Jokowi? Karena mereka tahu pasti bahwa saat ini ‘barrier’ pelindung Jokowi secara politik terlihat melemah. Partai-partai pengusung dan pendukung Jokowi sengaja membiarkan Jokowi seorang diri. Mereka sedang sibuk mengkalkulasi posisi menteri yang akan diberikan Jokowi di kabinet baru nanti dan menyiapkan langkah penyelamatan diri untuk lima tahun ke depan. Para pembantu Jokowi di kabinet pun yang biasanya gahar menghadang serangan kepada Presiden Jokowi juga sedang mengambil jarak dengan mempertimbangkan apakah mereka diberi kursi lagi atau diganti di kabinet baru nanti.

Kekuatan Presiden Jokowi kini tinggal pada loyalitas TNI-POLRI dan para relawan Jokowi serta para intelektual dan akademisi yang terkadang lebih mencari jalan aman dan bersikap pragmatis. Dengan konstelasi ini, saya menghimbau kepada para relawan militan Jokowi untuk tetap bersiaga membentengi Presiden dan bersiap apabila ada seruan “Jokowi Call”. Kita tidak boleh membiarkan Jokowi berjalan seorang diri. Kita harus bersama Jokowi sampai tugas pengabdian beliau kepada negeri ini tertuntaskan.

Jujur saya sedih. Sampai kapan derajat berpikir bangsa ini tetap menyerah dikendalikan oleh Sang Bandar pemilik uang ? Sampai kapan bangsa ini tetap diajarkan tradisi main paksa ? Entahlah, saya tidak tahu…..

Salam SATU Indonesia
27092019

#SayaBersamaJokowi

 

Rudi S Kamri

Baca Selengkapnya

BERITA

Pentingnya Dialog Papua: Suatu Renungan

Oleh

Fakta News

Proses perdamaian di Aceh dapat dirujuk sebagi pembelajaran atau resep untuk dapat dipertimbangkan dalam proses dialog Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat), yaitu:

Pertama, pentingnya dialog inklusif sesuai dengan ketentuan maupun hukum yang berlaku. Perdamaian tidak dapat dinegosiasikan semata-mata di antara teman dan di antara institusi hukum yang ada. Organisasi ilegal dan orang-orang yang diasingkan harus disertakan dalam proses tersebut. Bahkan solusi sempurna pun tidak akan berhasil kecuali jika dinegosiasikan dalam proses yang diakui oleh semua pihak.

Kedua, kebutuhan akan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan di Papua yang baik dan bersih (good and clean governance) serta koheren dan praktis.

Ketiga, menciptakan nilai-nilai mekanisme, termasuk pemantauan internasional bila diperlukan, agar dapat memastikan pelaksanaan penyelesaian yang dinegosiasikan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan (accountable).

Keempat, pentingnya pihak luar yang dapat dipercaya sebagai mediator (penengah) dalam menyelesaikan “sengketa” yang ada.

Kelima, kegunaan dalam menyesuaikan persyaratan kesepakatan setelah secara demokratis memilih perwakilan masyarakat Papua sesuai 7 wilayah budaya yang ada serta diikutsertakan dalam dialog. Inilah resep untuk kepemilikan (sense of belonging) dan kepatuhan (obedience) masyarakat terhadap masalah maupun “sengketa” yang ada disesuaikan dengan situasi terkini di Papua.

Keenam, kebutuhan akan perubahan pendekatan dalam sistem politik nasional untuk mewujudkan kesepakatan bersama dalam semangat demokrasi yang berazaskan Pancasila harus tercermin bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Ada tiga aspek pendekatan Aceh, yang tidak bisa diterapkan di Papua. Dalam dua yang pertama, seseorang dapat menggunakan pelajaran yang dipetik dari proses konsultasi Papua pada tahun 2000-2001 terkait dengan penyusunan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua.

Aspek-1, Gerakan perlawanan di Papua kurang terorganisir daripada perlawanan di Aceh. Oleh karena itu, mekanisme khusus harus dibangun untuk komunikasi konstruktif antara negosiator Papua dan konstituen mereka. Mekanisme ini juga bisa memecahkan beberapa masalah yang dihadapi proses perdamaian seperti Aceh. Konsultasi khusus dan komite khusus dapat digunakan sebagai lapisan kedua perundingan, seperti yang dilakukan juga pada konsultasi otonomi khusus tahun 2000-2001 di Papua.

Aspek-2, Karena beragamnya perspektif dalam gerakan perlawanan Papua, representasi Papua oleh satu tim tidak realistis. Tidak seperti di Aceh, sebagian besar oknum pejabat dan pemimpin Papua cenderung apatis terhadap gerakan perlawanan. Dengan demikian, lembaga resmi seperti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) bisa digunakan dalam proses dialog Papua. Pada saat yang sama, tidak realistis bila tidak mengikutkan perwakilan dari elemen “kelompok separatis”. Karena pejabat Papua harus menjauhkan diri dari unsur-unsur “separatisme”, dimana mereka tidak dapat memobilisasi atau mengendalikan “kelompok separatis” tersebut.

Dengan demikian dialog di Papua harus melibatkan setidaknya dua aktor payung Papua, yaitu:

a. Majelis Rakyat Papua, sebagai organisasi hukum dan representasi kultural yang memiliki akses mudah dan langsung ke masyarakat Papua biasa; dan

b. Organisasi payung “kelompok separatis”, yang juga bisa memasukkan unsur-unsur yang paling ekstrem (fanatik), termasuk oknum yang dinobatkan sebagai “pemimpin kelompok separatis” yang diasingkan.

Aspek-3, Mengingat, tingkat perkembangan ekonomi di Papua yang rendah, dan karena banyak masalah dalam pelaksanaan kesepakatan akan berbenturan dengan kenyataan ekonomi, maka diperlukan keterlibatan investasi dalam membahas modalitas untuk pelaksanaan kesepakatan.

Papua membutuhkan bantuan pembangunan dalam semua aspek kehidupan untuk mencapai perdamaian yang adil, bermartabat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia orang asli Papua secara permanen. 

 

Amon Beroperay S. H.
Aktivis HAM dan Advokat

Baca Selengkapnya