Connect with us

Kebebasan Akademik Harus Dijaga Kredibilitasnya

Penulis:
Sukmadji Indro Tjahjono
Pengamat Sosial Politik / Aktivis Gerakan Mahasiswa 77/78

Kebebasan berpendapat universitas seharusnya tetap dipertahankan, karena pandangan dan pikiran yang muncul dari kalangan akademisi berangkat dari nilai dan teori yang benar. Intelektualisme merupakan jalan berpikir ilmiah, yang berbeda dengan opini publik yang didasari kepentingan dan pragmatisme. Pendapat kaum intelektual punya kerangka logis (logical frame) yang membuat opininya runtut dan mudah dipahami.

Perjuangan Murni
Ketika suara rakyat dibungkam, universitas biasanya tetap bersuara lantang menanggapi realitas. Inilah yang membuat tokoh-tokoh yang mengenyam pendidikan dipercayai dan dihormati rakyat. Seperti para founding father republik ini yang umumnya adalah pemuda yang berhasil mendapat pendidikan tinggi di masa kolonial.

HOS Tjokroaminoto, Sutomo, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir adalah kaum intelektual yang berpendapat Indonesia harus merdeka dan berdiri di garis depan perjuangan rakyat. Mereka dikejar-kejar oleh polisi rahasia Belanda (PID) , ditangkap, dan diasingkan. Rakyat tahu perjuangan mereka murni, kalau berpolitik adalah politik berdasar ideologi dan aspirasi rakyat yang paling dalam.

Namun misi universitas dan kemurnian perjuangan mahasiswa ini seiring dengan perkembangan waktu mulai pudar. Universitas mulai ikut dalam pertentangan politik partai yang ada di masyarakat. Saat ada konflik ideologis antara kaum nasionalis-sosialis dengan kaum liberal kapitalis di masa Bung Karno, banyak tokoh universitas dimanfaatkan oleh orang-orang partai dalam politik praktis.

Mahasiswa Corong Kepentingan Partai
Kebenaran seperti yang disampaikan Galileo de Galilei tidak ada lagi. Orang universitas dan mahasiswa menjadi corong partai dan kepentingan politik. Pendapat mereka dijadikan legitimasi politik bagi partai politik bahkan kepentingan atau tangan-tangan asing.

Perjuangan mahasiswa pada tahun 1966 dengan membuat KAPI dan KAMI sekilas dipandang sebagai gerakan rakyat yang murni. Namun dalam peta pertentangan politik nasional dan global saat itu, gerakan mereka adalah perpanjangan tangan dari upaya untuk menggulingkan pemerintahan negara yang baru merdeka yang umumnya mengambil jalan ultra nasionalis dan sosialis. Hal inilah yang memunculkan tokoh universitas dan pejuang mahasiswa yang menjadi antek-antek partai dan kepentingan asing.

Di Indonesia organ-organ underbouw partai politik jelas-jelas melakukan politisasi mahasiswa dan politisasi kampus, sehingga suara dari kampus menjadi tidak kredibel. Inilah kecenderuangan yang terjadi setelah tahun 1966 yang berlanjut selama 30 tahun Suharto berkuasa. Banyak mahasiswa yang bersikap anti-Suharto, tetapi ada juga tokoh mahasiswa yang menjadi penjilat dan blusukan ke istana.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi

Oleh

Fakta News
Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Foto: DPR RI

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 temuan diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT). Temuan tersebut sudah dilaporkan ke Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam bentuk dokumen. PPATK juga menyerahkan dokumen terkait kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka pun meminta Kementerian Sosial membangun sistem pengawasan baru terhadap lembaga filantropi. Sebab kata Diah, sistem yang ada saat ini sudah harus dievaluasi. Pasalnya, lanjut Diah, masalah serupa ACT sudah terjadi sebelum Mensos Risma menjabat, sudah sejak 10 tahun lalu.

“Untuk itu harusnya ada membangun mekanisme audit dan ada sanksi kalau misal ditemukan persoalan. Lembaga ini harus dibangun sistem monitoring,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu kepada wartawan, baru-baru ini.

Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Yusro, menyebut kasus ACT seperti fenomena gunung es. “Sejak awal,  kami mengatakan, kasus ACT seperti gunung es. Di mana kelihatan besar, namun sebetulnya ada begitu banyak yang tak terungkap,” kata Nurhuda.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, langkah Kemensos yang menggandeng PPATK untuk mengawasi lembaga filantropi sudah tepat. Menurut Nurhuda, seharusnya Kemensos bukan sekadar memberi izin, tapi harus punya kewenangan melakukan pengecekan.

“Harus ada kerja sama dengan pihak lainnya. Kemitraan dengan PPATK menjadi bagian penting untuk dilakukan karena harus dicek, apakah Kemensos menjadi lembaga yang cukup pemberi izin tanpa punya kewenangan menyelidiki detail? Kalau mereka nggak punya kewenangan kan menjadi lambat,” katanya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Oleh

Fakta News
Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Aceh
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, terdapat hal yang korelatif, antara peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap regional development Provinsi Aceh. Mengingat di dalamnya terdapat aspek pemberdayaan sumber daya alam (SDA) oleh BUMN yang harus terkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Aria Bima usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian BUMN, Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi PT Pertamina Gas, Direksi PT Perta Arun Gas, Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Direksi PT Pertamina Hulu Rokan, serta Direksi PT PLN (Persero), di Banda Aceh, Aceh, Senin (8/8/2022).

“Ada hal yang korelatif, terhadap regional development yang tentunya aspek pemberdayaan SDA itu harus korelatif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, dan di sini peran BUMN yang melibatkan juga sektor privat UKM dan tentunya berbagai stakeholder yang ada, terutama bagaimana senyawa dengan renstra (rencana stragetis) dari pemerintah daerah baik untuk provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di wilayah Aceh,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Rafli mengatakan, Pertamina sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI diharapkan dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara baik, agar nilai investasi di Aceh juga dapat semakin berkembang. Legislator dapil Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) I itu pun meminta agar peran BUMN dapat lebih aktual, faktual dan terjalin komunikasi yang produktif untuk Aceh.

“BUMN sebagai mitra kerja Komisi VI, wabil khusus Pertamina kita ingin menyampaikan bahwa ada wilayah kerja Pertamina yang sekarang semenjak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 (tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh) bahwa wilayah kerja Pertamina itu sudah masuk kepada wilayah regulator daripada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Nah kenapa ini penting, menurut saya adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada, sumber daya alam yang ada itu bisa terkelola secara baik. Kita ingin nilai investasi juga semakin berkembang untuk Aceh,” tandas Rafli.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Muslim menyoroti Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL). Muslim meminta, komitmen Pertamina dalam menyelesaikan proyek KEK Arun tersebut, meskipun saat ini Pertamina menunjukkan komitmennya dengan menunjuk PT Perta Arun Gas (PAG) sebagai pelaksana persiapan KEK Arun. Namun, dirinya berharap komitmen ini dapat betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Aceh, khususnya kesempatan kerja bagi pengembangan industri yang diharapkan lebih maksimal.

“(Progres pembangunan) KEK Arun ini masih mandek-mandek, biarpun hari ini kelihatan Pertamina sudah commit dengan menunjuk PAG sebagai pelaksana persiapan KEK ARUN, tentu kita harapkan komitmen ini harus betul-betul ke sana. Sehingga dampak secara langsung buat masyarakat dan khususnya pemerintahan Aceh dirasakan betul, termasuk bagaimana bagi hasilnya, peluang kesempatan kerjanya, (dan) pengembangan industri tentu kita akan bisa maksimum,” ungkap legislator dapil NAD II itu.

Turut hadir dalam sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Aceh, di antaranya Adisatrya Suryo Sulistio, Rieke Diah Pitaloka, Sonny T. Danaparamita, dan Evita Nursanty dari F-PDI Perjuangan, Singgih Januratmoko dan Budhy Setiawan dari F-Golkar, Nyat Kadir, Zuristyo Firmadata dan Rudi Hartono Bangun dari F-Nas Dem), Tommy Kurniawan dan Acep Adang Ruhiat (F-PKB), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Intan Fauzi (F-PAN), dan Achmad Baidowi (F- PPP).

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Kunjungan Kerja ke Kalimantan Barat

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana bertolak menuju Provinsi Kalimantan Barat dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 9 Agustus 2022. Foto: BPMI Setpres

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan kunjungan kerja pada Selasa, 9 Agustus 2022. Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden dan rombongan lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.00 WIB.

Setibanya di Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Presiden akan melanjutkan perjalanan dengan menumpangi helikopter Super Puma TNI AU menuju Kabupaten Mempawah. Presiden diagendakan untuk meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah.

Selanjutnya Kepala Negara akan menuju Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, untuk menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat dan pedagang.

Setelah itu, Presiden akan kembali terbang menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya. Pada siang harinya, Presiden direncanakan untuk meresmikan tower A dan B RSUD dr. Soedarso, Kota Pontianak. Selesai acara tersebut, Presiden dan Ibu Iriana akan langsung kembali menuju Jakarta.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Barat yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Marsdya TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Baca Selengkapnya