Connect with us

Drama Pencalonan Presiden Indonesia 2019-2024

Drama Pencalonan Presiden

Saya pilih Joko Widodo, jika beliau kelak diajukan sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Siapapun wakil yang dipasangkan mendampinginya.

Pertimbangan saya jelas dan tegas.

Dia tak memperkaya diri sendiri. Juga istri dan anak-anaknya. Jika dibandingkan dengan presiden manapun yang pernah memimpin kita, pertumbuhan hartanya dihitung per satuan waktu, sama sekali pasti tak berarti. Silahkan cek toko sebelah, deh.

Mantan Walikota Solo dan Gubernur Jakarta itu, juga bekerja sepenuh hati dalam menunaikan amanah. Dalam kesederhanaan dan keterbatasan yang dimilikinya, dia berupaya menuntaskan hal yang paling mungkin dilakukan.

Di tengah sistem demokrasi dan tata negara yang tersedia hari ini, membangun infrastruktur fisik untuk memperkuat modal penyelengaraan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di masa depan, adalah yang paling mungkin. Sesuatu yang sangat terukuruntuk dilakukan dalam 5 tahun pertama kekuasaannya. Hal yang mampu dengan mudah dipastikan terselenggara, tanpa harus terlalu hirau terhadap tekanan maupun manuver lawan politik. Mulai dari penganggaran hingga penugasan pihak yang melaksanakan.

Sementara itu, pada sejumlah hal lain yang diwariskan masa lalu dan terlanjur berdiri sebagai ‘preseden‘, kita semua justru menyaksikan kerumitan upaya yang perlu dilakukan Joko Widodo, untuk membenahi dan sekedar ‘meluruskan‘-nya kembali. Meski ia telah berupaya maksimal untuk mengerahkan segenap kekuasaan dan orang-orang terbaik yang berada di sekitarnya.

Lihatlah perjalanan panjang yang harus dilaluinya untuk mengambil alih saham perusahaan tambang Freeport yang sejak berpuluh tahun lalu begitu leluasa mengeruk isi perut Papua. Kegundahan Joko Widodo bukan hanya pada soal bagian dari hasil penambangan yang menjadi hak kita. Tapi juga tentang pengembangan nilai tambah yang selama ini justru seperti ‘sengaja’ disia-siakan. Semata karena terbukanya peluang bancakan istimewa yang dapat dilakukan lingkaran ‘elite’ yang berada di sekitar kekuasaan Negara saat itu.

Maka, atas nama landasan hukum perjanjian yang ditanda tangani pemegang kekuasaan masa lalu bersama perusahaan yang menjadi mitra kerjasama kita, hak-hak istimewa pada kekayaan bumi tersebut, di sana-sini justru telah tergadaikan. Dalam kalkulasi kekuasaan 5 tahun yang dimilikinya, Joko Widodo menantang segenap resiko untuk meluruskan kembali hak bangsa Indonesia itu. Termasuk masyarakat lokal Papua yang justru terbengkalai dan tak memperoleh manfaat wajar selama ini. Hal yang sesungguhnya sangat kita maklumi akan mendapat perlawanan sengit dari rival politik yang selama ini diuntungkan oleh ‘perkeliruan‘ itu. Tentu masih hangat pada ingatan kita semua, bagaimana drama epik ‘Papa Minta Saham‘ pernah menghiasi hari-hari pertama pemerintahan yang dipimpinnya kemarin.

Begitu pula dengan berbagai upaya ‘tata ulang‘ lain yang dilakukannya, seperti penguasaan kembali ‘Blok Mahakam‘,  ‘Pembubaran Bisnis Rente Petral‘, dan sebagainya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Bahar bin Smith

Oleh

Fakta News
Majelis Hakim PN Bandung tolak eksepsi Bahar bin Smith (ist)

Jakarta – Eksepsi terdakwa kasus penganiayaan remaja di bawah umur Bahar Smith ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Keputusan majelis hakim itu dibacakan dalam sidang putusan sela di Gedung Arsip dan Perpustakaan, Kota Bandung, Kamis (21/3/2019).

“Mengadili, menolak eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut,” ucap ketua majelis hakim Edison Muhammad.

Dengan demikian, persidangan pun akan dilanjutkan dengan agenda menghadirkan saksi oleh jaksa penuntut umum pada pekan depan 28 Maret 2019. Ada dua orang saksi yang rencananya akan dihadirkan.

Majelis hakim menilai surat dakwaan yang dibuat tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Cibinong memenuhi syarat untuk melanjutkan persidangan ke pemeriksaan saksi.

“Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Hb Assayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith sebagaimana dalam perkara tersebut,” sebutnya.

Lalu, Majelis Hakim menanggapi keberatan tempat pengadilan di Kota Bandung yang masuk dalam poin nota keberatan Bahar Smith. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan kewenangan MA yang berasal dari permohonan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong, Pengadilan Negeri Bogor dan pihak kepolisian setempat.

Baca juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Indo Barometer: Jokowi-Ma’ruf Raih Elektabilitas 50,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 28,9 Persen

Oleh

Fakta News
Survei Indo Barometer menempatkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin unggul atas Prabowo-Sandiaga (ist)

Jakarta – Elektabilitas pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin masih menempati posisi teratas dari hasil sejumlah lembaga survei nasional yang telah dirilis belakangan ini. Jokowi-Ma’ruf Amin unggul dengan selisih yang beragam terhadap rival utamanya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

Yang terbaru adalah lembaga survei Indo Barometer yang merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden menjelang Pemilihan Presiden 2019. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 6-12 Februari 2019 ini, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin sebesar 50,2 persen, sementara paslon 02 Prabowo-Sandiaga 28,9 persen.

“Dengan simulasi kertas suara jika seandainya pemilu dilaksanakan hari ini siapa yang dipilih, 50,2 persen memilih Jokowi-Ma’ruf dan 28,9 persen memilih Prabowo-Sandiaga,” ujar peneliti Indo Barometer, Hadi Suprapto Rusli dalam konferensi pers di Hotel Century Park, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

“Sementara itu, persentase responden yang tidak memberi tanda dalam surat suara adalah 20,9 persen,” lanjut Hadi.

Hadi mengatakan, survei ini menggunakan simulasi surat suara lengkap dengan foto pasangan calon. Selisih elektabilitas keduanya adalah 21,3 persen.

“Maka selisih elektabilitas 01 dan 02 hari ini di atas 20 persen,” tuturnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

TKN Jokowi-Ma’ruf Kerahkan Kekuatan Fokus Tangkal Berita Hoaks dan Fitnah

Oleh

Fakta News
hoax, prabowo
Direktur Program TKN Aria Bima(Istimewa)

Jakarta Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menilai kabar hoaks dan fitnah terlanjur merebak luas karena TKN terlalu fokus mengkampanyekan program-program Jokowi-Ma’ruf.

Demikian dikatakan Direktur Program TKN Aria Bima saat menyinggung hoaks yang ada di akar rumput seperti isu soal pelarangan azan hingga pernikahan sesama jenis. Menurutnya hoaks itu disebarkan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga.

“Mereka tidak menyampaikan visi misi Prabowo-Sandi, mereka menyampaikan hoaks. Nah itu kita lalai, kami pikir rakyat itu tidak mudah percaya, faktanya banyak yang percaya,” ujar Aria di Posko Cemara, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Untuk itu Arya mengatakan pihaknya saat ini akan maksimal menangkal hoaks dan fitnah terhadap Jokowi-Ma’ruf. Kali ini, kata Aria, seluruh kekuatan yang dimiliki TKN akan digunakan untuk menangkal hoaks di masyarakat.

Baca Juga:

Kekuatan yang dimaksud adalah 162.000 calon legislatif ditambah relawan dan tokoh masyarakat pendukung Jokowi-Maruf.

“Mulai kemarin sudah ditegaskan. Tidak hanya menyampaikan yang baik-baik tapi juga lawan hoaks bersama-sama,” ujar Aria.

Aria mengatakan semua elemen kekuatan harus turun door to door, sama seperti cara hoaks itu disebarkan. Ini sekaligus upaya untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf pada satu bulan jelang pemilu.

Baca Selengkapnya