Connect with us

Drama Pencalonan Presiden Indonesia 2019-2024

Penulis:
Jilal Mardhani
Drama Pencalonan Presiden

Saya pilih Joko Widodo, jika beliau kelak diajukan sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Siapapun wakil yang dipasangkan mendampinginya.

Pertimbangan saya jelas dan tegas.

Dia tak memperkaya diri sendiri. Juga istri dan anak-anaknya. Jika dibandingkan dengan presiden manapun yang pernah memimpin kita, pertumbuhan hartanya dihitung per satuan waktu, sama sekali pasti tak berarti. Silahkan cek toko sebelah, deh.

Mantan Walikota Solo dan Gubernur Jakarta itu, juga bekerja sepenuh hati dalam menunaikan amanah. Dalam kesederhanaan dan keterbatasan yang dimilikinya, dia berupaya menuntaskan hal yang paling mungkin dilakukan.

Di tengah sistem demokrasi dan tata negara yang tersedia hari ini, membangun infrastruktur fisik untuk memperkuat modal penyelengaraan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di masa depan, adalah yang paling mungkin. Sesuatu yang sangat terukuruntuk dilakukan dalam 5 tahun pertama kekuasaannya. Hal yang mampu dengan mudah dipastikan terselenggara, tanpa harus terlalu hirau terhadap tekanan maupun manuver lawan politik. Mulai dari penganggaran hingga penugasan pihak yang melaksanakan.

Sementara itu, pada sejumlah hal lain yang diwariskan masa lalu dan terlanjur berdiri sebagai ‘preseden‘, kita semua justru menyaksikan kerumitan upaya yang perlu dilakukan Joko Widodo, untuk membenahi dan sekedar ‘meluruskan‘-nya kembali. Meski ia telah berupaya maksimal untuk mengerahkan segenap kekuasaan dan orang-orang terbaik yang berada di sekitarnya.

Lihatlah perjalanan panjang yang harus dilaluinya untuk mengambil alih saham perusahaan tambang Freeport yang sejak berpuluh tahun lalu begitu leluasa mengeruk isi perut Papua. Kegundahan Joko Widodo bukan hanya pada soal bagian dari hasil penambangan yang menjadi hak kita. Tapi juga tentang pengembangan nilai tambah yang selama ini justru seperti ‘sengaja’ disia-siakan. Semata karena terbukanya peluang bancakan istimewa yang dapat dilakukan lingkaran ‘elite’ yang berada di sekitar kekuasaan Negara saat itu.

Maka, atas nama landasan hukum perjanjian yang ditanda tangani pemegang kekuasaan masa lalu bersama perusahaan yang menjadi mitra kerjasama kita, hak-hak istimewa pada kekayaan bumi tersebut, di sana-sini justru telah tergadaikan. Dalam kalkulasi kekuasaan 5 tahun yang dimilikinya, Joko Widodo menantang segenap resiko untuk meluruskan kembali hak bangsa Indonesia itu. Termasuk masyarakat lokal Papua yang justru terbengkalai dan tak memperoleh manfaat wajar selama ini. Hal yang sesungguhnya sangat kita maklumi akan mendapat perlawanan sengit dari rival politik yang selama ini diuntungkan oleh ‘perkeliruan‘ itu. Tentu masih hangat pada ingatan kita semua, bagaimana drama epik ‘Papa Minta Saham‘ pernah menghiasi hari-hari pertama pemerintahan yang dipimpinnya kemarin.

Begitu pula dengan berbagai upaya ‘tata ulang‘ lain yang dilakukannya, seperti penguasaan kembali ‘Blok Mahakam‘,  ‘Pembubaran Bisnis Rente Petral‘, dan sebagainya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

MK Batasi Jumlah Saksi Pemohon dan Termohon di Persidangan

Oleh

Fakta News
Sidang PHPU, Sidang MK, Saksi, Prabowo-Sandi, KPU, Termohon, Pemohon
Ilustrasi sidang MK.(Istimewa)

Jakarta – Mahkamah Konstitusi membatasi jumlah saksi dari pihak pemohon kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan termohon, Komisi Pemilihan Umum, di persidangan. Masing-masing akan hanya boleh mengajukan 17 saksi.

“Total yang diberi kesempatan itu 17 saksi. 15 saksi keterangan dengan 2 saksi ahli,” ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono di gedung MK, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019). Keputusan ini sesuai dengan hasil rapat permusyawaratan hakim.

Keputusan RPH ini sudah diberitahukan sebelum sidang perdana digelar pada Jumat (14/6). Meski demikian, MK tidak menutup pintu bila ada pihak yang ingin mengajukan saksi lebih. Hal tersebut akan dibahas oleh majelis hakim MK.

“Sementara ini yang diatur dalam RPH itu 17. Kalau ingin lebih ya silakan disampaikan. Tapi nanti majelis hakim yang memutuskan,” katanya.

Hingga saat ini, MK belum menerima daftar saksi yang diajukan oleh pihak Prabowo-Sandi dan KPU. Sidang kedua nanti akan diselenggarakan pada Selasa (18/6). Sidang mundur satu hari lantaran KPU meminta waktu karena tim hukum Prabowo-Sandi menambahkan petitum dalam permohonannya.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Survei Litbang Kompas: 53,5 Persen Pemilih Prabowo-Sandi Terima Hasil Pilpres 2019

Oleh

Fakta News
Instruksi SBY, pemilih prabowo, hasil pilpres, litbang kompas
Ilustrasi pendukung Prabowo-Sandi dalam kampanye pilpres.(istimewa)

Jakarta – Pemilihan Presiden 2019 telah usai dengan kemenangan Joko Widodo-Maruf Amin. Meski masih digugat di Mahkamah Konstitusi, 53,5 persen pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menerima apa pun hasil pemilihan.

Hal ini didapatkan dari hasil sigi Litbang Kompas pada akhir Mei lalu. Adapun, pemilih paslon 02 yang menolak apa pun hasil pilpres hanya sebesar 36,8 persen. Total, 3,5 persen pemilih paslon 02 menerima hasil pilpres bila Prabowo-Sandi menang, 0,7 persen menerima hasil bila Jokowi-Maruf menang, dan 5,5 persen pemilih 02 menyatakan tidak tahu.

Sementara itu, dari sisi pemilih Jokowi-Maruf, sebanyak 96,4 persen menerima apa pun hasil pilpres. Sementara, hanya 2,3 persen pemilih 01 yang menolak apa pun hasil pilpres. Sisanya, 0,9 persen hanya menerima hasil bila Jokowi-Maruf menang dan 0,4 persen hanya menerima hasil bila Prabowo-Sandi menang.

Litbang Kompas

Infografik: Litbang Kompas

Baca Selengkapnya

BERITA

Anies Dianggap Tak Serius Alihkan Pulau Reklamasi untuk Kepentingan Publik

Oleh

Fakta News
Anies Baswedan, Pulau Reklamasi,
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meninjau reklamasi di Pulau D.(Istimewa)

Jakarta – Keseriusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengalihfungsikan pulau reklamasi untuk kepentingan publik dipertanyakan. Pasalnya, Anies telah menerbitkan IMB untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D yang sekarang bernama Pulau Kita dan Maju.

Elisa Satunudjaja, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, menilai, pulau reklamasi seharusnya tidak dikuasai swasta seperti saat ini. Langkah Anies menerbitkan IMB di dua pulau yang sudah disegel justru kontraproduktif dengan janji kampanyenya.

Apalagi, Anies menggunakan dalih Pergub yang dibikin oleh Gubernur sebelumnya dalam meloloskan IMB di Pulau C dan D. “Kalau dia bilang untuk kepentingan publik, itu harus tertuang di panduan rencana tata ruang kotanya, bukannya malah mengakomodasi panduan rancang kota Gubernur sebelumnya,” kata Elisa, seperti diberitakan Tirto.id, Jumat (14/6). Elisa menilai, seharusnya bila Anies serius, ia bisa saja mengajukan pembatalan Pergub Nomor 206 Tahun 2016.

Hal senada juga diungkapkan Agus Pambagyo, pengamat kebijakan publik. Agus menilai untuk memperbaiki masalah reklamasi, Pemprov DKI yang dipimpin Anies harus berani mengambil langkah berani. Salah satunya membatalkan atau mengubah aturan-aturan yang sudah ada.

“Aturannya itu sudah enggak benar,” kata Agus seperti dikutip dari Tirto.id. Agus mengatakan aturan yang belum diubah menimbulkan sejumlah masalah, salah satunya penerbitan IMB.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya