Drama Pencalonan Presiden Indonesia 2019-2024
Eskalasi gelombang radikalisme keagamaan dalam peta perpolitikan Nasional, terjadi saat Ahok, Basuki Tjahaja Purnama, diajukan sebagai calon Gubernur DKI 2017-2022 kemarin. Sejak saat itu, issue Islam dan Non Islam menemukan celahnya dalam propaganda keberpihakan pemilik suara Indonesia. Pembubaran organisasi HTI yang dianggap bertentangan dengan dasar negara kita, juga berlangsung setelahnya. Sebab, setelah ‘berhasil mengalahkan‘ Ahok dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI kemarin — bahkan hingga menjebloskannya ke penjara — gerakan mereka kemudian bergeser pada upaya-upaya untuk merongrong pemerintahan yang sah. Dalam berbagai kesempatan, mereka bahkan terang-terangan mengumandangkan keinginan untuk mendirikan negara khilafah.
Pemerintah kemudian bertindak tegas dengan mengoreksi kekeliruan pada UU Organisasi Kemasyarakatan. Kekeliruan itu tak sekedar ada. Tapi telah memberi celah terhadap kehadiran dan perkembangan radikalisme di tengah kita.
Meskipun kemudian dilarang, peran dan pengaruh radikalisme itu sempat merasuk ke tengah kehidupan sebagian masyarakat. Hasutan tentang pemerintahan Joko Widodo yang tak berpihak pada ulama dan agama Islam terlanjur berkembang liar. Bahkan hingga di tengah lingkungan kaum terpelajar dan birokrasi pemerintahan yang sah.
Fenomena itu kemudian dikapitalisasi sejumlah pihak untuk kepentingan politiknya. Lalu, berkembanglah pendapat seolah tokoh ulama menjadi alternatif yang layak dipilih untuk memimpin bangsa ini. Salah satunya dipropagandakan sebagai alternatif wakil yang mendampingi pencalonan Jokowi sebagai Presiden RI pada periode mendatang.
Bagi sebagian kalangan, gagasan untuk mengedepankan tokoh ulama Islam sebagai calon Wakil Presiden yang akan dipasangkan kepada Joko Widodo, mungkin seolah-olah terlihat relevan. Strategi tersebut mungkin tak hanya menawar, tapi juga dapat mengambil hati pemilih yang sempat terhasut soal ketidak berpihakan Jokowi terhadap umat Islam dan ulamanya.
Tapi, hal yang sesungguhnya paling dibutuhkan Joko Widodo untuk mendampinginya pada periode 2019-2024 mendatang, adalah sosok yang memiliki wawasan ekonomi dan kemampuan manajerial yang hebat. Pada kedua hal tersebutlah Indonesia harus memusatkan perhatiannya. Agar dapat memanfaatkan hasil kerja yang dilakukan Jokowi pada periode pertama kali ini, mengejar ketertinggalan sekaligus memperkuat fondasinya sebagai bangsa yang maju.
Dengan kata lain, upaya menawar hati pemilih yang sempat terhasut soal keberpihakan Jokowi terhadap umat Islam dan tokoh-tokoh ulamanya memang perlu. Tapi jika tak disertai dengan wawasan ekonomi dan kemampuan manajerial mumpuni untuk mengawal Revolusi Mental dan tekad Nawacita yang tertunda, hasil kerja mereka pada akhirnya mungkin tak cukup optimal. Sementara keberlangsungan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, harus terus berlanjut, paska berakhirnya masa tugas mereka nanti.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
