Drama Pencalonan Presiden Indonesia 2019-2024
Pilihan terbaik terhadap wakil yang akan dipasangkan dengan Joko Widodo, mungkin pada mereka yang berasal dari kalangan tentara. Tentunya bukan berasal dari mereka yang masih aktif. Sebab kita bukan ingin mengulang pengalaman buruk ‘dwi fungsi‘ di masa Orde Baru.
TNI yang telah purna tugas tentunya memliki status dan kedudukan yang sama dengan masyarakat sipil yang lain. Sementara itu, kita pun telah memaklumi jika proses reformasi yang paling berhasil sejak digulirkan tahun 1998 lalu, adalah yang berlangsung di lingkungan TNI. Meskipun belum sempurna, mereka relatif sukses melaksanakan sebagian hal penting yang diamanahkan. Proses kembali ke barak, penghapusan dwi fungsi yang sebenarnya, dan peniadaan berbagai peran dan kegiatan sipil yang sebelumnya aktif melibatkan mereka — terutama dalam berbagai aktifitas usaha strategis — relatif berhasil mereka tunaikan.
Hal yang mungkin masih mengganjal hanya pada proses peradilan pidana yang melibatkan oknum maupun oganisasi tentara yang masih aktif. Dalam hal itu, mereka masih berhak mendapatkan perlakuan khusus dalam proses penegakan hukumnya. Yakni melalui sistem peradilan Militer. Bukan Pengadilan Umum sebagaimana masyarakat sipil.
Mengapa calon wakil Jokowi sebagai Presiden RI 2019-2024 dari kalangan yang pernah mengabdi di militer adalah yang terbaik?
PERTAMA, Jokowi membutuhkan ‘chief executive officer‘ untuk merevolusi manajemen birokrasi pemerintahan kita yang ‘acak kadut‘ itu. Sejarah telah membuktikan disiplin dan ketertiban militer dalam pengembangan organisasinya — termasuk ketika menjalankan agenda amanah reformasi di tubuh mereka — berjalan paling baik dibanding yang lain. Termasuk dalam pengelolaan bakat, kapasitas, dan kemampuan sumberdaya manusianya.
KEDUA, Indonesia perlu fokus sekaligus leluasa memanfaatkan momentum pengembangan keunggulan kompetitif maupun komparatifnya agar dapat bangkit hingga bersanding sejajar dengan negara-negara maju lain. Era ketergantungan pada sumberdaya alam sudah berakhir sehingga pengembangan industri berbasis nilai tambah adalah segala-galanya. Memastikan para Menteri Kabinet di bidang terkait dapat bekerja dengan baik, bersungguh-sungguh, dan tidak tergoda ataupun terjebak pada kegenitan politik yang acap menyesatkan, adalah hal yang perlu dipastikan pengawalannya. Periode 2019-2024 merupakan masa yang sangat kritis untuk memastikan profil demografi Indonesia betul sebagai bonus. Bukan sebaliknya, sebagai malapetaka karena kita tak menyediakan ruang yang dilengkapi suprastruktur memadai.
KETIGA, pemberantasan korupsi yang menjadi tekad utama ketika Gerakan Reformasi bergulir tahun 1998 lalu, perlu mendapat penguatan significant. Berbagai upaya pelemahan maupun pengacauanterhadap KPK yang tak jemu untuk mencoba hingga hari ini, harus dikawal penuh, hati-hati, dan ekstra keras. Termasuk melanjutkan reformasi di institusi-institusi penegak hukum Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian yang masih banyak menyisakan kekecewaan. Perjalanan 20 tahun sejak 1998 sesungguhnya lebih dari cukup untuk menghadirkan profesionalisme dan integritas yang jauh lebih baik dan membanggakan pada ketiga institusi tersebut. Wakil Presiden dari kalangan militer ditengarai memiliki kapasitas mumpuni melakukannya. Termasuk juga untuk memerangi musuh-musuh — maupun oknum-oknum yang kerap berusaha menelikung — persatuan dan kesatuan bangsa kita.
Di atas semua itu, Joko Widodo sesungguhnya telah menunjukkan hasil memuaskan terhadap sejumlah ‘uji-coba‘ yang pernah dilakukan. Sepanjang masa pemerintahannya sejak 2014 hingga kini, Presiden Joko Widodo berulang kali melibatkan peran serta TNI terhadap sejumlah kerja besar dan stategisnya. Mulai dari pembukaan dan pencetakan sawah, pembangunan infrastruktur di kawasan terpencil bahkan terisolasi, hingga pembersihan sungai Citarum yang sebelumnya sempat heboh karena sangat tercemar. Fakta bahwa saat ini sungai yang membelah propinsi Jawa Barat itu, telah mencapai keberhasilan yang luar biasa, tak bisa dilepaskan tanpa peran serta langsung dari kalangan militer yang dilibatkan di sana. Semua itu mereka lakukan tanpa harus mengambil alih fungsi-fungsi sipil dari lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di sana. Bahkan mereka mampu menggerakkan partisipasi dan dukungan aktif masyarakat setempat.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
