Usai Sidang AIPA, Delegasi Suguhkan Penampilan Seni dan Budaya
Suasana Solidarity Dinner yang sudah cukup menyenangkan pun bertambah meriah. Apalagi KD dan Mulan kemudian menambah hangat suasana dengan bernyanyi Poco-poco, lagu sekaligus tari kreasi asal Maluku.
Puan bersama anggota DPR kemudian mengajak delegasi AIPA untuk ikut menari dengan gerakan Poco-poco. Para delegasi tampak semangat bergoyang. Tak berhenti sampai situ, Anggota DPR yang juga penyanyi Harvey Malaiholo turut menyumbangkan suaranya dengan menyayikan lagu Kopi Dangdut.
Delegasi AIPA tampak semakin riang saat ikut berjoget dangdut bersama Puan dan rombongan anggota DPR. Penampilan budaya dari Indonesia kemudian ditutup dengan tarian Maumere yang lagunya dibawakan oleh KD, Mulan, dan Harvey Malaiholo. “This is the beauty of Indonesia. Kita ingin sesuatu yang bisa interaktif dengan audiens, makanya pilih Poco-poco juga, apalagi Mbak Puan juga senang nari Poco-poco,” ungkap Kris Dayanti.
Anggota Komisi IX DPR ini pun mengaku senang bisa tampil menghibur para delegasi Sidang Umum AIPA. Selain ikut berkontribusi dalam rapat atau kegiatan substansi AIPA, KD mengaku bangga bisa menampilkan budaya Indonesia di hadapan kalangan parlemen ASEAN itu.
“Seneng banget, karena kita nggak cuma bisa sebagai seniman tapi juga bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Ini kontribusi kami. Nyanyinya juga seneng, dan bangga karena Indonesia bisa menampilkan satu penampilan yang apik,” tuturnya.
Saat pembukaan acara, Indonesia juga menyuguhkan visual mapping dari komposer yang juga konten kreator, Alffy Rev. Dalam video mapping yang ditampilkan di hadapan delegasi AIPA, Alffy Rev menunjukkan keindahan budaya dan pariwisata Indonesia dengan latar lagu-lagu daerah seperti Sajojo dan O Ina Ni Keke.
Penampilan budaya delegasi AIPA juga tak kalah seru. Seperti delegasi Brunei Darussalam yang membawakan musik tradisionalnya, Kamboja yang menyanyikan lagu daerah mereka, dan Thailand yang tampil semarak dengan tarian khas asal negaranya. “Terima kasih untuk Ibu Puan Maharani atas malam yang indah ini. Acara ini mengingatkan soal solidaritas yang merupakan spirit dari AIPA,” ungkap salah satu delegasi dari Kamboja.
Kemeriahan Solidarity Dinner tersebut dilengkapi dengan penampilan dari Kesekjenan AIPA yang memadukan berbagai budaya dari negara-negara ASEAN, salah satunya Tari Saman asal Indonesia. Menurut Anggota DPR Irine Yusiana Roba Putri, Solidarity Dinner pada Sidang Umum AIPA di Jakarta ini menjadi salah satu yang paling ramai selama perhelatan Sidang AIPA.
“Karena semua saling menghargai kebudayaan satu sama lain. Malam terakhir, ini perayaan bahwa ASEAN adalah sebuah kawasan yang sangat berbudaya,” jelas Irine. DPR RI pun disebut ingin memberi penampilan yang terbaik, termasuk dengan pakaian nusantara yang dikenakan para legislator di acara ini.
Seperti Puan yang tampak menawan dengan busana batik, lalu KD yang memakai kebaya kartini berwarna hijau lengkap dengan sanggul anggunnya, dan Ansy Lema yang memakai baju khas NTT. Tampak pula Fadli Zon dan Sukamta memakai beskap Jawa dengan blankon.
Anggota DPR dari Dapil Bali, Putu Supadma Rudana datang dengan memakai udeng dan sarung khas Pulau Dewata. Lalu Charles Honoris terlihat ‘bergaye’ dengan mengenakan baju khas Betawi, dan Gilang Dhielafararez memilih baju adat Sumatera Barat.
“Kita mencoba memperkenalkan bahwa budaya kita sangat dalam, bisa dilihat dari pakaian-pakaiannya. Malam solidarity dinner ini memang ajangnya AIPA mempersembahkan kebudayaannya masing-masing, kali ini Indonesia menampilkan dengan kekhasan kita,” sebut Irine.
Pujian pun banyak datang dari delegasi AIPA atas acara Solidarity Dinner yang dipersembahkan Indonesia melalui sajian seni budaya. Mereka juga menikmati makan malam dengan menu kuliner nusantara seperti Rawon, Gado-gado, daging balado, hingga es campur.
“This is fun, diversity (keberagaman) budaya. Para delegasi suka sekali dengan konsepnya Indonesia. Saya mendapatkan malam yang menyenangkan. Ini bentuk persaudaraan kita di ASEAN,” kata Anggota Parlemen asal Thailand, Taopiphop Limjitrakorn.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
