“Terus Terang Kita Memang Harus Menolong”
Upaya menangani kasus luar biasa (KLB) wabah gizi buruk dan campak yang melanda Kabupaten Asmat, Papua, dilakukan pemerintah dengan terus berupaya mencari solusi yang terbaik untuk warga Asmat. Pemerintah telah membentuk dan mengirim tim satuan tugas (satgas) yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengatasi KLB di Kabupaten Asmat tersebut.
Beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek meninjau langsung untuk melihat kondisi anak-anak yang terserang KLB gizi buruk di Kabupaten Asmat tersebut. Salah satu lokasi yang dikunjunginya adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats di Asmat. Di RS itu, Nila mengatakan bahwa terdapat sejumlah ibu dan anak warga Asmat yang sedang dirawat. Kondisi anak-anak yang terkena wabah gizi buruk sangat memprihatinkan. “Terus terang ini memang kita harus menolong,” kata Nila di Jakarta, Senin pekan lalu.
Dengan melihat kondisi anak-anak dan ibu-ibu itu, perempuan yang berlatar belakang dokter ini pun langsung meyakini bahwa di dalam perut buncit anak-anak yang terkena gizi buruk itu terdapat cacing. “Saya bisa mikir ini isinya bukan karena buncit, tapi cacing, jelas. Kami tahu cacing pita ada, itu positif,” tuturnya.
Tak hanya itu saja, Nila juga mengatakan kondisi pernapasan anak-anak korban gizi buruk itu terengah-engah. Menurutnya, pengobatan terhadap anak kurang gizi ini mesti dilakukan secara perlahan. Cacing pita dalam perut anak yang kurang gizi ketika diberi obat cacing akan keluar dari tubuh melalui dubur, mulut, bahkan hidung. “Nah, yang paling berbahaya kalau cacing pita itu masuk ke paru-paru sehingga pengobatan terhadap anak gizi buruk tidak bisa sembarangan,” terang Nila.
Kemenkes telah memeriksa sebanyak 12.398 anak sejak September 2017 sampai 25 Januari 2018. Kemenkes menyatakan telah memberikan pelayanan optimal. Berdasarkan data Kemenkes, sebanyak 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat. Selain itu, Kemenkes juga menemukan 25 anak terduga campak serta empat anak yang terkena campak dan gizi buruk.
Wanita kelahiran Jakarta 68 tahun silam ini, Senin pekan lalu, di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, No. 9 Jakarta Pusat, dalam forum Diskusi FMB 9 yang mengangkat tema, “Memajukan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua.” Di forum itu, Nila menceritakan dengan rinci kondisi terkini KLB gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat kepada wartawan yang juga dihadiri Fakta.News. Berikut kutipannya.
Bisa diceritakan bagaimana kondisi lingkungan dan kesehatan di Asmat?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pembangunan itu ada dua, yaitu selain pembangunan fisik (Infrastruktur), ada juga pembangunan manusianya (nonfisik). Pembangunan nonfisik ini tidak kalah penting. Jadi, pembangunan kesehatan ini adalah dasar yang menjadi perhatian utama.
Sering kali kasus kesehatan dianggap biasa-biasa saja. Kalau sudah sakit, baru ribut. Nah, yang disalahkan nanti dokternya. Kadang-kadang memang kita lupa dengan kesehatan. Kalau melihat makanan yang enak, matanya lebih dulu melotot sebelum berpikir dampak penyakitnya.
Kesehatan memang memerlukan sarana dan prasarana (fisik), mulai dari puskesmas hingga rumah sakit (RS). Tentu ini dilakukan dengan sistem yang berjenjang. Artinya, tidak semua orang sakit langsung masuk rumah sakit. Kemudian, kami juga perlu obat-obatan di dalamnya maupun alat kesehatannya serta sumber daya manusia (SDM), yaitu tenaga kesehatan. Saya kira ini memang tugas dari Kemenkes terkait penyediaan fasilitas kesehatan.
Menkes saat berkunjung ke Asmat, Papua (Foto: Net.Z)
Apakah Kemenkes sudah memberikannya secara merata?
Memang sampai 2018 ini kami masih terus berupaya. Sejak era pemerintahan Presiden Jokowi melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yaitu BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah kami terbitkan. Saya kira orang Indonesia memang lebih beruntung karena 92,4 juta jiwa preminya dibayarkan oleh pemerintah. Mereka bisa pergi ke fasilitas kesehatan (faskes) seperti puskesmas atau RS.
Namun, karena masih masa transisi sedangkan yang sakit sudah lebih banyak, sering muncul ribut-ribut. Banyak yang bilang mengantre terlalu lama dan sebagainya. Kami kejar-kejaran.
Untuk kasus KLB gizi buruk yang melanda wilayah Asmat, bagaimana langkah cepat untuk beberapa pekan ke depan untuk penanggulangan gizi buruk di Asmat?
Pertama, kami mengirim tenaga kesehatan. Sebab, dengan kondisi kesehatan lingkungan yang ada di sana, air pun jadi masalah. Terkait kesehatan lingkungan (kesling), kami mencoba melakukan penjernihan air. Saya kontak langsung Menteri ESDM Ignasius Jonan karena dia punya bor air dan BBM. Jadi, mana yang bisa dikerjakan dalam kondisi darurat, mari kita kerjakan bersama. Untuk urusan transportasi, BBM sudah sampai untuk transportasi di sana dan itu sudah dikirim sebanyak 24 ton BBM.
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.