Connect with us
Prof. Dr. dr Nila Djuwita F Moeloek, SpM (K), Menteri Kesehatan:

“Terus Terang Kita Memang Harus Menolong”

Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr Nila Djuwita F Moeloek, SpM (K),(Foto: Istimewa)

Upaya menangani kasus luar biasa (KLB) wabah gizi buruk dan campak yang melanda Kabupaten Asmat, Papua, dilakukan pemerintah dengan terus berupaya mencari solusi yang terbaik untuk warga Asmat. Pemerintah telah membentuk dan mengirim tim satuan tugas (satgas) yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengatasi KLB di Kabupaten Asmat tersebut.

Beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek meninjau langsung untuk melihat kondisi anak-anak yang terserang KLB gizi buruk di Kabupaten Asmat tersebut. Salah satu lokasi yang dikunjunginya adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats di Asmat. Di RS itu, Nila mengatakan bahwa terdapat sejumlah ibu dan anak warga Asmat yang sedang dirawat. Kondisi anak-anak yang terkena wabah gizi buruk sangat memprihatinkan. “Terus terang ini memang kita harus menolong,” kata Nila di Jakarta, Senin pekan lalu.

Dengan melihat kondisi anak-anak dan ibu-ibu itu, perempuan yang berlatar belakang dokter ini pun langsung meyakini bahwa di dalam perut buncit anak-anak yang terkena gizi buruk itu terdapat cacing. “Saya bisa mikir ini isinya bukan karena buncit, tapi cacing, jelas. Kami tahu cacing pita ada, itu positif,” tuturnya.

Tak hanya itu saja, Nila juga mengatakan kondisi pernapasan anak-anak korban gizi buruk itu terengah-engah. Menurutnya, pengobatan terhadap anak kurang gizi ini mesti dilakukan secara perlahan. Cacing pita dalam perut anak yang kurang gizi ketika diberi obat cacing akan keluar dari tubuh melalui dubur, mulut, bahkan hidung. “Nah, yang paling berbahaya kalau cacing pita itu masuk ke paru-paru sehingga pengobatan terhadap anak gizi buruk tidak bisa sembarangan,” terang Nila.

Kemenkes telah memeriksa sebanyak 12.398 anak sejak September 2017 sampai 25 Januari 2018. Kemenkes menyatakan telah memberikan pelayanan optimal. Berdasarkan data Kemenkes, sebanyak 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat. Selain itu, Kemenkes juga menemukan 25 anak terduga campak serta empat anak yang terkena campak dan gizi buruk.

Wanita kelahiran Jakarta 68 tahun silam ini, Senin pekan lalu, di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, No. 9 Jakarta Pusat, dalam forum Diskusi FMB 9 yang mengangkat tema, “Memajukan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua.” Di forum itu, Nila menceritakan dengan rinci kondisi terkini KLB gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat kepada wartawan yang juga dihadiri Fakta.News. Berikut kutipannya.

Bisa diceritakan bagaimana kondisi lingkungan dan kesehatan di Asmat?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pembangunan itu ada dua, yaitu selain pembangunan fisik (Infrastruktur), ada juga pembangunan manusianya (nonfisik). Pembangunan nonfisik ini tidak kalah penting. Jadi, pembangunan kesehatan ini adalah dasar yang menjadi perhatian utama.

Sering kali kasus kesehatan dianggap biasa-biasa saja. Kalau sudah sakit, baru ribut. Nah, yang disalahkan nanti dokternya. Kadang-kadang memang kita lupa dengan kesehatan. Kalau melihat makanan yang enak, matanya lebih dulu melotot sebelum berpikir dampak penyakitnya.

Kesehatan memang memerlukan sarana dan prasarana (fisik), mulai dari puskesmas hingga rumah sakit (RS). Tentu ini dilakukan dengan sistem yang berjenjang. Artinya, tidak semua orang sakit langsung masuk rumah sakit. Kemudian, kami juga perlu obat-obatan di dalamnya maupun alat kesehatannya serta sumber daya manusia (SDM), yaitu tenaga kesehatan. Saya kira ini memang tugas dari Kemenkes terkait penyediaan fasilitas kesehatan.

Menteri-Nila-ke-Asmat-

Menkes saat berkunjung ke Asmat, Papua (Foto: Net.Z)

Apakah Kemenkes sudah memberikannya secara merata?

Memang sampai 2018 ini kami masih terus berupaya. Sejak era pemerintahan Presiden Jokowi melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yaitu BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah kami terbitkan. Saya kira orang Indonesia memang lebih beruntung karena 92,4 juta jiwa preminya dibayarkan oleh pemerintah. Mereka bisa pergi ke fasilitas kesehatan (faskes) seperti puskesmas atau RS.

Namun, karena masih masa transisi sedangkan yang sakit sudah lebih banyak, sering muncul ribut-ribut. Banyak yang bilang mengantre terlalu lama dan sebagainya. Kami kejar-kejaran.

 

Untuk kasus KLB gizi buruk yang melanda wilayah Asmat, bagaimana langkah cepat untuk beberapa pekan ke depan untuk penanggulangan gizi buruk di Asmat?

Pertama, kami mengirim tenaga kesehatan. Sebab, dengan kondisi kesehatan lingkungan yang ada di sana, air pun jadi masalah. Terkait kesehatan lingkungan (kesling), kami mencoba melakukan penjernihan air. Saya kontak langsung Menteri ESDM Ignasius Jonan karena dia punya bor air dan BBM. Jadi, mana yang bisa dikerjakan dalam kondisi darurat, mari kita kerjakan bersama. Untuk urusan transportasi, BBM sudah sampai untuk transportasi di sana dan itu sudah dikirim sebanyak 24 ton BBM.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menkes Minta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Gunakan Alkes Produksi Dalam Negeri

Oleh

Fakta News
Menkes Budi Gunadi Sadikin

Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendorong agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memprioritaskan penggunaan alat kesehatan (alkes) produksi dalam negeri. Langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan perekonomian bangsa sekaligus mendorong ketahanan sistem kesehatan yang merupakan pilar ketiga transformasi kesehatan.

“Untuk pembelian pemerintah, Pak Presiden minta sekitar 40 persen dari anggaran dipakai untuk belanja UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) supaya terjadi perputaran. Untuk itu, semua alkes yang bisa diproduksi dalam negeri harus dioptimalkan,” ujar Menkes, dikutip dari laman Kemenkes, Jumat (19/08/2022).

Budi mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah mengidentifikasi alat-alat kesehatan yang mampu diproduksi dalam negeri untuk selanjutnya dapat dimasukan di e-Katalog dan dimanfaatkan secara luas.

“Saya sudah minta agar dipastikan apa saja alat-alat yang bisa diproduksi dalam negeri untuk selanjutnya kita kunci di e-Katalog. Salah satunya tempat tidur, semua rumah sakit pusat maupun daerah harus pakai tempat tidur produksi dalam negeri,” ujarnya.

Selain tempat tidur, alat kesehatan yang telah diidentifikasi mampu memenuhi pangsa pasar dalam negeri di antaranya antropometri, kasa, dan kapas, dan lain-lain.

“Saat ini, kita telah melakukan pembelian 300 ribu antropometri untuk selanjutnya didistribusikan ke puskesmas, posyandu prima, dan posyandu di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebutkan telah menyiapkan langkah strategis guna memenuhi kebutuhan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Pertama dengan mendorong UMKM masuk dalam industri berbasis teknologi dan kreativitas. Kedua, dengan membangun rumah produksi bersama bagi para pelaku UMKM.

“Jadi nanti pemerintah bersama UMKM bisa duduk bersama untuk mengembangkan ekosistem mengenai produk dibutuhkan pemerintah dan ekosistem pembiayaannya,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Gubernur BI Beberkan Tiga Sinergi Kebijakan untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08/2022) pagi. (Foto: Humas Setkab/Agung)

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan pentingnya sinergisitas pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah dalam upaya untuk menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Perry usai menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08/2022) pagi.

“Kita bersinergi bersama dengan semangat kebangsaan mengendalikan inflasi untuk pemulihan ekonomi, agar ekonomi kita pulih lebih cepat tumbuh lebih kuat,” ujarnya.

Perry menambahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat pembukaan Rakornas menekankan bahwa upaya penanganan inflasi harus dilakukan bersama hingga level mikro, tidak hanya secara makro.

“Diarahkan Bapak Presiden, yuk kita perkuat sinergi dan koordinasi, baik pusat maupun daerah, mengatasi bersama inflasi ini yang dampak global sehingga kesejahteraan rakyat, daya beli rakyat masih bisa terjaga, pemulihan ekonomi itu bisa lebih lanjut, tentu saja kita bisa meningkatkan, memperkuat pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur BI mengemukan tiga sinergi antarkebijakan yang dilakukan. Pertama, sinergi untuk mengatasi inflasi pangan. Perry mengungkapkan pada bulan Juli inflasi pangan mencapai 11,47 persen sementara inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 4,94 persen.

Perry menyampaikan, BI bersama dengan pemerintah telah melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah.

“Dalam gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ini, ada operasi untuk ketersediaan makanan, kerja sama antardaerah dari yang surplus ke yang defisit, supaya memang betul-betul arus barang itu bisa teratasi. Kemudian juga, penggunaan anggaran di daerah, anggaran darurat itu bisa dilakukan,” ujarnya.

Dengan gerakan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI Perry berharap inflasi pangan agar segera terkendali.

“Insyaallah ini dalam bulan-bulan yang akan datang inflasi pangan terkendali. Insyaallah kalau inflasi pangan kita bisa turunkan dari 11,47 (persen) menjadi maksimal 5 persen atau 6 persen, artinya daya beli masyarakat semakin baik dan juga inflasi kita terkendali,” ujarnya.

Kedua, adalah kebijakan fiskal. Pemerintah telah menggelontorkan subsidi untuk mengurangi dampak kenaikan harga energi global terhadap masyarakat.

“Kebijakan fiskal dalam bentuk subsidi untuk energi, listrik sehingga ini yang dampak harga minyak, harga energi yang tinggi tidak kemudian membebani rakyat. Tentu saja, itu tergantung pada kekuatan dari fiskal,” ujar Perry.

Ketiga, Gubernur BI menyampaikan bahwa kebijakan moneter BI diarahkan untuk stabilitas (pro-stability). Sementara kebijakan lainnya, seperti makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi keuangan syariah diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).

Beberapa kebijakan yang dilakukan, lanjut Perry, di antaranya adalah stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian likuiditas.

“Kami juga sementara ini belum perlu untuk menaikkan suku bunga karena tadi ada subsidi, ada pengendalian pangan, sehingga dari sisi kebijakan suku bunga tidak harus buru-buru menaikkan suku bunga, sehingga masih bisa menjaga stabilitas mendorong pemulihan ekonomi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

BPN Serahkan Sertifikat Tanah Candi Borobudur ke Kemendikbudristek

Oleh

Fakta News
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah Candi Borobudur kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim, Kamis (18/08/2022). (Foto: Humas Kementerian ATR)

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah Candi Borobudur kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kamis (18/08/2022), di Kantor Kemendikbudristek. Sertifikat tanah tersebut diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim.

“Sertifikat ini merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak. Semoga dengan diterbitkannya sertifikat ini bisa memberi dukungan terhadap pengembangan pariwisata di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur,” ujar Hadi.

Hadi menyampaikan. penyertifikatan Candi Borobudur merupakan bagian dari langkah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Sekarang ini kegiatan PTSL sudah berhasil mendaftarkan 74 persen dari seluruh bidang tanah di Indonesia, dari total 126 juta bidang. Penyertifikatan aset instansi pemerintah merupakan bagian dari PTSL yang harus segera diselesaikan, agar setiap bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar dan terpetakan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan bahwa tahun 2022 ini merupakan tahun bersejarah bagi Candi Borobudur. Di awal tahun, Candi Borobudur disahkan menjadi tempat ibadah umat Hindu dan Budha dari seluruh dunia. Kemudian, Candi Borobudur juga ditempatkan sebagai tuan rumah dari Pertemuan Tingkat Tinggi Kebudayaan G20 yang akan berlangsung pada bulan September nanti.

“Dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai untuk tanah Candi Borobudur, semakin lengkaplah upaya kita untuk terus memajukan warisan budaya kebanggaan bangsa Indonesia,” ujar Nadiem.

Nadiem pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertifikatan tanah Candi Borobudur yang telah dilakukan sejak tahun 2015 ini.

“Saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut menjalankan, mengawal, memberi masukan, hingga memfinalisasi terbitnya sertifikat ini. Sekali lagi, capaian ini berhasil kita peroleh berkat gotong royong dan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Mendikbudristek.

Nadiem juga mengajak semua pihak untuk terus menguatkan gotong royong dalam mengelola situs Candi Borobudur dengan berorientasi pada pemajuan kebudayaan Indonesia.

“Mari bersama-sama merawat keberlangsungan dan mendorong pemajuan Candi Borobudur demi terwujudnya cita-cita Merdeka Berbudaya,” pungkas Nadiem.

Baca Selengkapnya