Struktur Lengkap TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk Pemilu 2024
Juru Bicara Utama
1. Ir. Johan Budi Sapto Pribowo
2. Aryo Seno Bagaskara
Narasumber Media
1.Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M.
2.Aria Bima M.Ikom
3.Adian Yunus Yusak Napitupulu, SH
4.Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A. (Deddy Sitorus)
5.H. Mohamad Guntur Romli
6.Cyril Raoul Hakim (Chico Hakim)
7.Kiki Taher
8.Agustina H. (Tina Toon)
9.Patria Ginting, MA
10.Bane Manalu
11.Marcellius Kirana H. S. (Marcell Siahaan)
12.Aris Setiawan Yodi
13.Boy Agustinus Sahala Pratama
14.Gifari Shadad Ramadhan
15.Tamara Yolanda
16.Tamara Geraldine
17.My Esti Wijayanti
18.H. Usman Muhammad Tokan (Donnie), SE, MBA, MA
19.Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si
20.Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M.
21.Imam Priyono
22.Dahliah Umar, M.A.
23.Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H.
24.Nadia Hasna Humaira, M.A.
25.Rapih Herdiansyah, S.Sos., M.I.Kom
26.Aditya Herpavi Rachman
27.Gilang Dirga
28.Emma Umiyyatul Chusna 29.Abdullah Mansur 30.Amrul Haqq
31.Wan Ilham
32.Chairunisa Yusuf, S.Sos., M.IP
33.Chrys Kelana
34.Dr. Abdul Azis Khafia, S.Si., M.Si.
35.Lutfi Hermawansayah
36.Didin Syaepudin, SE., MM
37.Imron Rosyadi
38.!do Ahmad Firman 39.RusdiSafi
40.Siti Nurbaya
41.Jims Charles Kawengian
42.Ridwan Gani
43.Togar Manahan Nero, S.H.
44.Berlian Salim
45.Dicky Chandra
46.Dicki
47.Gugum Gumelar
48.Rahmayanti Bajeber
49.Lestari Manurung
50.Siti Rahmayanti
51.Dr. Heri Budianto, S.Sos., M.Si.
52.Yusuf Lakaseng
53.Dr. H. Ferry Kurnia R, M.Si.
54.Tama Satrya Langkun, S.H.
55.Ike Julies Tiati, S.I.P., M.Si.
56.Michael Victor Sianipar, B.A.
57.Aiman Wicaksono
58.Dian Mirza, B.A., S.Psi
59.Ratu Nabila
60.Diska Resha Putra, S.T., M.Han.
61.Diah Koesno
62.Aldi Taher
63.Wan Aniska
64.David Sitorus
65.Venna Melinda
66.Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H.
67.Muhammad Syaeful Mujab, M.Sc.
68.Siti Asylla Mulia, S.S.
69.Ruhut Poltak Sitompul
70.Meizani Irmadhiany
71.Dini Ramadhani
72.Edi Sturisno
73.Roby Muhamad, Ph.D
74.Pangeran Siahaan, S.E.
75.Diah Ayu Permatasari (Pepi)
76.Novi Basuki
77.Putri Emelie
78.Anggy Pasaribu
79.Kenny Macallo
80.Zelda Savitri, B.A.
81.Fransiskus Verlin
82.I Ketut Guna Artha
83.Valdi Hallatu
84.Ancilla
85.Siti Nurfadilah
86.Dian Sitoresmi
87.Eka Purnama Dewi
88.Rachmawaty
89.Ririh Welas
90.Romanus Sumaryo (Iyo)
91.Muhammad Taufik (Taufik Damas)
92.Haris Pertama
93.!wan Setiawan
94.Adriana Angela Brigita
95.Prescilla Estevina Tuerah
BERITA
Legislator Ingatkan Pentingnya Batas-Batas Wilayah dalam 27 RUU Kabupaten/Kota
Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Kamran Muchtar Podomi mengingatkan pentingnya memasukan batas-batas wilayah dalam RUU Kabupaten/Kota yang saat ini sedang dibahas oleh panitia kerja (panja) 27 RUU Kabupaten/Kota. Menurutnya, terkait batas wilayah ini akan menyangkut berbagai hal lain, termasuk diantaranya mengenai sumber daya alam (SDA).
”Kemudian menjadi sangat penting, karena kalau sekarang dulunya bareng ini. Tapi kalau sudah menyangkut sumber daya, berantem ini. Jadi sebaiknya kalau itu harus jelas dimuat di dalam undang-undang. Hubungannya langsung dengan RTRW (Rancang Tata Ruang Wilayah), dengan DAO (Decentralized Autonomous Organization). Ya, jadi itu harus, di undang-undang itu harus clear, batas-batas wilayah. Tidak boleh kita biarkan,” kata Karman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi Aceh di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).
Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan, hal serupa pernah terjadi di Dapilnya, yang mana karena perebutan batas wilayah beberapa kepala daerah setempat sampai membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung.
”Karena di provinsi saya pengalaman, Pak. Nanti para bupati datang sampai di mahkamah agung. Untuk mempersoalkan kepada Kemendagri terkait dengan batas-batas wilayah. Jadi ini sangat substantif dan penting agar saudara-saudara kita di Aceh tidak berantem hanya karena persoalan sumber daya alam terkait dengan batas-batas,” kata Legislator Dapil Sulawesi Utara ini.
Lebih lanjut, Kamran mengungkapkan, masalah lain bisa berlanjut jika sudah masuk unsur politik di dalamnya, sehingga nantinya berbagai putusan terkait batas wilayah tersebut menjadi tidak objektif. Untuk itu, Kamran meminta terkait batas wilayah haruslah tertera jelas di UU.
”Berdasarkan pengalaman batas wilayah ini penting, karena ini nanti unsur politiknya akan masuk, bupatinya dari warna ini, gubernurnya dari ini, nantinya keputusannya tidak akan objektif oleh sebab itu selesaikan sejak UU ini, jangan kita bertengkar oleh warna-warna,” pungkasnya.
BERITA
Adang Tekankan Pentingnya Revisi Undang-Undang Narkotika
Jakarta – Sebagai upaya menangani permasalahan narkotika di Indonesia Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Narkotika. Adang menekankan bahwa perkembangan jenis dan bentuk narkotika yang begitu pesat memerlukan penyesuaian regulasi agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.
“Satu Undang-Undang yang perlu mendapat perhatian kita adalah masalah Undang-Undang Narkotika. Undang-undang yang ada saat ini tidak lagi memadai karena banyaknya macam narkotik yang telah berubah bentuk dan jenis, sehingga tidak tercantum dalam lampiran undang-undang yang ada sekarang. Oleh karena itu, diperlukan suatu perubahan,” papar Adang dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (20/5/2024).
Politisi dari Fraksi PKS ini juga menyoroti kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang mayoritas penghuninya adalah pengguna narkotika. “Kita juga tahu bahwa di LP hampir seluruh LP rata-rata 60-70 persen isinya adalah pengguna narkotik. Oleh karena itu, kita bersama pemerintah ingin bisa menyelesaikan masalah tersebut melalui usaha preventif dan represif, khususnya yang berhubungan dengan rehabilitasi,” ungkap Adang.
Dia menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, terutama bagi anak-anak muda yang baru mencoba-coba dan bukan merupakan bandar. “Untuk anak-anak kita yang baru coba-coba, anak-anak kita yang memang bukan bandar, sebaiknya direhabilitasi. Karena pada saat mereka masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, setelah keluar masih saja melakukan hal yang sama. Sehingga perlu suatu rehabilitasi dan pendidikan agar generasi muda kita di masa yang akan datang tidak terkena masalah narkotika,” jelas Adang.
Melalui upaya ini, Adang Daradjatun berharap dapat memberikan solusi jangka panjang yang lebih efektif dalam menangani masalah narkotika di Indonesia. Rehabilitasi yang baik diharapkan mampu memutus rantai ketergantungan narkotika dan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memiliki masa depan yang lebih baik.
BERITA
Putu Rudana Supadma Suarakan Kearifan Lokal Lindungi Air Tetap Lestari
Bali – Kolaborasi pemangku kepentingan, baik tingkat lokal, regional, dan internasional, harus diupayakan supaya isu air dan sanitasi bisa menjadi agenda politik negara. Pendekatan kearifan lokal yang diselaraskan dengan pemikiran maju serta kemauan untuk menerapkan inovasi terbaru menjadi penting untuk diterapkan.
Pernyataan ini diutarakan oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana saat menyampaikan sikap DPR RI dalam sesi pleno ke-2 pada agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5/2024). Ia sepakat bahwa air merupakan salah satu elemen vital yang bisa mewujudkan Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs) menjadi nyata.
“Oleh karena itu, semua sektor, termasuk dunia usaha, pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil harus berpartisipasi aktif dan bekerja sama untuk memastikan pengelolaan dan alokasi sumber daya air yang lebih baik,” tegas Putu dalam sesi tersebut.
Di sisi lain, dirinya menyadari bahwa setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, memiliki prioritas agenda politik yang berbeda. Walaupun begitu, memperoleh hak atas air layak dan bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap negara.
Melalui sesi ini, setiap perwakilan parlemen dunia yang hadir perlu membuka diri dengan berbagai pengalaman, wawasan, dan masukan. Upaya ini patut diterapkan, menurutnya, karena akan menjadi jembatan antarnegara supaya kebijakan yang nantinya dilahirkan bisa menciptakan solusi yang mangkus dan sangkil.
Menutup pernyataan, Putu menekankan kearifan lokal yang telah dilakukan oleh penduduk setempat selama ratusan tahun demi melindungi kelestarian air harus didukung oleh multipihak. Maka, ia meminta dukungan sejumlah pemangku kepentingan agar peduli sekaligus melindungi kearifan lokal tersebut dengan mengambil sikap melalui regulasi dan hukum.
“Saya pikir mungkin (kearifan lokal) ini penting bagi lembaga-lembaga tertentu, baik eksekutif, legislatif, atau mungkin internasional, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap upaya pelestarian sumber air yang didasarkan pada norma-norma lokal,” tandas Ketua Kaukus Air DPR RI itu.