Connect with us

Simak 62 Daftar Hoaks Pemilu Sepanjang 2018, Jangan Sampai Terperdaya

Stop Gunakan Hoaks, hoaks pemilu

Daftar 62 Hoaks Pemilu

Berikut ini daftar 62 hoaks pemilu yang berhasil diindentifikasi Kemkominfo sepanjang Agustus hingga Desember 2018.

Laporan Isu Hoaks Bulan Agustus 2018:

  1. Dian Sastro dengan tagar ganti presiden
  2. Voting Online KPU
  3. Cina minta Jokowi jual Pulau Jawa dan Sumatra
  4. Banser resmi dukung Prabowo Sandi
  5. Survei kemenangan Prabowo
  6. Putusan gugatan MK pada Pilkada Kab. Sampang
  7. Pernyataan Sandiaga tidak yakin Indonesia raih juara di Asian Games 2018
  8. Dukungan KH Said Aqil terhadap paslon Prabowo Sandiaga
  9. Badai pasir terjadi karena spanduk #2019gantipresiden
  10. Statement Sri Mulyani tantang pembenci Jokowi
  11. Megawati setuju PKI bangkit

Laporan Isu Hoaks Bulan September 2018: 

  1. Pelaku bom bunuh diri di Surabaya masih hidup dan dukung 2019 ganti presiden
  2. Mahasiswa Baru UMM Bentuk Formasi “2019 Ganti Presiden”
  3. Prabowo mempunyai utang sebesar Rp 17 triliun
  4. TNI foto membentuk angka 2
  5. PDIP Menerima Kunjungan PKI China
  6. Jadi inilah sumber perpecahan di dalam gera’an tiganti
  7. Akhirnya Najwa Shihab Dukung Prabowo-Sandi
  8. Penambahan angka ‘0’ dalam nomor urut pasangan capres-cawapres dituding akan berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara

Laporan Isu Hoaks Bulan Oktober 2018:

  1. Dukungan GARBI kepada Jokowi
  2. Ratna Sarumpaet Diancam Pemerintah
  3. Presiden Pesta untuk menyambut para delegasi IMF di atas penderitaan korban bencana Palu
  4. Rekening Gendut Jokowi di luar negeri yang tidak dilaporkan
  5. Tulisan tagar 2019 Ganti Presiden di Kaos yang di bawa oleh Khabib Nurmagomedov
  6. Pemerintah akan segera mengesahkan UU LGBT
  7. Berita gambar `Pegawai Kemenag Jember yang mengatakan bahwa PA 212 Muak dengan Prabowo
  8. KH Ma’ruf Amin Mencium Pipi Wanita Bukan Muhrim
  9. Surat pemanggilan KPK terhadap Kapolri Tito Karnavian
  10. Kemendagri selundupkan 31 data pemilih baru
  11. Timses Prabowo Sandi akan adakan CFD membiru pada 28 Oktober 2018
  12. E-mail skenario Coklat

Laporan Isu Hoaks Bulan November 2018:

  1. Broadcasting SMS/pesan WA Jokowi membagikan pulsa gratis
  2. Kejamnya Rezim ini (pernyataan Presiden Jokowi terhadap 5 Guru Honorer yang meninggal dunia di Istana saat demonstrasi )
  3. PDIP minta seluruh pesantren ditutup
  4. Cukong Cina Pendukung Jokowi
  5. Hoaks Anak DN Aidit Melaporkan Pak Prabowo
  6. Khofifah Indar Parawansa Masuk Timses Prabowo – Sandi
  7. Foto seksi Grace Natalie
  8. Fatwa Haram Memilih PSI untuk Warga Muhammadiyah
  9. Foto Anggota Polri Siap Dukung Salah Satu Pasangan Capres-Cawapres
  10. Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Terima Uang dari BIN untuk Tidak Mengkritisi dan Dukung Jokowi -Ma’ruf Amin
  11. Jokowi dan Megawati Potong Tumpeng di atas Lambang PKI
  12. Jika Menang, Jokowi Akan Ganti KH Ma’ruf Amin dengan Ahok
  13. Atas Keinginan Jokowi, China Segera Kirim 3 juta Warganya ke Indonesia

Laporan Isu Hoaks Bulan Desember 2018:

  1. Foto Prabowo di dinding pemimpin luar negeri
  2. Puan Maharani buka posko logistik di reuni 212
  3. “Nusron Wahid: “Kalau Peserta Aksi 212 Lebih dari Seribu Orang Ludahi Muka Saya”
  4. Karni Ilyas Dipanggil Jokowi Karena TV One Siaran Langsung Reuni Akbar 212
  5. Surat Presiden Jokowi Meminta Dukungan kepada BUMN untuk Pemenangan Pilpres 2019
  6. Ma’ruf Amin sakit parah karena terjatuh
  7. “JK selingkuh dukung no 2 menyelamatkan diri dari Partai PKI”
  8. Bupati Cianjur Mengarahkan RT RW Dukung Jokowi
  9. Ancaman Pembunuhan pada Anggota KPU Jika Tak Menangkan Jokowi di Pilpres 2019
  10. Puan “Jika Negara Ingin Maju dan berkembang, Pendidikan Agama Islam harus dihapus”
  11. Haleluya…. mari kita bersholawat kepada Nabi… (Dasar kamprettt..!!!)
  12. Museum NU di Surabaya Menjadi Rumah Pemenangan Prabowo-Sandi
  13. Hoaks Simulasi Orang Gila Dibawa ke TPU
  14. Hoaks PDIP bikin rusuh di yogyakarta
  15. Jokowi bagi-bagi uang di Ngawi pada Desember 2018
  16. Pendatang Cina diberi arahan KPU untuk mencoblos di TPS

Dwi

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Belum Dapat Izin, Setneg Minta Pemprov DKI Taat Aturan dan Setop Revitalisasi Monas

Oleh

Fakta News
Menteri Sekretaris Negara Pratikno

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, meminta agar Pemprov DKI Jakarta menghentikan revitalisasi Monas untuk sementara waktu. Perintah itu dikatakan Pratikno karena DKI belum memperoleh izin revitalisasi dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

“Karena itu (izin) jelas belum ada, ada prosedur yang belum dilalui ya kita minta untuk disetop dulu,” ujar Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

Pratikno menyebut perintah tersebut akan diberitahukan secara tertulis. Surat itu akan dikirim dalam waktu dekat.

“Ya kita surati ajalah. Secepatnya,” tuturnya.

Pratikno mengatakan Pemprov DKI sudah mengirimkan surat pemeberitahuan revitalisasi Monas. Namun, Pratikno meminta agar Pemprov DKI taat dengan aturan sebelum melakukan revitalisasi kawasan Medan Merdeka.

“Kami memang sudah menerima surat yang dikirim oleh Sekda DKI yang intinya memberitahukan pelaksanaan itu. Jadi secara prosedural memang kami minta kepada Pemprov DKI untuk meminta persetujuan dulu kepada Komisi pengarah karena itu aturan yang masih berlaku dan tentu saja harus kita taati,” katanya.

Pratikno mengatakan keputusan terkait revitalisasi itu akan diambil oleh Komisi Pengarah. Dia mengatakan Komisi Pengarah akan menggelar rapat dalam waktu dekat.

“Bagaimana nanti tanggapan Komisi Pengarah itu nanti akan dilakukan rapat penuh Komisi Pengarah,” jelas dia.

Adapun soal Komisi Pengarah itu sendiri, strukturnya diketuai oleh Mensesneg, sedangkan Gubernur menjadi sekretaris. Ini sesuai dengan Keppres Nomo 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta. Berikut adalah susunan keanggotaan Komisi Pengarah berdasarkan Keprres itu:

  1. Menteri Negara Sekretaris Negara: sebagai Ketua merangkap anggota;
  2. Menteri Pekerjaan Umum: sebagai Anggota;
  3. Menteri Negara Lingkungan Hidup: sebagai anggota;
  4. Menteri Perhubungan: sebagai Anggota;
  5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: sebagai anggota;
  6. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi: sebagai Anggota;
  7. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta: sebagai Sekretaris, merangkap anggota.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Serahkan 2.020 Sertifikat Hak Atas Tanah di Jawa Timur

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat Jawa Timur di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, pada Senin, 27 Januari 2020

Gresik – Sebanyak 2.020 pemilik bidang tanah dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur hari ini memperoleh sertifikat atas tanah yang mereka miliki. Bertempat di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, pada Senin, 27 Januari 2020, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung ribuan sertifikat tersebut sebagai bagian dari kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Jawa Timur.

Kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Sertifikat yang hari ini diserahkan oleh Presiden itu menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.

“Ada yang dari Bangkalan, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Gresik, ada yang dari Surabaya,” ujar Presiden merinci asal penerima sertifikat.

Dalam penyerahan kali ini sebanyak 520 sertifikat diserahkan untuk para penerima dari Kabupaten Gresik, 500 sertifikat untuk (penerima dari) Kota Surabaya, 500 sertifikat untuk Kabupaten Sidoarjo, 250 sertifikat untuk Kabupaten Lamongan, dan 250 sertifikat untuk Kabupaten Bangkalan.

Seluruh sertifikat yang telah diserahkan langsung tersebut mencakup lahan di Jawa Timur dengan luas keseluruhan 1.406.635 meter persegi.

Presiden melanjutkan, dahulu hanya sekira 500 ribu sertifikat yang dapat diterbitkan tiap tahunnya. Padahal, masyarakat yang belum memiliki sertifikat masih sangat banyak. Akibatnya sengketa-sengketa sebagaimana yang disebutkan Presiden jamak terjadi.

“Ada 80 juta sertifikat yang belum dipegang oleh masyarakat (pada 2015). Pak Menteri, enggak bisa ini diteruskan setahun hanya 500 ribu,” ucapnya.

Berangkat dari hal tersebut, pada 2017 lalu Presiden Joko Widodo memberikan target sebanyak 5 juta sertifikat harus dapat diterbitkan. Setahun setelahnya, target tersebut meningkat menjadi 7 juta dan selanjutnya kembali meningkat menjadi 9 juta sertifikat.

Dengan adanya percepatan penerbitan dan penyerahan sertifikat seperti sekarang ini, Presiden berharap agar sengketa-sengketa terkait pertanahan di masyarakat dapat dihindari.

“Yang saya enggak senang, setiap saya pergi ke daerah selalu yang masuk ke telinga saya masalah sengketa tanah, konflik lahan. Karena 80 juta sertifikat belum bisa keluar. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Kalau sudah pegang ini (sertifikat) enak,” tuturnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Antisipasi Penularan Virus Corona, Kemlu Keluarkan Travel Advice ke China

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengeluarkan travel advice bagi WNI yang hendak ke China. Ini untuk mengantisipasi penularan virus corona yang mewabah di Wuhan, China.

“Kita mencatat sekarang belum ada travel banned untuk berkunjung ke Tiongkok lebih yang sifatnya adalah memberikan peringatan, peringatan, saran kepada mereka yang ingin atau merencanakan atau telah merencanakan berpergian untuk meningkatkan kehati-hatian,” kata Plt Jubir Kemlu Teuku Faizasyah di Kemlu, Jalan Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

“Dan juga tentunya menghindari wilayah-wilayah yang berdasarkan informasi terbuka sudah jelas-jelas terpapar atau potensi terpapar oleh virus corona tersebut,” imbuh Faizasyah.

Kemlu menegaskan tak pernah mengeluarkan travel banned. Yang dikeluarkan Kemlu terkait virus corona adalah travel advice ke China.

“Dengan demikian kita tidak memberikan semacam travel banned, lebih ke arah travel advisory dan di era sekarang di mana teknologi komunikasi sangat baik tentunya mereka bisa memonitor perkembangan tingkat ancaman untuk berpergian wisata daerah, termasuk ancaman dari segi kesehatan,” jelas Faizasyah.

Faizasyah menyebut Kemlu memiliki aplikasi terkait kunjungan ke luar negeri. Di aplikasi itu terdapat rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan kewaspadaan selama berpergian ke luar negeri.

“Kemlu sendiri telah memiliki apa yang disebut dengan aplikasi safe travel. Melalui aplikasi ini bisa dilihat sejauh mana merekomendasikan bagi mereka yang ingin berpergian untuk meningkatkan kehati-hatian atau bahkan tidak mengunjungi suatu tempat tertentu dan berdasarkan sebagai catatan pula safe travel juga disusun berdasarkan kriteria jelas, informasi yang terbuka dan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan,” tutur dia.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya