Serap Aspirasi Petani Sumsel, Puan Soroti Masalah Pangan Indonesia
Jakarta – Meninjau operasional PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, Ketua DPR R RI Dr. (H.C) Puan Maharani berdialog dengan sejumlah petani dan nelayan di Sumatera Selatan. Sekitar 700 orang yang terdiri para petani dan nelayan tersebut mengungkapkan kegundahan mereka soal pangan.
Politisi PDI-Perjuangan itu juga menyerahkan bantuan. Di antaranya adalah traktor roda 4, combine harvester multiguna, alat untuk program ternak Sapi Ruminansia, eskavator dan mesin penyedot lumpur. Kemudian, bantuan untuk kebutuhan program kampung nelayan maju, program Biofolk Lele, program instalasi pengelolahan air dengan Teknologi Bio Alkaline, program makmur, hingga hutan program kehutanan dan bantuan stimulus perumahan swadaya, serta program percepatan peningkatan tata guna air irigasi.
“Bantuan-bantuan yang diberikan untuk membantu bapak dan ibu agar bisa mensejahterakan keluarga dan daerahnya,” kata Puan saat berdialog dengan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan diselenggarakan di Gedung Serbaguna PT Pusri Palembang, Jumat (3/3/2023).
Ia mengajak beberapa orang perwakilan petani untuk naik ke atas podium dan menyampaikan aspirasinya. Petani Banyuasin bernama Sumitro mengeluhkan soal sulitnya mendapat pupuk bersubsidi.
“Kita dapat tapi hanya separuhnya, jadi separuhnya lagi beli. Kami mau beli asal ada barangnya, tapi ini sulit. Padahal Banyuasin lumbung pangan. Dan kami juga terkendala masalah transportasi untuk pasarkan hasil. Jalannya tidak layak sepanjang 60 km,” curhat petani asal Jawa itu.
Sumitro berharap agar dibuatkan jembatan agar hasil panen petani bisa dijual dengan harga yang lebih bagus. Sebab saat ini petani Banyuasin hanya bisa menjual hasil panen padi seharga Rp4.200/kg. Jika ada jembatan, distribusi disebutnya akan lebih baik sehingga harga padi bisa dijual dengan harga lebih dari Rp5.000/kg.
Menanggapi harapan Sumitro, Perempuan Pertama sebagai Ketua DPR RI itu meminta anggota DPR dan DPRD dapil setempat berkoordinasi menyelesaikan persoalan petani di Banyuasin. Ia berjanji akan mencarikan solusi. “Masalahnya soal disrribusi pupuk. Padahal saya lihat pupuk cukup. Ini lintas kementerian harus duduk bersama karena ini masalah dari dulu,” tukas Puan.
Selain Sumitro, petani dari kelompok tani wanita juga turut menyampaikan aspirasinya. Dengan menggunakan Bahasa Palembang, ibu petani bernama Miniana meminta bantuan kultivator untuk lahan sayuran dan pompa air untuk menyirami tanaman sayuran di lahan kelompok taninya.
Kemudian petani bernama Hermawati mengeluhkan kampungnya yang sering banjir sehingga berdampak terhadap lahan tanaman sayurnya serta distribusi hasil panen. “Nanti kita coba carikan solusi,” sebut Puan.
Tak hanya petani, dirinya juga mengajak penyuluh pertanian untuk berdialog langsung dengannya. Yeni Rahma yang merupakan penyuluh pertanian Banyuasin mengeluhkan penyuluh kontrak yang belum mendapat gaji dan tidak ada biaya operasional.
Penyuluh Perikanan bernama Widia juga menyampaikan hal yang sama. Dari sekitar 1.600 penyuluh di Indonesia, menurutnya, selama ini statusnya adalah tenaga kontrak. Puan memastikan akan membawa aspirasi Widia dan penyuluh-penyuluh lainnya ke Pemerintah Pusat.
Kepada petani, Puan mengatakan sudah memantau persoalan harga gabah rendah yang disebabkan karena berbagai faktor, khususnya jelang panen raya ini. DPR RI bersama Pemerintah disebutnya sedang berupaya mencarikan jalan agar dapat memenuhi harapan semua pihak.
Ia pun berpesan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perhatian kepada Penyuluh Pertanian dan Perikanan. Sebab solusinya ada di Pemda dan APBD. “Jadi harus ada porsinya. Pemda harus benar-benar mengingat bahwa pangan adalah urusan hidup matinya sebuah bangsa. Tidak boleh dianggap remeh atau tidak dijadikan prioritas,” pungkas Puan.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
