Bogor – Untuk kesekian kalinya urat nadi negeri ini dikoyak oleh para pembobol dana BUMN. Kini giliraan Jiwasraya yang menjadi sasaran dengan kerugian Rp 13,7 triliun. Menurut perkiraan, jumlah tersebut bisa jauh lebih besar lagi, mencapai Rp 30 trilyun. Seperti puncak dari gunung es.

Sudah dapat dipastikan BUMN lainnya juga dijarah. Tinggal tunggu waktunya saja untuk diumumkan.

Masih segar dalam ingatan kita betapa kasus BLBI yang merugikan negara sebesar Rp 660 triliun, Bank Century Rp 7,4 triliun, dan Bank-bank lainnya yang merugikan negara ratusan triliun bagai gempa vulkanik yang mengguncang negeri ini.

Heboh sebentar. Kemudian menguap begitu saja. Tidak ada tindak lanjut sampai benar-benar tuntas.

Gunnar Myrdal memasukkan Indonesia sebagai salah satu Soft State, Negara Lembek, di samping Pakistan, Bangladesh dan negara-negara Afrika lainnya.

Kasus terkini adalah penjarahan dana nasabah Jiwasraya yang telah menelan korban sebanyak 17.000 nasabah, di antaranya 470 warga negara Korea Selatan. Mereka bahkan telah menemui Komisi VI DPR RI, mengadu ke Menteri BUMN dan bahkan menyampaikan masalahnya ke Pemerintah Korea Selatan.

Hasilnya nihil. Tidak ada tindak lanjut dari lembaga negara mengenai kasus ini. Berbagai pihak terkait saling tuding dan cuci tangan.

Bahkan dengan santai dan tenangnya mantan Direktur Keuangan Jiwasraya mencoba membela diri dengan argumentasi yang mutar-mutar tidak masuk akal dan banyak yang ditutupi.

Selanjutnya menjanjikan BUMN tersebut baru akan pulih pada 2027 nanti. Jadi masih harus perlu suntikan dana triliun dari Negara.

Publik sudah terlalu banyak dibodohi, ditipu habis oleh kawanan pembobol dana Jiwasraya. Inilah salah satu sumber puncak kejahatan di negara ini. Yang akhirnya membentuk kejahatan yang lebih luas.

Johann Galtung menyebutnya sebagai Structure of Violence, Kekerasan Struktural dan menari di Atas Penderitaan Rakyat.

Tidak pernah terdengar ada yang berbicara dan membeberkan dampak terhadap seluruh sendi kehidupan bangsa, akibat dari perbuatan mengoyak urat nadi aliran darah negara ini.

Setiap kasus diisolir, hanya menjadi kasus pembobolan semata. Itupun selalu menemui jalan buntu. Akibatnya, selalu terjadi kejahatan keuangan yang sama, dengan aktor lama maupun baru. Melibatkan birokrat,
politisi, lembaga keuangan negara, pengusaha, lembaga “penegak” hukum dan
seterusnya, dengan jumlahnya dana yang semakin besar. Mereka bagai menari
di atas vulkan.

Salah satu ciri negara yang bisa mencapai tingkat kemajuan ekonomi adalah negara yang mampu membasmi kejahatan keuangan, membasmi korupsi. Lihat China yang telah menerapkan hukuman mati terhadap koruptor. Korea Selatan yang menghukum mantan Presidennya yang korup selama 15 tahun.

Dampak Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat 

Karena dana yang dijarah tersebut menguap tidak berbekas atau diparkir di luar negeri, maka negara harus menggantikan dana nasabah.

Caranya: dana dari APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara). Dari mana Penerimaan Negara berasal?. Salah satunya dari penerimaan pajak, yang jumlahnya 1.500 triliun lebih (2019).

Sebagian besar dari pajak yang ditarik dari masyarakat seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bahan Bakar, Cukai Rokok, Pajak Kendaraan Bermotor, dan sebagainya. Ditambah uutang luar negeri dan penjualan obligasi (Surat Utang Negara).

Jika Anggaran Penerimaan lebih kecil dari Anggaran Belanja, terjadi Defisit Anggaran. Cara menutupnya: menambah utang luar negeri, menjual lebih banyak obligasi (SUN), dan menambah penerimaan dari berbagai peningkatan pajak, kenaikan tarif listrik, kenaikan tarif PAM, kenaikan tarif jalan Tol, kenaikan cukai rokok, kenaikan iuran BPJS, dan seterusnya.

Berbagai kenaikan tersebut berdampak pada berkurangnya penghasilan dan berkurangnya daya beli masyarakat, under consumption. Selanjutnya kenaikan harga-harga mendorong kenaikan inflasi dan semakin berkurang pula daya beli masyarakat.

Angka GINI Koeffisien semakin membesar.  Harga-harga kebutuhan pokok akan semakin meningkat. Sementara lapisan menengah juga menjerit dengan semakin berkurangnya penghasilan dan daya beli.

DPR dan BUMN, jauh sebelum BPK RI mencium potensi masalah dalam Asabri, perusahaan ini nyatanya sempat tersandung kasus korupsi yang mencuat pada 2006. Kala itu, Direktur Utama Asabri, Mayjen (Purn) Subardja
Midjaja bersama pengusaha Henry Leo disebut menyelewengkan dana asuransi dan perumahan prajurit untuk bisnis batu bara sampai proyek properti.

Adapun kerugian negara waktu itu ditaksir mencapai Rp 410 miliar. Betapa
istimewanya perusahaan asuransi pelat merah ini. Sebuah perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan tentu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melalui pengawasan itu, OJK selalu memantau lewat laporan periodik maupun pengawasan langsung untuk mengecek keuangan dan penempatan dana perusahaan alias investasi. Namun, untuk kasus ASABRI ini, OJK mengaku
tak tahu-menahu bahkan enggan berkomentar.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso hanya bisa bilang lembaganya tak pernah mengawasi ASABRI. Wimboh bilang, PP No. 102 Tahun 2015 tak mengizinkan lembaganya menjadi pengawas eksternal ASABRI.
Sebaliknya, Pasal 52 PP No. 102 Tahun 2015 hanya mengizinkan inspektorat di lembaga yang menjadi nasabah ASABRI seperti Kementerian Pertahanan, Polri, dan TNI. Lembaga lain juga ada, tapi sebatas inspektorat Jenderal Kemenkeu dan BPK RI.

Ada PP Nomor 102 tahun 2015 yang melakukan pengawasan eksternalnya dan ada instansi lain. OJK tidak termasuk dalam pengawas eksternal ASABRI.

Tak tanggung-tanggung, Kementerian BUMN yang notabene adalah pemegang saham pun tak bisa langsung bertindak.

Melihat kedua kasus tersebut, kami Senator Majelis Jaringan Aktivis ProDEM menuntut:

1. Tangkap seluruh pelaku pembobolan Jiwasraya dan ASABRI!
2. Tangkap Semua Teroris Ekonomi, karena telah merusak sendi kehidupan
rakyat.

Senator Majelis Jaringan Aktivis ProDem Indonesia:

1. Standarkiaa, Jakarta
2. Eko S Dananjaya, Yogyakarta
3. Dian AR, Semarang
4. Joko Gundul, Malang
5. Bambang JP, Surabaya
6. Rusdi Tagora, Mataram
7. Wayan Bob, Bali
8. Sunandar Yuyuy, Bogor
9. Priyadi, Jombang
10. Muslih, Sulawesi
11. DR Tarih, Palembang
12. Paskah Irianto, Bandung 

 

Chrst