Selain Soal Distribusi, Ini 4 Arahan Presiden Jokowi Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok bagi Rakyat
Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta langkah-langkah antisipasi harus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyat. Untuk itu, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa arahan terkait, sebagai berikut:
Pertama, Presiden ingin agar dilakukan hitungan assessment yang cepat terhadap kebutuhan bahan pokok di setiap daerah dan provinsi agar dihitung mana provinsi yang surplus, mana provinsi yang defisit, berapa surplusnya, semuanya harus dihitung.
“Laporan yang saya terima untuk stok beras defisit di 7 provinsi, stok jagung defisit di 11 provinsi, kemudian stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi, stok bawang merah diperkirakan juga defisit di 1 provinsi, dan stok telur ayam defisit di 22 provinsi,” ujar Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas, Selasa (28/4).
Ia menambahkan bahwa stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi, tetapi untuk stok gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi, dan stok bawang putih diperkirakan defisit di 31 provinsi.
Kedua, Presiden minta untuk memastikan distribusinya baik sehingga daerah yang mengalami defisit kebutuhan pokoknya dapat disuplai melalui distribusi dari daerah yang surplus.
“Oleh sebab itu, transportasi distribusi pangan antar provinsi, antar wilayah, antar pulau tidak boleh terganggu,” imbuh Presiden.
Kepala Negara berjanji akan mengecek terus hal ini karena dengan penerapan PSBB dari beberapa provinsi, kabupaten/kota telah didengar ada 1-2 yang sudah mulai terganggu, terutama berkaitan dengan transportasi pesawat.
“Karena yang namanya pesawat kalau yang jalanan hanya kargonya saja penumpangnya tidak, tentu saja hitung-hitungannya akan sangat sulit. Karena sebetulnya kargo itu mengikuti pesawat yang berpenumpang,” kata Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden meminta untuk betul-betul di-exercise, sehingga jangan sampai distribusi bahan pokok, bahan-bahan yang penting terganggu karena Indonesia adalah negara kepulauan.
Ketiga, manajemen pengelolaan beras. “Ini khusus soal beras, manajemen pengelolaan beras di dalam negeri menjadi kunci penting bagi antisipasi dan mitigasi dari krisis pangan yang beberapa bulan ini disampaikan oleh FAO,” tandas Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden minta untuk sekali lagi dikalkulasi secara detail, dihitung betul secara detail mengenai ketersediaan stok.
“Tentu saja dengan memperhitungkan stok di masyarakat, stok di penggilingan, stok di gudang, dan stok di Bulog. Dan kita berharap puncak panen raya di bulan April ini produksi beras kita, kemarin saya mendapatkan laporan bisa mencapai 5,62 juta ton, ini sangat bagus,” terang Presiden.
Lebih lanjut, Presiden juga meminta Bulog untuk tetap membeli gabah petani dengan insentif harga yang layak, dengan fleksibilitas yang memadai.
“Dan juga tolong dikalkulasi (dan) dihitung kemungkinan terjadinya kemarau panjang di 2020 ini. Walaupun prediksi BMKG tidak ada cuaca yang ekstrem, namun tetap harus diwaspadai terutama yang berkaitan dengan ketersediaan beras nasional kita,” ujarnya.
Keempat, Presiden minta pastikan petani dapat berproduksi agar produksi pangan tetap berjalan normal. “Tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik dan program stimulus ekonomi untuk tetap bisa menjangkau yang berkaitan dengan produksi beras kita, artinya menjangkau petani kita,” pungkas Presiden.
(chrst)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus penggerebekan tambang emas ilegal di kalimantan. Pihaknya menilai perbuatan melawan hukum yang dilakukan warga asing ini tidak mungkin terjadi tanpa ‘bekingan’ oknum dalam negeri.
“Pemerintah harus menangkap pelaku serta semua ‘bekingan’ yang memungkinkan terjadinya perbuatan ilegal ini,” ujar Mulyanto kepada Parlementaria, Rabu (15/5/2024). Apalagi perbuatannya dilakukan di kawasan yang mudah diketahui masyarakat dan menggunakan peralatan berat. Oleh karenanya Ia berharap perlu diusut aktor intelektual dan para bekingnya.
Politisi Fraksi PKS ini mendesak pemerintah segera mewujudkan pembentukan satgas terpadu tambang ilegal yang sejak lama digembar-gemborkan. Selain itu pemerintah juga harus mengangkat Dirjen Pertambangan definitif yang sudah lama kosong agar bisa melakukan pengawasan kegiatan penambangan di seluruh wilayah Indonesia.
Lebih dari itu, Ia juga berharap pemerintah menjadikan peristiwa ini sebagai peringatan bahwa penambangan ilegal sudah sangat mengkhawatirkan. Pelakunya bukan hanya warga negara sendiri tapi juga warga negara asing.
Mulyanto khawatir kasus seperti ini ibarat fenomena gunung es, di mana yang terungkap baru puncaknya saja. Sementara di bawahnya masih banyak kasus lain yang lebih besar. Jika hal itu terjadi, menurutnya, maka menjadi wajar kalau fenomena kutukan negara yang dikaruniai sumber daya alam namun tetap miskin bahkan hancur lingkungannya.
Justru, Mulyanto menekankan yang menikmatinya justru orang asing dengan cara ilegal. “Dengan begitu cita-cita konstitusi tidak pernah tercapai, dimana SDA dikuasai negara dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ini sungguh ironis,” tegasnya.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Mulyanto Desak Pemerintah Usut Kasus Tambang Emas Ilegal di Kalimantan
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
