Connect with us

Benarkah Ridwan Kamil Memberi Ulasan Film A Man Called Ahok ?

Ridwan Kamil dan Ahok(Foto: Istimewa)

Bandung – Belakangan beredar sebuah tulisan di WhatsApp yang mengatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi ulasan film A Man Called Ahok. Ulasan film dari Ridwan Kamil tersebut diberikan usai ia menonton bersama keluarganya.

Dalam pesan berantai tersebut, di paragraf awal tertulis “Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat Bersama Istri dan Anak2nya Nonton Film “A Man Called Ahok”.

Informasi soal beredarnya pesan itu pun sampai pada Kang Emil, sapaannya. Ia langsung angkat bicara soal kabar tersebut.

Kabar itu ternyata HOAKS.

Melalui akun Instagramnya, Kang Emil mengungkapkan bahwa ia dan keluarga belum menonton film yang dibintangi oleh Daniel Mananta tersebut.

“Ini beredar di WA group dan ini adalah HOAKS. Dan biasanya jika kami menonton film, review-nya tidak akan kayak cerpen berlinang air mata begitu,” tulisnya di Instagram, Jumat (16/11).

“Anda kurang pintar Ferguso,” kata Ridwan merujuk kepada si pembuat hoaks.

Ridwan Kamil pun menyematkan tagar #HantamHoax di bagian akhir unggahannya.

Klarifikasi dari Gubernur Jabar ini, telah mendapat 86.400 like dan 4.000 komentar dari para warganet.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sibuk Urusi Formula E, Pengamat Tata Kota Nilai Anies Tak Serius Tangani Banjir Jakarta

Oleh

Fakta News
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jakarta – Pengamat tata kota dari Trisakti, Nirwono Joga, mengkritik kebijakan penanggulangan banjir Jakarta dari Gubernur DKI Anies Baswedan. Menurut dia, gubernur tidak fokus dan serius dalam menanggulangi banjir sehingga kembali terulang dengan dampak yang cukup besar.

“Gubernur DKI terlihat tidak ada upaya serius pencegahan mengatasi banjir sejak awal Januari hingga banjir hari ini,” kata Nirwono, Selasa, 25 Februari 2020.

Menurut Nirwono, banjir hari ini memang disebabkan oleh hujan lokal yang mengguyur ibu kota. Luapan sungai dan luberan saluran air saat hujan lokal sejak Senin malam menunjukkan pemerintah tidak menangani dan membenahi sungai serta memperbaiki saluran air kota dengan baik.

“Tidak ada upaya serius penanganan banjir inilah yang membuat frustasi warga. Terutama warga yang terdampak banjir lagi hari ini,” kata Nirwono.

Ia menuturkan Anies Baswedan saat ini terlihat lebih sibuk mengurusi revitalisasi Monas dan Formula E setelah banjir awal tahun ini. Padahal, banjir merupakan persoalan ibu kota yang mesti segera ditanggulangi.

“Jakarta rawan banjir dari dulu. Tetapi yang membedakan adalah gubernurnya serius apa tidak mengatasi banjirnya?” sebut Nirwono.

Ia pun menyarankan semestinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus pada pembenahan bantaran sungai, rehabilitasi saluran air, revitalisasi situ, danau, embung dan waduk. Selain itu, pemerintah juga harus memperbanyak ruang terbuka hijau baru untuk daerah resapan air.

“Itu yang tidak dilakukan Anies dalam dua tahun ini. Konsekuensinya ya banjir tidak teratasi dengan baik,” ujarnya.

Nirwono menyebut saluran air yang berfungsi dengan baik di Jakarta hanya 33 persen. Alhasil, saat hujan deras air meluber ke jalan dan memicu banjir di permukiman warga karena tak bisa teralirkan melalui saluran.

“67 persen saluran tidak berfungsi baik, misalnya tersumbat sampah, limbah, dan lumpur, serta jaringan utilitas yang tumpang tindih di dalam saluran air. Seluruh saluran air di Jakarta dan sekitar harus direhabilitasi baik dimensi lebar saluran, keterhubungan antar saluran, dan perawatannya,” kata Nirwono.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Mahfud MD Ungkap Pemerintah Tengah Siapkan Inpres Penanganan Papua yang Lebih Komprehensif

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah menyiapkan instrumen hukum terkait penanganan Papua.

“Menyiapkan inpres penanganan Papua yang lebih komprehensif,” kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.

Mahfud mengatakan, instruksi presiden atau Inpres yang disiapkan merupakan kelanjutan dari Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Masa berlaku Inpres yang lama hanya sampai 2019.

“Mau diperbarui sekaligus disambung. Cuma nyambung saja fungsi sehingga koordinasi lebih menyatu dan terarah,” ujarnya.

Dalam rancangan Inpres yang baru, tim milik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang khusus menangani pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial akan digabung dengan tim pertahanan dan keamanan dari Kemenko Polhukam. Selama ini, kedua unit berjalan sendiri. Sehingga, di Inpres yang baru, tim akan digabung dan di bawah komando Bappenas.

Menurut Mahfud, kebijakan seperti itu akan membuat penanganan Papua lebih terpadu. Sehingga, penyelesaian kasus Papua lebih komprehensif dan tidak terkesan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan keamanan atau militer.

“Soal Papua itu kan harus diselesaikan secara serius dan terpadu. Selama ini juga sudah serius dan terpadu, tapi unit organisasinya terpisah,” kata dia.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Menkominfo Indikasikan Ada 127 Hoaks Bertebaran Terkait Virus Corona

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johny G Plate

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, hingga saat ini sudah ada 127 hoaks yang tersebar di Indonesia terkait virus corona.

“127 per 25 februari. Per hari ini, ada 127 isu hoaks dan disinformasi, di antaranya China ingin belajar agama Islam karena warga Islam bebas dari virus corona. Ini disinformasi,” kata Johnny di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

“Ada lagi virus corona menular lewat gigitan nyamuk. Ini hoaks. Faktanya informasi tersebut adalah salah. WHO Western Pasific melalui akun resminya menyatakan bahwa virus corona tidak dapat ditularkan lewat gigitan nyamuk,” lanjut Johnny.

Ia mengatakan, disinformasi dan hoaks sangat merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakatnya. Karena itu, ia meminta tak ada lagi pihak yang menyebar hoaks soal virus corona.

Johnny mengatakan, pemerintah melalui Kemenkominfo terus berkoordinasi dengan operator media sosial untuk menghentikan penyebaran konten hoaks tersebut.

“Diperiksa semuanya, diteruskan pada ISP (internet service provider) dan over the top perusahaan global over the top untuk melakukan tindakan karena telah terjadi pelanggaran aturan. Tentu tahapannya tidak langsung (blokir) begitu,” papar Johnny.

“Kita minta untuk stop (penyebaran kontennya). Mari kita jaga jadilah perisai bangsa, jadilah perisai negara jadilah perisai masyarakat jadi lah perisai keluarga jadilah perisai diri sendiri dengan tidak menyebarkan hoaks dan disinformasi,” kata dia.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya