Resmikan Tol Serang-Panimbang Seksi 1, Presiden Jokowi: Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi di Banten
Rangkasbitung – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 Ruas Serang-Rangkasbitung, Selasa (16/11/2021) pagi, di Kabupaten Lebak, Banten.
“Alhamdulillah pada pagi hari ini Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 Ruas Serang-Rangkasbitung telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan. Kemudian akan dilanjutkan nanti dengan Seksi 2, yaitu Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24 kilometer dan juga Cileles-Panimbang sepanjang 33 kilometer, yang insyaallah akan dituntaskan di akhir nanti 2023 akan selesai,” ujar Presiden saat memberikan sambutan.
Kepala Negara meyakini, keberadaan infrastruktur ini akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Banten.
“Ini kemudahan konektivitas ini merupakan, sekali lagi, faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saya yakin ini akan menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, khususnya terutama di sekitar jalan tol ini, yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang,” ujarnya.
Lebih jauh Presiden Jokowi mengatakan, infrastruktur termasuk jalan tol adalah fondasi bagi negara untuk bersaing dengan negara-negara lain.
“Artinya, yang kita kejar adalah daya saing kita. Tidak mungkin sebuah negara bisa melampaui negara lain kalau index competitiveness-nya lebih rendah. Karena apapun tanpa infrastruktur, barang-barang yang ada ini akan menjadi harganya lebih tinggi. Itulah yang kita kejar,” ujarnya.
Dengan infrastruktur yang siap, imbuh Presiden, barang-barang produksi dari daerah di Indonesia juga akan dapat terdistribusi lebih baik dan dengan harga yang lebih murah.
“Artinya infrastruktur ini akan memperbaiki jaringan logistik,” ujarnya.
Kepala Negara mengatakan, kehadiran infrastruktur juga akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Dengan adanya jalan tol ini, komoditas yang ada di Banten ini akan lebih mudah terdistribusi.
“Juga memberikan fasilitas pada produksi. Orang berproduksi, pertanian berproduksi, perkebunan berproduksi, itu ada jalan menuju ke konsumennya sehingga akan lebih memudahkan. Dan yang paling penting, dengan dibangunnya sebuah jalan di situ akan muncul yang namanya pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya,” ujarnya.
Selain itu, imbuh Presiden, keberadaan infrastruktur juga akan membangun peradaban suatu negara.
“Kalau negara lain punya jalan tol, kita punyanya hanya jalan kampung, artinya peradaban kita tertinggal. Kalau negara lain punya jalan tol, kita punya. Kita punya airport, negara lain juga punya. Itulah sekali lagi, bahwa infrastruktur akan menjadi fondasi kita untuk bersaing dengan negara-negara lain,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim dalam laporannya mengatakan bahwa keberadaan jalan tol ini akan mempersingkat waktu tempuh dan meningkatkan interaksi antarwilayah.
“Ini memberikan manfaat yang luar biasa, termasuk juga terjadi interaksi antara masyarakat Lebak dan Jakarta dan Serang karena tol ini melewati Serang kota, kabupaten, dan Lebak,” ujar Wahidin.
Seusai memberikan sambutan, Presiden Joko Widodo menempelkan kartu elektronik pada replika gerbang tol otomatis dan menandatanganiprasasti sebagai tanda peresmian jalan tol.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
