Resmikan Ruas Tol Kayu Agung-Palembang, Presiden Jokowi: Sambungkan Dengan Sentra Perekonomian
Ogan Ilir – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk menyambungkan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, khususnya ruas tol Kayu Agung-Palembang yang baru saja diresmikan, dengan sentra perekonomian di daerah.
Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan saat meresmikan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Ruas Kayu Agung-Palembang, Selasa (26/01/2021), di Gerbang Tol Kramasan, Ogan ilir, Sumatra Selatan (Sumsel).
“Saya titip kepada gubernur, kepada bupati/wali kota, agar jalan tol ini disambungkan pada sentra-sentra ekonomi, sentra-sentra pariwisata, kawasan industri, sentra pertanian, sentra-sentra perkebunan. Berikan akses penghubung ke sana, manfaat ekonominya akan bisa maksimal,” ujarnya.
Presiden melihat, di sepanjang koridor jalan tol terdapat potensi pengembangan wilayah menjadi kawasan yang produktif di berbagai sektor.
“Jalan tol ini tidak hanya menghubungkan antarwilayah antardaerah, tapi juga untuk membangkitkan perekonomian di Pulau Sumatra khususnya di Provinsi Sumatra Selatan, juga menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang produktif,” ujarnya.
Keberadaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut, imbuh Presiden, dapat mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat.
“Ini adalah untuk pemerataan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan, lapangan kerja di daerah yang sebanyak-banyaknya sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk terus gencar mempromosikan potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing. Juga menjadikan keberadaan infrastruktur yang telah dibangun sebagai sebuah keunggulan serta meningkatkan daya saing.
Ruas tol Kayu Agung-Palembang yang diresmikan Presiden memiliki panjang 42,5 kilometer dari 111,69 kilometer panjang keseluruhan Jalan Tol Kapalbetung (Kayu Agung-Palembang-Betung).
Keberadaan jalan tol yang terhubung dengan dengan jalan tol Trans Sumatrra lainnya, yaitu Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung mampu memangkas waktu tempuh dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung ke Palembang, Sumsel dengan jarak 373 kilometer secara signifikan, dari 12 jam menjadi hanya sekitar 3-3,5 jam.
“Ini akan menjadi sebuah lompatan besar karena menghemat waktu tempuh hingga 75 persen. Efisiensi ini jelas akan memberikan kontribusi pada penurunan biaya logistik dan akan memberikan daya saing yang besar bagi Palembang dan Lampung,” kata Presiden.
Selain itu, peresmian ruas tol ini juga semakin menambah daftar panjang ruas tol bagian dari trans-Sumatra yang telah beroperasi. Adapun keseluruhan panjang Jalan Tol Trans Sumatra mencapai 2.992 kilometer, dengan 657 kilometer ruas jalan tol telah dapat digunakan.
Sementara, 608 kilometer dalam tahap konstruksi, 430 kilometer memasuki persiapan konstruksi, dan direncanakan pembangunan untuk 1.297 kilometer lainnya akan segera menyusul.
Dalam kunjungan kerja hari ini, Kepala Negara berkesempatan untuk meninjau ruas tol tersebut yang dimulai dari gerbang tol Kramasan hingga Jakabaring sepanjang sembilan kilometer dan Jembatan Ogan yang menjadi ciri khas dari ruas tol tersebut.
Hadir dalam acara peresmian di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
