Resmikan 25 Kantor Baru PDI Perjuangan, Megawati Ingatkan Para Kader Makin Giat Bekerja
Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali meresmikan 25 kantor baru partainya di beberapa daerah, yang dilaksanakan secara virtual dan dihadiri hampir 1000 orang pengurus teras partai dari seluruh Indonesia.
Saat peresmian kantor, Megawati menandatangani 25 prasasti kantor partai yang sudah disiapkan. Satu persatu, dengan ditemani Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Megawati tampak menandatanganinya. Sesekali Megawati dan Hasto terlihat bercakap-cakap sebelum prasasti diteken putri Proklamator RI Bung Karno itu.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya resmikan kantor partai,” kata Megawati.
Di peresmian kantor baru partai kali ini, dilaksanakan terhadap 3 kantor partai setingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) alias provinsi. Yakni kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tengah, dan DPD PDI Perjuangan Maluku.
Untuk kantor setingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) atau kabupaten/kota, ada di 16 wilayah. Yakni DPC PDI Perjuangan OKU Timur; Tanah Bumbu; Tanah Laut; Kapuas; Barito Utara; Pulang Pisau; Pamekasan; Kota Tangerang Selatan; Sukoharjo; Murung Raya; Bojonegoro; Kota Tasikmalaya; Kota Metro; Brebes; Barito Selatan; dan Tapanuli Utara.
Sementara kantor partai setingkat kecamatan alias Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan adalah di 6 kecamatan di Sukoharjo, Jawa Tengah. Yakni di PAC Sukoharjo; PAC Nguter, PAC Bulu; PAC Weru; PAC Polokarto; dan PAC Mojolaban.
“Alhamdulilah kantor partai sudah bisa dibangun oleh pengurus anak cabang partai. Semoga daerah lain pun bisa mengikuti. Kantor partai itu diizinkan sesuai struktur partai. Kalau bisa sampai anak ranting,” imbuh Megawati.
“Kantor partai tak usah terlalu besar, secukupnya saja. Tapi yang penting niat bahwa kantor partai itu merupakan rumah kita. Yakni rumah partai dan rumah rakyat. Alhamdulilah, sebagai ketua umum saya mengatakan ada 25 wilayah yang diresmikan kali ini,” tambahnya.
Dia berharap bahwa dengan peresmian kantor ini, maka secara fisik PDI Perjuangan akan semakin bertambah dan makin berkemajuan. Menurut Megawati, dengan adanya kantor fisik itu, maka seluruh kader partai kemampuan fisik untuk selalu bekerja dan bergiat.
“Bayangkan jika tanpa itu, bagaimana kita bertemu? Padahal saya sudah instruksikan rapat partai harus selalu dilakukan berjenjang,” kata Megawati.
Hal ini penting karena sebagai petugas partai, setiap kader PDI Perjuangan tak bisa lagi maju sebagai dirinya pribadi. Namun bagian dari sebuah organisasi politik yang berideologi Pancasila.
“Asal kita bergotong royong, sekali lagi kalau bergotong royong, saya yakin bisa dicapai (pembangunan kantor baru, red). Bayangkan sekarang kita punya 50 lebih kantor, dari kita yang sebelumnya tak punya apa-apa,” tambah Megawati.
“Saya ingin kantor itu agar para kader bersemangat dalam menjalankan ideologi. Sebab banyak masalah rakyat yang sampai sekarang belum selesai,” ujar Megawati.
Megawati menghadiri acara itu dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu (30/5). Sementara Hasto Kristiyanto hadir bersama Ketua DPP yang juga Menkumham Yasonna Laoly, serta Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua MPR. Hadir juga Wasekjen yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Utut Adianto. Dan dua Ketua DPP yaitu Djarot Saiful Hidayat dan Sukur Nababan.
Seluruh unsur DPP PDI Perjuangan hadir secara virtual. Yakni Bendahara Umum Olly Dondokambey serta Wakilnya Rudianto Tjen. Juga para Ketua DPP PDI Perjuangan seperti Prananda Prabowo, Puan Maharani, Ribka Tjiptaning, I Made Urip, Bambang Wuryanto, Hamka Haq, Tri Rismaharini, Sri Rahayu, dan Wiryanti Sukamdani. Begitupun dua wasekjen lainnya, Sadarestuwati dan Arif Wibowo.
Sekjen Hasto Kristiyanto mengatakan seluruh struktur pengurus partai dari seluruh Indonesia juga mengikuti acara itu. Juga para kepala daerah serta wakil kepala daerah, dan anggota DPR/DPRD seluruh Indonesia.
“Jadi ini sekalian konsolidasi partai se-Indonesia,” kata Hasto.
Dia mengatakan acara itu dilaksanakan dengan protokol pencegahan covid yang ketat. Walau demikian, PDI Perjuangan mengapresiasi antusiasme publik dan media massa yang mengikuti acara melalui aplikasi Zoom, serta akun Youtube serta Facebook resmi PDI Perjuangan.
“Kepada teman-teman Pers, terima kasih karena telah bergabung meliputnya,” ujar Hasto.
Peresmian ini adalah rangkaian yang ketiga. Sebelumnya, pada 22 Juli 2020, diresmikan 20 kantor baru partai di 4 provinsi, dan 16 kabupaten/kota. Lalu bersamaan dengan peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020, kembali diresmikan 13 kantor, 1 Patung Soekarno dan 1 sekolah partai. Salah satunya adalah kantor partai yang megah di Yogyakarta, kota kelahiran Megawati.
Sekjen Hasto menambahkan, bahwa sejak awal, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri selalu mengajarkan kantor partai sebagai pusat perjuangan. seluruh keputusan dan langkah strategis diambil di kantor partai.
“Kita bersyukur konsolidasi menyeluruh terus dilakukan di kantor partai. Agar bagaimana PDI Perjuangan terus mengakar dalam seluruh nafas kehidupan kerakyatan,” pungkas Hasto.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
