Presiden Jokowi: Kolaborasi ASEAN-Korea Selatan Tingkatkan Ketahanan Kesehatan
Bogor – Optimisme terhadap kemitraan ASEAN dan Korea Selatan tidaklah surut meski dunia tengah dilanda pandemi beserta dampak yang ditimbulkannya. Kemitraan erat yang terjalin tersebut justru dapat berkontribusi bagi upaya menanggulangi pandemi dan pemulihan ekonomi di kawasan.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat berpidato pada KTT ke-21 ASEAN-Korea Selatan pada Kamis, 12 November 2020. KTT kali ini diselenggarakan secara virtual sebagai penerapan protokol kesehatan.
“Akhir tahun lalu, di Busan, saya menyampaikan optimisme terhadap Kemitraan ASEAN-Korea Selatan. Di tengah situasi pandemi ini saya tetap optimistis. Optimistis bahwa kemitraan strategis ASEAN-Korea Selatan dapat berkontribusi bagi upaya melawan pandemi dan pemulihan ekonomi di kawasan,” ujarnya.
Menurut Presiden, optimisme tersebut harus diwujudkan dalam dua hal, yakni kolaborasi antara ASEAN dan Korea Selatan dalam pemulihan kawasan serta penguatan kerja sama dalam hal ketahanan kesehatan.
Kolaborasi bagi pemulihan ekonomi kawasan diperlukan untuk menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat dan dunia usaha yang nantinya dapat membantu daya ungkit ekonomi kawasan.
“Salah satu upaya menumbuhkan harapan baru masyarakat adalah integrasi ekonomi di kawasan termasuk melalui RCEP dan FTA (free trade agreement) ASEAN-Korea Selatan. Saya mengapresiasi komitmen Korea Selatan terhadap integrasi ekonomi kawasan dan penandatanganan RCEP tahun ini,” ucap Presiden.
Selain itu, Presiden melanjutkan, ASEAN dan Korea Selatan harus bekerja keras menjamin rantai pasokan global termasuk melalui perluasan investasi Korea Selatan di Asia Tenggara dan memperkuat ASEAN sebagai basis produksi Korea. Transformasi digital dan teknologi pada UMKM serta penguatan kerja sama ekonomi kreatif juga dapat mendorong bergeraknya ekonomi di kawasan.
Adapun untuk penguatan kerja sama dalam hal ketahanan kesehatan, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemulihan ekonomi hanya dapat berjalan baik bila terdapat jaminan kesehatan. Di masa pandemi ini, penanganan kesehatan akibat pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi harus berjalan beriringan. Dalam jangka pendek, kemitraan ASEAN dan Korea Selatan harus menjamin ketersediaan obat-obatan dan vaksin Covid-19.
Sementara dalam jangka panjang, kemitraan ASEAN dan Korea Selatan dapat diarahkan untuk membangun mekanisme ketahanan kesehatan di kawasan, khususnya infrastruktur kesehatan di tingkat nasional, industri kesehatan yang kuat di kawasan, dan kerangka ketahanan kesehatan kawasan termasuk sistem peringatan dini dan SoP di masa pandemi.
“Keunggulan Korea Selatan dalam sistem digitalisasi layanan kesehatan dapat dijadikan salah satu bidang kerja sama baru ASEAN-Korea Selatan,” imbuhnya.
Selain itu, Kepala Negara berpandangan bahwa perang melawan pandemi dan pemulihan ekonomi hanya dapat dilakukan apabila kawasan berada dalam kondisi damai dan aman. Untuk itu, pada usia ke-10 kemitraan strategis ASEAN-Korea Selatan, Presiden mengajak kedua pihak untuk menjadi penjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan.
“Perang melawan pandemi dan pemulihan ekonomi hanya bisa dilakukan jika kawasan kita damai dan aman. Pada usia ke-10 kemitraan ASEAN-Korea Selatan, saya ingin kembali mengajak ASEAN-Korea Selatan untuk menjadi guardian bagi kawasan yang damai, aman, dan stabil untuk kesejahteraan rakyat kita bersama dan dunia,” tandasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
