Presiden Jokowi: Bantu yang Kesulitan dengan Belanja di UMKM dan Beli Produk Indonesia
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyampaikan bahwa Pemerintah berupaya keras agar pandemi ini cepat berlalu, semua harus saling menjaga, mendukung, membantu, menjaga sesama jangan sampai terpapar, dan juga saling membantu agar ekonomi bangsa Indonesia tidak terkapar.
“Karena itu, selamatkan tetangga, selamatkan kerabat dan juga saudara-saudara kita yang lain. Dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, dengan peduli membantu tetangga yang tengah kesulitan, dengan belanja di usaha kecil, di usaha mikro, belanja di usaha ultra mikro, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia,” ungkap Presiden pada acara Peresmian Gerakan Nasional #BanggaBuatanIndonesia, Kamis (14/5) melalui daring, dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi yakin dengan kepedulian bersama, optimis semua segera bisa dilewati.
“Saya rasa itu hal penting yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim saya resmikan gerakan nasional bangga buatan Indonesia,” ujar Presiden saat meresmikan Gerakan Nasional #BanggaBuatanIndonesia.
Diskusi dengan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
Usai memberikan sambutan, Presiden Jokowi menyempatkan berdiskusi dengan beberapa Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif, di antaranya:
- I Ketut Gede Artawo dan Wayan Mary, produk kerajinan kayu, dari Provinsi Bali; dan
- Dea Valencia, pengusaha baju batik tulis, dari Provinsi Jawa Tengah.
Masukan dari I Ketut Gede Artawo dan Wayan Mary bahwa Covid-19 memberikan pengaruh sekali karena sampai turun sampai 50 persen.
“Saya tapi saya dari ini saya optimis ini untuk ke depannya kayaknya akan berlewat berlalu,” ujar I Ketut Gede Artawo.
Kepada I Ketut Gede Artawo dan Wayan Mar, Presiden menyarankan untuk pindah ke platform digital, ada yang dijual offline tapi juga ada yang dijual online, sehingga akan membantu meningkatkan omset.
Sementara itu, Dea Valencia, mengaku awalnya sempat bingung mengingat di balik batik kultur ada lebih dari 100 orang karyawan, yang 50 persen di antaranya adalah warga disabilitas.
“Jadi pada awal Maret Pak, saat mendengar dari suami saya tentang kelangkaan masker medis. Kita mulai memproduksi masker kain juga, sampai hari ini 100.000 masker kain telah kami produksi dan dijual melalui situs e-commerce dan juga disalurkan secara gratis kepada pekerja-pekerja harian yang juga membutuhkan,” ujar Dea.
Ia menambahkan bahwa baru minggu lalu meluncurkan seri baru yang telah disempurnakan dengan merek Kultur Mask dan stok terjual dalam waktu kurang dari 24 jam melalui situs e-commerce.
Nah, dari sini Pak saya mempelajari bahwa sebetulnya daya beli customer itu masih ada, tapi kebutuhan dan cara belinya yang berubah. Maka menurut saya kita sebagai pengusaha harus dapat beradaptasi, berinovasi, dan berkenalan dengan dunia digital dan bisa bersahabat dengan new normal ini,” kata Dea.
Mendengar hal tersebut, Presiden menyampaikan hal itu bisa ditiru oleh yang lain, bagaimana menggunakan platform digital untuk menjual produk-produknya dan juga menggeser dari produk yang sebelumnya.
“Meskipun ini masih, tapi digeser juga ke produksi masker yang memang sekarang ini permintaannya saya kira meningkat sangat tajam,” pungkas Presiden di akhir diskusi.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
