Connect with us

Penjelasan Istana Terkait Istilah ‘ISIS Eks WNI’ yang Digunakan Presiden Jokowi

Staf Khusus Presiden, Dini Purwono

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan istilah eks WNI untuk menyebut para kombatan yang bergabung dengan ISIS. Istana menjelaskan Jokowi ingin konsisten dengan UU Kewarganegaraan.

“Soal istilah, Presiden hanya ingin konsisten dengan UU Kewarganegaraan,” ujar Staf Khusus Presiden, Dini Purwono, kepada wartawan, Kamis (13/2/2020).

Dini mengatakan, dalam UU tersebut, ada beberapa penyebab seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya. Salah satunya karena WNI tersebut bergabung dengan militer asing tanpa izin.

“Bahwa WNI kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya apabila dia bergabung dengan militer asing tanpa izin Presiden,” katanya.

Kemudian, WNI tersebut juga menyatakan keinginannya untuk tidak menjadi warga Indonesia. Dini mencontohkan dengan pembakaran paspor.

“Menyatakan keinginan untuk tidak lagi menjadi WNI (tindakan pembakaran paspor dapat dianggap pernyataan keinginan untuk tidak lagi menjadi WNI), tinggal di luar Indonesia selama 5 tahun berturut-turut dan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI,” tutur Dini.

Istilah ‘ISIS eks WNI’ digunakan Jokowi saat dia mengemukakan sikap tegasnya: tak akan memulangkan mantan kombatan ISIS. Sikap itu diambil pemerintah karena negara ingin menjamin keamanan dalam negeri dari teroris. Ada ratusan juta penduduk Indonesia yang harus dijamin keamanannya.

“Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab keamanan terhadap 267 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

 

Adn

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kementerian BUMN Tunjuk Maryono sebagai Dirut PT Pertani Gantikan Febriyanto

Oleh

Fakta News
Kementerian BUMN mengangkat Maryono (kiri) sebagai Dirut PT Pertani (Persero) Rabu (26/2).

Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat Maryono sebagai Direktur Utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Pertani (Persero), Rabu (26/2). Posisi Dirut yang dijabat Maryono ini menggantikan Febriyanto yang diberhentikan dengan hormat.

Sebagai informasi, Maryono sebelumnya menjabat sebagai Direktur Produksi PT Pupuk Kujang. Pria yang lahir di Blora, 19 Januari 1972, memulai karir di PT Kujang pada tahun 1997 hingga menjabat sebagai General Manager Produksi PT Pupuk Kujang (2015-2016). Pada tanggal 14 Januari 2016 ia ditugaskan untuk menjabat sebagai Direktur Produksi PT Pupuk Kujang.

Maryono memperoleh gelar Sarjana Jurusan Teknik Kimia dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997) dan Magister Manajemen dari STIE Prasetiya Mulya Jakarta (2015).

Untuk diketahui, PT Pertani merupakan BUMN yang dibentuk pada 1959 sebagai pionir yang fokus pada sektor pertanian. Dari waktu ke waktu, perseroan telah menjadi pelaku utama nasional di bidang agribisnis yang memproduksi, mengadakan serta memasarkan sarana produksi dan komoditi pertanian.

Sesuai strategis direction pemegang saham, Pertani diposisikan sebagai BUMN yang fokus pada usaha pergabahan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Fokus usaha ini telah mendorong perseroan mereposisi diri untuk memperkuat kinerja dengan membangun kompetensi bisnis inti sebagai perusahaan agribisnis nasional.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Terkait Evakuasi WNI ABK Kapal World Dream ke Pulau Sebaru, Puan Minta Pemerintah Cermati secara Keseluruhan

Oleh

Fakta News
Calon Kapolri Disetujui, Ketua DPR Dorong Tercipta Koordinasi dan Sinergi
Ketua DPR RI Puan Maharani

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mencermati segala kemungkinan terkait evakuasi 188 WNI ABK kapal Wolrd Dream ke Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu. Puan juga meminta pemerintah melakukan mitigasi agar rakyat Indonesia tidak terkena dampak virus Corona atau COVID-19.

“Ya saya minta adalah pemerintah kesiapannya dalam mencermati hal yang terkait COVID-19. Jadi jangan kemudian hanya reaktif, kemudian sepotong-sepotong, namun bagaimana mencermati hal ini itu secara keseluruhan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Puan mengatakan semua aspek harus diperhatikan dalam proses evakuasi itu. Terutama aspek keselamatan dan dampak virus Corona terhadap warga negara.

“Dari proses mitigasinya, dari proses iklim ekonomi dan investasi, dari proses pariwisata, proses kesiapan, safety untuk menjaga masyarakat Indonesia itu tidak terkena dampaknya dan sebagainya,” kata Puan.

Puan berharap pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait penanganan virus Corona. Dia meminta pemerintah selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak.

“Jadi jangan reaktif, ada kasus di sana begini, di kasus di sana begini, tapi bagaimana memitigasi ini secara menyeluruh. Jadi harusnya pemerintah lebih koordinasi untuk hal ini,” jelas Puan.

Diketahui, 188 WNI anak buah kapal (ABK) World Dream hari ini akan dievakuasi ke Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu. Sebanyak 188 WNI itu akan dievakuasi menggunakan KRI Dr Soeharso. Kapal World Dream–menurut penjelasan pihak Kemenkes–saat ini ada di Selat Durian, Riau, dan KRI Soeharso bakal menjemput ke Selat Durian.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya Yudo Margono, mengatakan proses evakuasi akan dimulai pukul 10.00 WIB saat KRI Soeharso tiba di Selat Durian. Kemudian, para ABK akan terlebih dahulu menjalani tes kesehatan. Setelahnya, pukul 14.00 WIB, KRI Dr Soeharso (SHS) akan bertolak ke Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu.

“Rencananya, rekan kita WNI dalam ini ABK World Dream akan melaksanakan transfer ke World Dream ke KRI SHS yang rencananya nanti jam 10.00 WIB. Kemudian akan dilaksanakan apa namanya tes darah kemungkinan dari Kemenkes. Setelah itu kurang-lebih jam 13.00 WIB atau jam 14.00 WIB kapal SHS akan tolak menuju ke Sebaru,” ujar Yudo di Markas Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (26/2). 

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Banjir Jabodetabek Telan Korban, 5 Orang Tewas, 3 Hilang

Oleh

Fakta News
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, Agus Wibowo

Jakarta – Banjir di Jabodetabek menelan korban jiwa. Catatan BNPB, 5 orang dinyatakan tewas dalam bencana itu.

“Terkait dengan jumlah korban meninggal dunia dan hilang, Pusdalops BNPB mencatat korban jiwa 5 orang dan hilang 3,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, Agus Wibowo, dalam keterangannya, Rabu (26/2/2020).

Korban jiwa itu tersebar di sejumlah wilayah di Jabodetabek. Berikut ini perinciannya.

– Kota Bekasi 2 orang,
– Jakarta Timur 1
– Jakarta Barat 1
– Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 1

Sedangkan korban hilang ada 2 orang di Kota Bekasi dan 1 orang di Tangsel.

“Tim gabungan di wilayah Kota Bekasi masih terus mencari korban hilang tersebut,” kata Agus Wibowo.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat lebih dari 19 ribu warga Jabodetabek mengungsi akibat banjir kemarin. Mereka tersebar di 89 titik pos pengungsian.

“Data Pusdalops BNPB per Rabu (26/2) pukul 11.00 WIB, 19.901 warga atau 5.954 KK mengungsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Jumlah tersebut tersebar di 214 kelurahan dan desa dengan jumlah terdampak tertinggi di wilayah Jakarta Timur,” kata Agus.

 

Munir

Baca Selengkapnya