Connect with us
Parlemen

Pendidikan Non Formal Tetap Dibutuhkan Masyarakat

Pendidikan Non Formal Tetap Dibutuhkan Masyarakat

Kebutuhan Masyarakat Putus Sekolah

Hadir dalam rapat tersebut Forum Pengelola LKP dan Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah se-Indonesia. Hadir pula mendampingi Syaiful, dua Wakil Ketua Komisi X DPR RI, masing-masing Hetifah Sjaifudian dan Dede Yusuf. Ditambahkan Syaiful, pendidikan non formal berkontribusi memenuhi kebutuhan masyarakat yang putus sekolah. Mereka yang kehilangan akses pendidikan formal bisa menempuh melalui program pendidikan paket A untuk SD, B untuk SMP, dan C untuk SMA.

“Pendidikan non formal mencakup pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan lain-lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik,” urai legislator dapil Jabar VII ini.

Saat ini, jumlah satuan pendidikan non formal hampir mencapai 11.574. Dari jumlah itu, 11.222 merupakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) swasta dan 352 adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) negeri. “Hampir 99 persen pendekatan pendidikannya melalui tatap muka. Karakter peserta didik non formal ini adalah pelaku seni, pegiat budaya, atlet, artis, dan buruh migran. Saya tidak bisa membayangkan kalau proses ini tidak bisa berjalan di kemudian hari,” tutup Syaiful. (mh/sf)

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pimpinan MPR-DPR Periode 2014-2019 Dapat Bintang Tanda Jasa dari Presiden Jokowi

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan menganugerahi bintang tanda jasa kepada sejumlah tokoh pekan ini. Pemberian tanda jasa ini dalam rangka HUT ke-75 RI dan rutin diberikan setiap tahun.

Sumber kami di Senayan menyampaikan Pimpinan MPR-DPR RI Periode 2014-2019 disebut bakal mendapat bintang tanda jasa dari Presiden Jokowi.

Tanda jasa tersebut diberikan kepada pimpinan MPR-DPR RI periode lalu karena telah menuntaskan tugasnya dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu mereka semua layak mendapatkan bintang tanda jasa.

Pimpinan DPR RI periode lalu yang akan mendapatkan bintang tanda jasa adalah Bambang Soesatyo, Agus Hermanto, Utut Adianto, Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Namun, lanjut sumber kami, Taufik Kurniawan yang juga pimpinan DPR, tahun ini tidak mendapatkan tanda jasa. Pasalnya Taufik telah mendapatkan tanda jasa Bintang Mahaputera Adipradana. Seperti diketahui,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Ketua DPR RI Marzuki Ali dan Wakil Ketua Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Sohibul Imam serta Taufik Kurniawan. Penyematan bintang dilakukan dalam upacara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu 13 Agustus 2014.

Selain pimpinan DPR RI, tanda jasa juga diberikan kepada pimpinan MPR RI periode 2014-2019. Mereka dinilai layak mendapatkan tanda jasa karena telah berhasil menuntaskan masa jabatannya dengan baik.

Pemberian tanda jasa tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahap seleksi melalui Tim Pemberian tanda jasa dengan Sekretarisnya, Sekretaris Militer Mayjen TNI Suharyanto dan tentunya dengan berbagai persyaratan dan melibatkan berbagai pihak independen.

Perlu diketahui, Bintang Mahaputera merupakan tanda kehormatan tertinggi setelah Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia. Adapun Bintang Mahaputera Nararya merupakan penghargaan tingkat kelima dari Bintang Mahaputera.

Sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, ada tiga syarat khusus untuk mendapatkan Bintang Mahaputera. Pertama, berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.

Kedua, pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnya bagi bangsa dan negara. Terakhir, Darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bertemu Anggota DPRD Sumut, AMIR: Radikalisasi Harus Dibersihkan Dari Bumi Pertiwi

Oleh

Fakta News

Medan – Aliansi Masyarakat Islam Rahmatan Lil Alamin (AMIR) Sumatera Utara menggelar pertemuan dengan anggota DPRD Fraksi PDIP Rudy Hermanto, Senin (10/8). Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Sumut Fraksi PDIP, Kota Medan, ini membicarakan terkait program Deradikalisasi.

Hadir dalam pertemuan ini H. Miftahul Chair, S.Hi. MA, Ustadz H. Agus Rizal Koto dari Ketua PW PIN Sumut, Ustadz Martono dari DPP FKIB, M. Rifai Nasution dari Khobar Peduli Umat, Ustadz Ridwan dari Laskar Mujahid, Ustadz Hendrawan, Ibnu Hajar SE dari BAKOPAM, Sayyid M. Anwar Sadat Al Idrus dari Laskar Mujahid Indonesia.

“Hari ini kami berkesempatan berdialog langsung dengan anggota dewan Bapak Rudy Hermanto dari Fraksi PDIP untuk menyampaikan program deradikalisasi serta gagasan dan membawa doa kebangsaan untuk kesejukan NKRI,” kata Wakil Ketua dan Motivator Pejuang Islam Nusantara Sumut Ust. H. Miftahul Chair, S.Hi. MA dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/8).

“Dalam kesempatan ini Kiai Zulkarnain selaku leader menyampaikan upaya deradikalisasi ini harus segera diterapkan. Khilafahisme, Wahabisme hingga intoleran harus dikikis habis di tanah air beta ini,” ungkap Ustaz Miftahul.

Selain itu, dalam pertemuan ini, Ustaz Emil Hardi menyerahkan Kopi Nusantara sebagai setakat kenangan buat Anggota Dewan.

Di akhir pertemuan, Ustaz Miftahul selain turut serta menggagasi program tersebut, memohon doa untuk kebaikan negeri, diperkakasi dengan kekuatan dan langkah-langkah yang mudah untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Diskusi yang ramah ini bertujuan menciptakan suasana masyarakat Indonesia yang sejuk dan adem, saling hormat-menghormati antar sesama manusia dan pemeluk agama,” pungkas Ustaz Miftahul.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Aa Gym: Meragukan Keberadaan COVID-19, Menzolimi Diri dan Orang Lain

Oleh

Fakta News
Ustadz Abdulah Gymnastiar (Aa Gym) didampingi Kepala BNPB Doni Monardo saat berkunjung ke Graha BNPB, Senin (10/8)

Jakarta – Dalam rangka mengedukasi masyarakat mengenai keberadaan dan kebenaran adanya COVID-19, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo turut mengundang Ustadz Abdulah Gymnastiar atau yang akrab dengan panggilan Aa Gym untuk berkunjung ke Graha BNPB.

Aa Gym berkesempatan untuk melihat langsung proses pengendalian informasi yang terdapat di Graha BNPB. Dalam kesempatan tersebut Aa Gym menegaskan bahwa pandemi ini benar-benar terjadi.

“Inilah data yang nyata, jadi nyata sekali bahwa ini adalah hal yang sangat serius bukan konspirasi bukan rekayasa sangat nyata benar-benar nyata”, ujar Aa Gym pada kunjungan di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (5/8).

Lebih lanjut, Aa Gym menyatakan masyarakat untuk menyikapi pandemic COVID-19 secara serius.

“Mudah-mudahan dengan informasi ini kita semua menyadari bahwa ujian ini harus disikapi dengan serius, tidak dengan kebodohan tidak dengan kekonyolan tidak dengan kelalaian,” tutur Aa Gym.

Selain itu ia menjelaskan pandemi ini bukan merupakan sesuatu yang tidak nyata dan masyarakan diharapkan untuk tidak menzolimi diri sendiri serta orang lain.

“Bencana ini nyata ya, siapapun yang menganggap remeh menganggap rekayasa konspirasi, ini adalah kita membodohi diri sendiri dan membodohi diri sendiri adalah menzolimi diri juga menzolimi yang lain,” tambahnya.

Aa Gym turut menyampaikan kepada masyarakat untuk menyadari ujian yang datang dan berusaha secara sungguh-sungguh untuk keluar dari masa pandemi.

“Sudah saatnya kita menyadari bahwa kita ini sedang diuji oleh Allah dan Allah sangat menyukai orang yang sungguh-sungguh, dan orang-orang yang sungguh-sungguh pasti Allah akan menunjukkan tuntutan yang lebih banyak lagi untuk kita,” imbuhnya.

Tak lupa Aa Gym memberikan pesan kepada masyarakat untuk bersama-sama dalam menghadapi pandemi COVID-19.

“Wabah ini tanggung jawab kita bersama untuk bisa bersama-sama menyikapinya dengan benar, mudah-mudahan ada hikmahnya,” tutupnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya