Connect with us

Menpora: Perintah Presiden, Para Atlet yang Tidak Berprestasi Juga Diberikan Bonus

Para atlet

Para Atlet Menyumbang 31 Medali Emas

Menurut dia, raihan 31 medali emas, sebuah capaian luar biasa. Peringkat empat, dianggap masuk jajaran elite olahraga di Asia.

“Salah satu sosok penting di balik itu ada di antara kita, bapak Menpora,” ucap Michael.

Acara ini, kata Michael, rencananya juga akan digelar di Lombok bersama pengungsi gempa untuk menghibur mereka.

“Kami berharap teman-teman atlet akan bersama-sama ke Lombok,” ujar Michael.

Seperti diketahui, pemerintah pernah menjanjikan bonus kepada para atlit Indonesia yang meraih prestasi di Asian Games 2018. Tak hanya berupa uang, tapi juga menjadi Aparatur Negeri Sipil. Hal ini pun telah direalisasikan oleh Pemerintah.

Pada 2 September 2018 lalu, bertempat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Presiden Jokowi merealisasi janji itu kepada para atlet Indonesia. Khusus peraih medali emas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono menyatakan akan membangunkan rumah tipe 36 dengan kisaran Rp70-100 juta.

 

Ong

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi ASN Imbau Jaga Netralitas dan Kode Etik Jelang Pilkada Serentak 2020

Oleh

Fakta News

Makassar – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di Sulsel, untuk menjaga netralitas dan kode etik khususnya memasuki masa Pilkada serentak di beberapa daerah tahun ini.

Hal ini disampaikan Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, Nurhasni, usai melakukan audiensi bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, di Ruang Rapat Sekprov Sulsel di Makassar, Selasa.

“Komisi Aparatur Sipil Negara menegaskan agar seluruh ASN, khususnya bagi daerah yang melaksanakan Pilkada untuk menjaga netralitas dan kode etik. ASN adalah sebuah profesi yang harus berpedoman pada etika, tidak ada berpihak di mana saja, baik golongan maupun lembaga,” jelas Nurhasni.

“Sebenarnya sudah ada di Surat Edaran Menpan, juga di dalam Undang-Undang ASN, harus bebas dari intervensi politik dan tidak melakukan politik praktis, karena dalam manajemen ASN adalah netralitas,” lanjutnya.

Nurhasni menegaskan, bagi ASN yang terbukti melanggar kode etik maupun melakukan pelanggaran terkait netralitas dalam Pilkada, akan dijatuhi sanksi. Mulai dari sanksi ringan berupa pernyataan dan permohonan maaf baik terbuka maupun tertutup, penurunan pangkat satu tingkat, hingga pemberhentian.

“Sanksi pelanggaran etika di PP 42 ada pernyataan secara terbuka dan tertutup dari majelis kode etik, juga akan ada sanksi disiplin, penurunan pangkat setingkat, hingga pemberhentian,” jelas Nurhasni.

Di tahun 2019, ungkapnya, terdapat 84 laporan yang diterima KASN dari Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu). Dengan tiga laporan pelanggaran berasal dari Pemprov Sulsel.

“Namun tiga pelanggaran di tingkat provinsi sudah ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulsel. Kami berterima kasih atas kolaborasi yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel,” ucap Nurhasni.

Sedangkan di tahun 2020, total pelanggaran terkait netralitas ASN jelang Pilkada 2020 adalah sembilan pelanggaran. Satu diantaranya berasal dari Pemprov Sulsel.

Nurhasni menyebutkan, pelanggaran kode etik ASN terkait netralitas dalam Pilkada, yang terbanyak berasal dari media sosial. Baik berupa dukungan berupa komen maupun bubuhan ‘like’ pada postingan salah satu peserta Pilkada.

“Laporan yang paling banyak adalah dari media sosial. Pelanggaran etika yang banyak, berupa ujaran kebencian, komentar dukungan maupun ‘like’ di postingan salah satu peserta Pilkada,” ungkapnya.

Berdasarkan MoU yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara, KASN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), laporan pelanggaran yang masuk melalui Bawaslu akan diteruskan kepada KASN. Selanjutnya penentuan sanksi akan diputuskan oleh PPK.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Sibuk Urusi Formula E, Pengamat Tata Kota Nilai Anies Tak Serius Tangani Banjir Jakarta

Oleh

Fakta News
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jakarta – Pengamat tata kota dari Trisakti, Nirwono Joga, mengkritik kebijakan penanggulangan banjir Jakarta dari Gubernur DKI Anies Baswedan. Menurut dia, gubernur tidak fokus dan serius dalam menanggulangi banjir sehingga kembali terulang dengan dampak yang cukup besar.

“Gubernur DKI terlihat tidak ada upaya serius pencegahan mengatasi banjir sejak awal Januari hingga banjir hari ini,” kata Nirwono, Selasa, 25 Februari 2020.

Menurut Nirwono, banjir hari ini memang disebabkan oleh hujan lokal yang mengguyur ibu kota. Luapan sungai dan luberan saluran air saat hujan lokal sejak Senin malam menunjukkan pemerintah tidak menangani dan membenahi sungai serta memperbaiki saluran air kota dengan baik.

“Tidak ada upaya serius penanganan banjir inilah yang membuat frustasi warga. Terutama warga yang terdampak banjir lagi hari ini,” kata Nirwono.

Ia menuturkan Anies Baswedan saat ini terlihat lebih sibuk mengurusi revitalisasi Monas dan Formula E setelah banjir awal tahun ini. Padahal, banjir merupakan persoalan ibu kota yang mesti segera ditanggulangi.

“Jakarta rawan banjir dari dulu. Tetapi yang membedakan adalah gubernurnya serius apa tidak mengatasi banjirnya?” sebut Nirwono.

Ia pun menyarankan semestinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus pada pembenahan bantaran sungai, rehabilitasi saluran air, revitalisasi situ, danau, embung dan waduk. Selain itu, pemerintah juga harus memperbanyak ruang terbuka hijau baru untuk daerah resapan air.

“Itu yang tidak dilakukan Anies dalam dua tahun ini. Konsekuensinya ya banjir tidak teratasi dengan baik,” ujarnya.

Nirwono menyebut saluran air yang berfungsi dengan baik di Jakarta hanya 33 persen. Alhasil, saat hujan deras air meluber ke jalan dan memicu banjir di permukiman warga karena tak bisa teralirkan melalui saluran.

“67 persen saluran tidak berfungsi baik, misalnya tersumbat sampah, limbah, dan lumpur, serta jaringan utilitas yang tumpang tindih di dalam saluran air. Seluruh saluran air di Jakarta dan sekitar harus direhabilitasi baik dimensi lebar saluran, keterhubungan antar saluran, dan perawatannya,” kata Nirwono.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Mahfud MD Ungkap Pemerintah Tengah Siapkan Inpres Penanganan Papua yang Lebih Komprehensif

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah menyiapkan instrumen hukum terkait penanganan Papua.

“Menyiapkan inpres penanganan Papua yang lebih komprehensif,” kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.

Mahfud mengatakan, instruksi presiden atau Inpres yang disiapkan merupakan kelanjutan dari Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Masa berlaku Inpres yang lama hanya sampai 2019.

“Mau diperbarui sekaligus disambung. Cuma nyambung saja fungsi sehingga koordinasi lebih menyatu dan terarah,” ujarnya.

Dalam rancangan Inpres yang baru, tim milik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang khusus menangani pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial akan digabung dengan tim pertahanan dan keamanan dari Kemenko Polhukam. Selama ini, kedua unit berjalan sendiri. Sehingga, di Inpres yang baru, tim akan digabung dan di bawah komando Bappenas.

Menurut Mahfud, kebijakan seperti itu akan membuat penanganan Papua lebih terpadu. Sehingga, penyelesaian kasus Papua lebih komprehensif dan tidak terkesan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan keamanan atau militer.

“Soal Papua itu kan harus diselesaikan secara serius dan terpadu. Selama ini juga sudah serius dan terpadu, tapi unit organisasinya terpisah,” kata dia.

 

Adn

Baca Selengkapnya