Momentum HUT ke-70 Jateng Digelar Penuh Kesederhanaan
Semarang – Momentum hari jadi Provinsi Jawa Tengah ke-70 digelar dengan sangat sederhana, Sabtu (15/8/2020). Tanpa pesta rakyat, tak ada gelegar hiburan, hanya sebuah tumpeng yang dipotong bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan jajarannya serta diakhiri dengan upacara.
Upacara yang digelar di halaman kantor Gubernur Jateng itu juga dilakukan dengan sangat sederhana. Pesertanya hanya sedikit, tidak lebih dari 100 orang. Meski begitu, semuanya tidak mengurangi khidmat perayaan hari jadi tersebut.
Dengan berpakaian adat Jawa, Ganjar Pranowo memimpin jalannya upacara. Dalam pidatonya, tak henti-hentinya Gubernur Ganjar memompa semangat masyarakat Jateng. Menurutnya, Pandemi COVID-19 memang membuat semuanya terpuruk termasuk Jawa Tengah, namun masyarakat tidak boleh pesimis bahkan putus asa.
“Kondisi ini tidak boleh membuat kita lemas bahkan membuat mental jatuh. Pandemi ini harus menjadi momentum kita bangkit kembali dari keterpurukan, caranya adalah berkolaborasi dan bersinergi dengan cara-cara baru untuk melakukan terobosan,” kata Ganjar.
Sebenarnya lanjut Ganjar, capaian Jawa Tengah satu tahun terakhir sedang cantik-cantiknya. Di sektor infrastruktur, 90 persen kondisi jalan Jawa Tengah dalam kondisi baik. Selain itu, sekitar 85 persen dari 9,3 juta rumah di Jawa Tengah sudah berstatus layak huni.
Selain itu, pembangunan dua bandara yakni Bandara Jenderal Soedirman di Purbalingga, tahun ini ditargetkan selesai. Dan bandara Ngloram di Blora, bulan depan sudah dioperasikan untuk melayani penumpang.
“Termasuk pembangunan sumber daya manusia yang juga semakin meningkat. Selain menggratiskan SPP bagi SMA/SMK/SLB Negeri, Jateng juga memberikan bantuan siswa madrasah sebesar Rp26,5 miliar dan insentif pengajar keagamaan dari Rp205 miliar dinaikkan menjadi Rp253 miliar,” jelasnya.
Namun tiba-tiba, Tuhan memberikan ujian kepada Jawa Tengah di awal tahun 2020. Sehingga, capaian-capaian yang bagus itu langsung drop lagi.
“Meski berat dan membuat sempoyongan, tapi jangan sampai kondisi ini membuat patah semangat. Kita harus berjuang sekuat tenaga untuk mengembalikan kejayaan yang telah dicita-citakan,” tegasnya.
Berbagai langkah telah disiapkan Ganjar untuk membangkitkan kembali kondisi Jawa Tengah. Sejumlah investasi yang sempat tertunda, didorong untuk kembali dengan menyiapkan berbagai kawasan industri, seperti Brebes, Batang, Kendal dan daerah lainnya.
“Sekarang kita sedang mencoba mengkonsolidasikan seluruh kekuatan, agar masyarakat bisa berbisnis dengan cara baru, hidup baru dan komunikasi baru,” katanya.
Sektor UKM lanjut Ganjar juga mendapat perhatian. Sejumlah UKM yang membutuhkan pendampingan, langsung dirangkul dan disiapkan pendampingan serta akses modal.
“Untuk bantuan pendampingan dan akses modal bagi UKM, Alhamdulillah Bank Jateng mendapatkan penempatan dana Rp2 triliun. Kalau itu dikapitalisasikan 100 persen, maka ada dana Rp4 triliun yang bisa digelindingkan untuk mengungkit sektor itu,” jelasnya.
Selain tetap menebar semangat dan optimisme, Ganjar juga mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk peduli sesama. Sesuai tema yang diambil dalam peringatan hari jadi tahun ini, yakni ‘Jateng Peduli Sesama’.
“Kita jadikan Jateng Peduli Sesama ini kado ulang tahun kepada bangsa dan negara. Mari peduli dengan nasih saudara kita, tetangga dan masyarakat yang membutuhkan di tengah pagebluk COVID-19 ini,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Jateng juga memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Diantaranya bantuan kursi roda, sembako untuk masyarakat terdampak, pondok pesantren, pembangunan RTLH sebanyak 88 unit, mobil jenazah untuk PMI Jateng serta beasiswa bagi sejumlah siswa berprestasi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
