Connect with us
Harjanto, Dirjen Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian :

“Mobil Esemka Akan Segera Diproduksi Massal pada Tahun 2018”

Sejauh mana Kemenperin melihat potensi industri otomotif di segmen pedesaan dan pertanian?

Sebagaimana kita ketahui, masyarakat pedesaan memiliki kebutuhan yang sangat besar terhadap alat transportasi yang dapat memobilisasi hasil-hasil pertanian, yang multifungsi dapat diintegrasikan dengan alat produksi yang dapat mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian di pedesaan, dengan tetap memenuhi ketentuan laik jalan, dan harga terjangkau.

Kebutuhan ini ditindaklanjuti Kemenperin melalui program pengembangan Kendaraan Multiguna Pedesaan atau yang saat ini diterminologikan sebagai Alat Transportasi dan Mekanisasi Pertanian Pedesaan.

Kemenperin mendukung fasilitasi regulasi yang diperlukan untuk pengembangan Alat Transportasi dan Mekanisasi Pertanian Pedesaan. Saat ini, sudah ada beberapa pihak yang memiliki konsep (prototype), diantaranya; Kiat Mahesa, Wintor, KHS dan sebagainya.

Diharapkan konsep Alat Transportasi dan Mekanisasi Pertanian Pedesaan tersebut didesain sedemikian rupa dengan tetap memaksimalkan kemampuan industri dalam negeri melalui penggunaan komponen yang dibuat di dalam negeri terutama oleh IKM, sparepart mudah didapat di pasaran, dan pemilihan atau adopsi teknologi yang sesuai dengan kondisi alam dan demografi Indonesia.

Kementerian Perindustrian bersama stakeholder terkait sedang menyiapkan kebijakan berupa rancangan Peraturan Presiden, rancangan Permenperin dan standar terkait pengembangan Alat Transportasi dan Mekanisasi Pertanian Pedesaan.

Adakah rencana memperketat impor mobil guna menggenjot produksi dalam negeri?

Sebagai anggota WTO, Indonesia mematuhi aturan WTO yang tidak memperbolehkan negara anggotanya untuk melakukan pembatasan pada perdagangan global, termasuk pembatasan impor.

Hanya saja, pemerintah berupaya mengurangi impor CBU dengan mendorong proses perakitan mobil di dalam negeri melalui penerapan konsep Completely Knocked Down (CKD) dan Incompletely Knocked Down (IKD) agar terjadi proses nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi impor kendaraan dalam keadaan CBU secara tidak langsung.

***

Profil:

Nama       : Harjanto

Jabatan    : Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, dan Elektronika

TTL           : Bandung, Jawa Barat1961
Karier:

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (-sampai sekarang), Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (2016), Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (2015-2016), Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (2014-2015), Direktur Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral (2010), Atase Perindustrian pada KBRI Brussel (2007), Kepala Sub Direktorat Iklim Usaha pada Direktorat Industri Logam (2006).

Pendidikan dan Penghargaan:

Meraih Sarjana Teknik Metalurgi tahun 1986 dari Universitas Indonesia (UI) dan Magister jurusan Mechanical Engineering tahun 1992 dari KEIO University. Penghargaan yang diraih yaitu Satyalancana Karya Satya 10 pada tahun 2006.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya