Kunjungi Wilayah Terdampak, Menko PMK: Pemerintah Fokus Tangani Korban Gempa Bumi Jawa Timur
Malang – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini berkesempatan mengunjungi wilayah tedampak bencana gempa bumi di Jawa Timur.
Beberapa tempat yang dikunjunginya yaitu Desa Taman Asri dan Desa Wirotaman, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dua desa tersebut termasuk dua lokasi yang terkena dampak gempa cukup parah di Kabupaten Malang karena merupakan lempengan irisan gempa.
Dalam kunjungannya itu, Muhadjir menyaksikan beberapa rumah warga yang mengalami rusak ringan hingga rusak berat akibat gempa bumi. Dia juga melihat banyak warga yang masih menempati rumahnya yang sudah tidak aman lagi.
Menko Muhadjir mengatakan, di wilayah Kabupaten Malang ini diperkirakan terdapat 40 rumah warga yang mengalami rusak ringgan hingga berat. Dia menerangkan bahwa bencana gempa bumi di Jawa Timur saat ini masih dalam tahap tanggap bencana.
Karena itu, kata Menko Muhadjir, penanganan korban yang terdampak harus diprioritaskan dalam penanganan bencana gempa bumi ini.
“Jadi sekarang ini yang penting menyelamatkan mereka yang jadi korban, dan menjamin mereka hidupnya standar minimumnya terpenuhi. Setelah itu baru kita berpikir infrastrukturnya,” tuturnya di sela kunjungannya di Kabupaten Malang, pada Minggu (11/4).
Muhadjir mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga mengupayakan penyediaan tempat penampungan sementara untuk warga dengan kondisi rumah yang terkena dampak cukup parah dan tidak layak.
Lokasi yang dipilih untuk pengungsian warga yang terdampak gempa di wilayah Kecamatan Ampel Gading adalah di Lapangan Desa Taman Asri.
“Nanti akan dilengkapi tenda besar untuk tempat tidur dan dapur umum. Kebetulan di situ dekat dengan balai desa sekolahan jadi diharapkan kebutuhan sehari-hari terutama air bisa tercukupi,” tuturnya.
Lebih jauh, Muhadjir juga meminta agar seluruh warga dengan kondisi rumah tersebut untuk mengungsi di tempat yang sudah disediakan. Hal itu mengingat gempa susulan kemungkinan masih akan terjadi.
“Tadi Bu Mensos sudah angkut mereka pakai truk polisi itu warga untuk dibawa ke Taman Asri. Kemudian tadi ada yang hamil, lansia, dan luka berat saya minta dibawa ke Puskesmas,” sebutnya.
Sementara, Menko PMK menambahkan, untuk penanganan bangunan yang terdampak, akan difokuskan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi usai tahap tanggap bencana oleh Kementerian PUPR.
“Untuk bangunan nanti akan dilihat belakangan. Nanti Kementerian PUPR yang akan melihat semua akan mengevaluasi adakah bangunan-bangunan ini masih layak dipertahankan atau harus dirobohkan dibangun baru,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Mensos Risma menyatakan bahwa Kemensos sudah menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak gempa di Jawa Timur.
“Bantuan logistik sudah dikirimkan, yaitu 2 truk di Kabupaten Malang dan kemarin 1 truk di Kabupaten Lumajang. Kami juga sudah menyiapkan untuk mereka mengungsi. Kami menyiapkan posko pengungsi seperti di Lumajang. Karena kita tidak tahu apakah ada gempa susulan atau tidak,” ujarnya.
Selain itu, Kemensos juga memberikan perlindungan sosial dan layanan kepada kelompok rentan. Mensos menemui ibu hamil yang akan melahirkan dan menginstruksikan agar segera mendapatkan penanganan. Juga para lansia mendapatkan lokasi pengungsian sementara yang lebih aman.
Dalam kesempatan itu, Menko PMK berama Mensos juga berkesempatan mengunjungi Madrasah Aliah Negeri 2 Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang terkena dampak cukup parah akibat gempa bumi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
